NTB Siapkan 5.000 Ha Lahan Tidur Digarap Polisi untuk Ketahanan Pangan
Mataram, IDN Times - Pemprov Nusa Tenggara Barat (NTB) menyiapkan 5.000 hektare (Ha) lahan tidur untuk digarap Polda NTB dalam rangka mendukung ketahanan pangan. Pemprov NTB dan Polda NTB akan menandatangani memorandum of understanding (MoU) atau nota kesepahaman tentang pemanfaatan lahan untuk mendukung ketahanan pangan.
Pj Gubernur Hassanudin menekankan, bahwa kebijakan nasional harus diikuti oleh institusi pemerintah di daerah tanpa adanya sekat antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota.
"Kita tidak boleh hanya menunggu. Program ini secara administrasi tidak ada masalah, bahkan akan kita gaungkan. Selain itu, implementasinya jauh lebih penting," kata Hassanudin di Mataram, Rabu (8/1/2025).
1. 5.000 Ha lahan tidur siap digarap
Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan (Distanbun) Provinsi NTB Muhammad Taufieq Hidayat menjelaskan, Provinsi NTB sendiri memiliki lahan seluas 5.000 hektare yang siap digarap oleh Polda NTB. Pemprov NTB melalui Dinas Pertanian, Dinas Ketahanan Pangan, dan seluruh stakeholder terkait siap bekerjasama demi mewujudkan ketahanan pangan di Provinsi NTB.
"Total di Provinsi NTB sebanyak 5.000 hektare lahan tidur yang siap digarap untuk mendukung program ketahanan pangan dari pemerintah pusat," sebutnya.
Rancangan MoU yang akan ditandatangani sendiri merupakan tindak lanjut dari penandatanganan Nota Kesepahaman antara Polri dan Kementerian Pertanian.
Dengan ruang lingkup kerja sama meliputipertukaran dan pemanfaatan data dan informasi, bantuan pengamanan, dukungan satuan pangan Polri dalam pembangunan di bidang pertanian, penegakan hukum, peningkatan kapasitas dan pemanfaatan sumber daya manusia dan pemanfaatan sarana dan prasarana.
2. Kementan naikkan target luas areal tanam padi di NTB
Kementerian Pertanian (Kementan) memberikan target besar untuk provinsi NTB dalam mewujudkan swasembada pangan pada 2025. Kementan memberi target luas areal tanam padi pada 2025 sebesar 430 hektare, dari tahun sebelumnya seluas 287 ribu hektare.
"Ada kenaikan penugasan kita sebesar 47 persen atau setara 150 ribu hektare. Ini tantangan baru buat NTB dalam kondisi kita menghadapi La Nina," kata Taufieq.
NTB masuk 10 provinsi sebagai penyangga pangan nasional. Dia mengatakan produksi padi di NTB setiap tahun selalu surplus. Taufieq menyebut, NTB sudah swasembada pangan sejak 1984. Produksi padi di NTB bukan hanya untuk memenuhi konsumsi di dalam daerah. Tetapi produksi padi di NTB untuk memenuhi kebutuhan nasional.
3. La Nina jadi tantangan wujudkan swasembada pangan 2025
Taufieq menjelaskan La Nina pada 2025 menjadi tantangan untuk mewujudkan target swasembada pangan. Diproyeksikan, NTB akan memasuki musim kekeringan pada Mei 2024.
Sehingga perlu inovasi mengantisipasi kekeringan yang lebih awal datang. Untuk mewujudkan target swasembada pangan 2025, Kementan akan memberikan bantuan benih unggul bagi petani. Sehingga, produktivitas akan meningkat. Kemudian ada potensi pembukaan lahan baru, program padi gogo, dan pompanisasi.
Dia menyebut NTB membutuhkan bibit unggul sebanyak 10 ribu ton untuk mewujudkan target produksi padi 2025. Sebelumnya, BPS menyebut luas panen padi di NTB pada 2024 diperkirakan sekitar 280,03 ribu hektare, mengalami penurunan sebanyak 7,49 ribu hektare atau 2,60 persen dibandingkan luas panen padi di 2023 yang sebesar 287,51 ribu hektare.
Produksi padi pada 2024 diperkirakan sebesar 1,45 juta ton gabah kering giling (GKG), mengalami penurunan sebanyak 85,09 ribu ton GKG atau 5,53 persen dibandingkan produksi padi di 2023 yang sebesar 1,54 juta ton GKG.
Produksi beras pada 2024 untuk konsumsi pangan penduduk diperkirakan sekitar 827,81 ribu ton, mengalami penurunan sebanyak 48,46 ribu ton atau 5,53 persen dibandingkan produksi beras di 2023 yang sebesar 876,27 ribu ton.
.jpg)
