Nekat Ambil Orderan, Massa Aksi di Mataram Sweeping Sesama Driver

Mataram, IDN Times - Puluhan massa aksi Driver dan Ojek Online menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor DPRD NTB dan Kantor Gubernur NTB, Selasa (20/5/2025). Mereka menyampaikan sejumlah tuntutan, salah satunya peningkatan tarif dasar transportasi online di NTB.
Sembari melakukan aksi, massa juga melakukan sweeping terhadap sesama driver online yang nekat mengambil orderan, baik saat menggelar aksi di DPRD NTB dan Kantor Gubernur NTB.
"Yang disetop itu orang (driver) yang masih online. Mereka yang kita imbau ikut aksi tapi mereka menolak dan tetap online," kata Koordinator Lapangan Aksi Driver dan Ojek Online NTB Rudy Santono.
1. Sejumlah driver online terdeteksi ambil orderan

Dari sweeping yang dilakukan, sebanyak lima sampai enam driver online yang terdeteksi mengambil orderan. Kemudian mereka dicegat untuk ikut aksi di depan Kantor DPRD NTB dan Kantor Gubernur NTB.
Dia menyayangkan ada driver yang tetap menerima orderan di tengah aksi demonstrasi yang dilakukan untuk memperjuangkan nasib pada driver dan ojek online di NTB. Seharusnya, mereka juga ikut dalam aksi demonstrasi pada hari ini yang digelar secara serentak di Indonesia.
"Karena kalau alasannya punya keluarga, kami juga punya keluarga yang ikut aksi ini. Kalau mereka bilang punya keluarga terus tetap cari nafkah, kami juga sama posisinya. Tapi kami juga datang ke sini di Kantor DPRD NTB sama Kantor Gubernur untuk menyuarakan aspirasi teman-teman. Supaya masalah pemotongan tarif aplikator ini dan tarif dasarnya bisa dinaikkan," jelas Rudy.
2. Protes pemotongan biaya aplikasi 48 persen

Dalam aksi yang digelar hari ini, para driver dan ojek online di NTB memprotes pemotongan biaya aplikasi yang mencapai 48 persen. Mereka menuntut agar biaya aplikasi maksimal 20 persen.
"Jadi total 20 persen secara keseluruhan. Jadi kami tidak mau ada penambahan lagi. Kalau sekarang sekitar 48 persen potongannya. 20 persen potongan layanan ditambah potongan lain-lain. Jadi totalnya sekitar 48 persen," ungkapnya.
Rudy memberikan contoh, customer membayar sekitar Rp19.000 tetapi yang diterima oleh driver sekitar Rp11.900. Artinya, sekitar Rp8.900 diambil oleh aplikator. Menurutnya, biaya aplikasi yang diambil aplikator sangat tinggi sehingga mitra sangat dirugikan.
3. Pemprov NTB siapkan Pergub tarif dasar transportasi online

Asisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan Setda NTB Lalu Moh. Faozal mengatakan ada tiga tuntutan yang disampaikan oleh massa aksi. Antara lain pemotongan biaya aplikasi yang mencapai 48 persen, peningkatan tarif dasar transportasi online di NTB dan masalah zonasi.
Faozal menjelaskan protes soal pemotongan biaya aplikasi mencapai 48 persen bukan saja dari NTB tetapi merupakan tuntutan secara nasional. Terkait tuntutan peningkatan tarif dasar transportasi online di NTB akan menjadi atensi Pemprov NTB.
Pihaknya meminta perwakilan driver dan ojek online masing-masing lima orang untuk membahas penentuan tarif transportasi online di NTB. Driver dan ojek online mengusulkan peningkatan tarif sebesar Rp6.000 - 6.500 per km dari sebelumnya Rp3.000 - 3.500 per km.
"Soal tarif ada kewenangan gubernur menentukan tarif ambang bawah dan ambang atas. Besok kita pelajari saya lagi cari referensinya. Kalau itu bisa maka nanti ada Pergub soal tarif dasar transportasi online di NTB," kata Faozal.