Gubernur NTB Buka Suara Soal Anggaran Rp1 Triliun PON 2028
- Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal menyatakan pembahasan anggaran PON 2028 senilai Rp1 triliun belum dilakukan karena PB PON belum terbentuk.
- Pemprov NTB akan segera membentuk PB PON, lalu membahas rincian kebutuhan dan pembagian beban anggaran bersama KONI Pusat serta Kemenpora.
- KONI Pusat menyebut NTB dan NTT masing-masing perlu menyiapkan sekitar Rp1 triliun dari APBD; efisiensi ditempuh lewat renovasi venue tanpa pembangunan baru.
Mataram, IDN Times - Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal buka suara terkait Pemda yang harus menyiapkan anggaran sebesar Rp1 triliun untuk penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional (PON) 2028. Dia mengatakan masih belum ada pembahasan dengan pemerintah pusat terkait kebutuhan anggaran PON 2028.
Pemerintah Pusat telah menetapkan NTB dan NTT menjadi tuan rumah PON 2028 dengan dukungan DKI Jakarta. Penyiapan anggaran sebesar Rp1 triliun oleh masing-masing pemerintah daerah yang menjadi tuan rumah PON 2028 diungkapkan Wakil Ketua Umum KONI Pusat, Mayjen TNI (Purn) Suwarno usai rapat koordinasi di Kantor Gubernur NTB, Kamis (29/10/2026). Dia menegaskan tidak ada sharing anggaran dari pemerintah pusat untuk PON 2028.
"Belum sampai pembicaraan ke tahap itu (soal anggaran). PB PON saja belum dibentuk. Nanti kan harus dibentuk PB PON dulu. Kemudian kita melakukan pembicaraan dengan pemerintah pusat," kata Iqbal dikonfirmasi di Mataram, Selasa (3/11/2026).
1. Kondisi fiskal sulit, tidak mungkin ditanggung sendiri oleh Pemda
ilustrasi APBD (IDN Times/Aditya Pratama) Menurut Iqbal, setelah PB PON terbentuk, nantinya akan dilakukan pembahasan dengan pemerintah pusat, baik KONI Pusat serta Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora). Dia mengatakan pasti ada pembagian beban antara pemerintah provinsi dan pemerintah pusat terkait dengan anggaran penyelenggaraan PON 2028.
"Jadi pembagian bebannya seperti apa. Kan ndak mungkin ditanggung sendiri semua oleh Pemda apalagi dengan kondisi fiskal sekarang ini agak sulit," terangnya.
Dia kembali mengatakan bahwa masih belum ada pembahasan dengan pemerintah pusat terkait anggaran penyelenggaraan PON 2028. "Nanti setelah pembentukan PB PON, kita akan sampai ke pembahasan itu," tambahnya.
2. Segera rampungkan pembentukan PB PON
Wali Kota Mataram, Mohan Roliskana menerima penyerahan bendera KONI NTB usai terpilih dalam Musorprov Luar Biasa, Selasa (13/10/2026) petang. (IDN Times/Muhammad Nasir) Iqbal menegaskan Pemprov NTB akan segera merampungkan pembentukan PB PON. Setelah itu dilakukan pembahasan dengan pemerintah pusat terkait kebutuhan anggaran penyelenggaraan PON 2028.
"Sesegera mungkin kita bentuk PB PON. Setelah pembentukan PB PON lalu nanti kita duduk dengan KONI Pusat dengan Kemenpora. Baru kita bahas detail mengenai penganggarannya," jelasnya.
Sebelumnya, KONI Pusat sudah menyurati Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal untuk segera mengirim susunan nama-nama yang duduk di PB PON. Selain itu, KONI Pusat juga meminta agar kepengurusan KONI NTB di bawah ketua terpilih Mohan Roliskana segara diselesaikan.
Adapun bidang-bidang yang ada di PB PON, antara lain Bidang Pertandingan, Bidang Prasarana, Bidang Sarana, Bidang Konsumsi, Bidang Transportasi, Bidang Akomodasi, Bidang Humas, Bidang Kesehatan, Bidang Upacara dan lainnya. Dia mengatakan seluruh bidang PB PON harus diberikan pembekalan supaya mereka punya kemampuan untuk menyusun rencana kebutuhan anggaran.
3. Konsekuensi sebagai tuan rumah
Wakil Ketua Umum KONI Pusat, Mayjen TNI (Purn) Suwarno. (IDN Times/Muhammad Nasir) Wakil Ketua Umum I KONI Pusat, Mayjen TNI (Purn) Suwarno mengatakan penyelenggaraan PON 2028 di NTB dan NTT membutuhkan anggaran yang cukup besar. Masing-masing Pemda yang menjadi tuan rumah yaitu NTB dan NTT harus menyiapkan anggaran sekitar Rp1 triliun.
Suwarno menjelaskan kebutuhan anggaran PON 2028 nantinya dibahas lebih detail di masing-masing bidang Pengurus Besar Pekan Olahraga Nasional (PB PON) NTB-NTT. KONI Pusat nantinya akan memberikan pembekalan kepada masing-masing bidang PB PON terkait penyusunan kebutuhan anggaran.
Untuk efisiensi anggaran, kata dia, pemerintah pusat mengambil kebijakan tidak membangun venue baru untuk PON 2028. Hanya saja dilakukan renovasi kecil untuk venue-venue yang ada, sehingga tidak menghabiskan anggaran yang besar.
Dia menjelaskan anggaran penyelenggaraan PON sekitar Rp1 triliun merupakan konsekuensi menjadi tuan rumah. "Rp1 triliun itu untuk penyelenggaraan PON, semuanya APBD. Siapa suruh jadi tuan rumah PON," kata Suwarno usai rapat koordinasi kesiapan venue PON 2028 di Kantor Gubernur NTB, Kamis (29/10/2026).
