NTB Siap Menuju Transisi COVID-19, dari Pandemik ke Endemik

Ia menjelaskan penyesuaian kebijakan ini dapat dilihat pada kegiatan mobilitas masyarakat meniadakan syarat hasil negatif tes antigen maupun PCR bagi para pelaku perjalanan domestik yang sudah lengkap vaksinasi booster-nya.

"Penyesuaian kebijakan tetap dilandasi dengan hasil evaluasi perkembangan COVID-19 di masyarakat. Pelaksanaan kompetisi olahraga juga telah diizinkan untuk dihadiri penonton dengan syarat sudah vaksinasi booster dan wajib menggunakan aplikasi Pedulilindungi untuk check in," kata Hamzi Fikri.

Selain itu, penyesuaian kebijakan juga dilihat pada pelonggaran penggunaan masker pada areal terbuka. Namun demikian, meski ada pelonggaran bukan berarti tidak memakai masker sama sekali pada setiap kegiatan tetapi disesuaikan dengan kondisi yang ada. Termasuk, dengan kegiatan sosial kemasyarakatan dengan komunitas yang banyak tetap menggunakan masker yang baik dan benar.

"Artinya protokol kesehatan (Prokes) tetap dilaksanakan," kata mantan Direktur RSUD NTB ini.

Menurut dia, penggunaan masker tetap dilaksanakan pada masyarakat dengan komorbid. Masker tetap digunakan pada aktivitas daerah tertutup, transportasi umum. Akan tetapi kendati pemerintah telah melakukan pelonggaran penyesuaian kebijakan bukan berarti Indonesia sepenuhnya bebas dari ancaman lonjakan kasus COVID-19.

Sehingga peran serta masyarakat khususnya dalam mencegah terjadinya penularan pada dirinya, keluarga dan masyarakat sangat perlu terus dilakukan dan dioptimalkan.

"Penggunaan masker yang baik dan benar bukan saja dapat mencegah terjadinya penularan COVID-19, tetapi dapat mengurangi polutan udara masuk ke paru-paru kita, baik itu bakteri, debu dan lain sebagainya, sehingga penggunaan masker sangat baik dilakukan oleh masyarakat," ucap Hamzi Fikri.

Hamzi menyampaikan ketentuan penanganan COVID-19 yang dikeluarkan oleh Satgas COVID-19 Nasional masih tetap dijalankan oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB melalui Dinas Kesehatan.

"Sebagaimana kita ketahui indikator sebaran komunitas dan kapasitas respon kita berupaya agar tetap bisa berada pada kondisi memadai, khususnya saat capaian testing yang harus terus di tingkatkan, secara bersama-sama dengan 10 kabupaten kota se-NTB. Dan tetap melakukan pemantauan terhadap penyakit lainnya yang beresiko menjadi wabah melalui
sistem pemantauan Sistem Kewaspadaan Dini dan Respon (SKDR)," katanya.

Dalam upaya untuk menghadapi masa transisi untuk menuju endemik upaya lain yang sudah dilakukan. Antara lain, menguatkan surveilans berbasis kejadian dan surveilans berbasis indikator yang terintegrasi dengan SKDR yang ada di Puskesmas. Selanjutnya, memperkuat rumah sakit dengan melakukan "hospital based surveilans" yang terintegrasi dengan SKDR. Termasuk, terus memantau tren dari kasus ISPA berat melalui surveilans SARI.

"Selain itu untuk memantau perkembangan COVID-19, hal yang harus dilakukan adalah pemantauan keterisian rumah sakit, yang menandakan bahwa walaupun jumlah kasus tinggi atau CFR tinggi namun bila keterisian RS rendah, itu menandakan bahwa tingkat keparahan dari kasus itu juga rendah atau ringan," katanya.

Hamzi mengatakan secara umum capaian vaksinasi dosis lengkap, baik dosis 1 dan 2 di NTB sampai dengan 4 Oktober 2022 cukup menggembirakan. Di mana dosis 1 mencapai 99,32 persen, dosis 2 mencapai 87,41 persen dan dosis 3 ataubooster baru mencapai 38,21 persen.

Untuk rincian Kota Mataram 25,76 persen. Kabupaten Lombok Barat 19,13 persen, Lombok Tengah 19,43 persen. Lombok Timur 39,34 persen, Lombok Utara 63,81 persen, Sumbawa Barat 55,63 persen, Sumbawa 32,36 persen, Dompu 67,73 persen, Kabupaten Bima 86,48 persen dan Kota Bima 33,48 persen.

Oleh karena itu untuk mendorong masyarakat mau melakukan vaksin booster, pihaknya telah melakukan sejumlah langkah. Di antaranya melakukan penyebarluasan informasi dan pentingnya vaksinasi booster bagi semua kalangan masyarakat, khususnya komunitas rentan misalnya lansia, tenaga kesehatan, ibu hamil dan lain-lainnya.

"Mengingat kekebalan dalam diri seseorang yang mendapat vaksinasi dalam kurun waktu tertentu bisa menurun, sehingga perlu diberikan dosis ulangan booster," ujarnya.

Selain itu pihaknya juga melakukan peningkatan koordinasi untuk kepastian mobilisasi sasaran pada masing-masing desa dengan dukungan seluruh lintas sektor baik itu Camat, Kepala Desa, Babinsa dan Babhinkamtibmas, Kepala Sekolah dan para guru untuk sasaran SD dan MI.

"Untuk data sasaran ini "by name by addres" untuk selanjutnya dilakukan secara door to door ke rumah-rumah warga," katanya.