Comscore Tracker

Ratusan Miliar Klaim Penanganan Covid-19 di NTB Belum Dibayar 

Rumah sakit di NTB ''teriak''

Mataram, IDN Times - Ketua Persatuan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (Persi) Provinsi NTB, dr. Lalu Herman Mahaputra mengatakan ratusan miliar klaim penanganan pasien Covid-19 belum dibayarkan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) di Provinsi NTB.

Kondisi ini membuat rumah sakit pemerintah maupun swasta yang telah menangani pasien Covid-19 menjadi teriak. Karena berpengaruh terhadap kondisi keuangan rumah sakit. Sementara, mereka butuh biaya operasional untuk memberikan pelayanan kepada pasien lainnya.

1. Rumah sakit mulai goyah

Ratusan Miliar Klaim Penanganan Covid-19 di NTB Belum Dibayar Ketua Persi Provinsi NTB, dr. Lalu Herman Mahaputra (IDN Times/Muhammad Nasir)

Herman Mahaputra mengatakan dirinya sudah meminta Kemenkes untuk membayar klaim-klaim penanganan pasien Covid-19 yang belum diterima oleh rumah sakit. Karena rumah sakit di NTB sudah mulai teriak.

"Rumah sakit teriak semua. Sudah dijanjikan uang muka dan sebagainya. Jangan sampai ini menjadi image yang tidak baik bagi dunia kesehatan. Rumah sakit diminta melayani, ndak boleh menolak. Tapi kalau tidak ada pembayaran dari Kementerian Kesehatan, rumah sakit bisa apa," kata pria yang biasa disapa Dokter Jack ini di Mataram, Sabtu (7/5/2022).

Dikatakan, banyak rumah sakit di NTB yang sudah mulai goyah kondisi keuangannya akibat klaim yang belum dibayarkan. Artinya banyak pasien Covid-19 yang sudah ditangani oleh rumah saki tetapi belum dibayarkan klaimnya sampai saat ini. "Mudah-mudahan setelah hari raya bisa dibayarkan oleh pemerintah," harapnya.

Baca Juga: Penerbangan Internasional Lombok - Kuala Lumpur Sepi Penumpang 

2. Klaim belum dibayarkan sekitar Rp300 - 400 miliar

Ratusan Miliar Klaim Penanganan Covid-19 di NTB Belum Dibayar ilustrasi seorang pasien COVID-19. (ANTARA FOTO/REUTERS/Marko Djurica)

Dengan adanya tunggakan pembayaran klaim penanganan pasien Covid-19, kata Direktur RSUD Provinsi NTB ini, berpengaruh terhadap pelayanan rumah sakit. Apalagi rumah sakit swasta, itu menjadi modal mereka memberikan pelayanan kepada masyarakat.

"Setelah hari raya saya kumpulkan semua direktur untuk mengetahui klaim yang dibayarkan. Tetapi sekitar Rp300 - 400 miliar. Persi akan bersurat ke Kementerian Kesehatan," kata Dokter Jack.

3. Realisasi dana PEN bidang kesehatan Rp495,6 miliar hingga November 2021

Ratusan Miliar Klaim Penanganan Covid-19 di NTB Belum Dibayar Ilustrasi uang tunai baru (ANTARA FOTO/Arif Firmansyah)

Untuk memulihkan ekonomi di tengah pandemi Covid-19, Pemerintah Pusat menggelontorkan anggaran yang cukup besar untuk NTB dalam bentuk Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPB) NTB mencatat, sampai 11 November 2021, Pemerintah Pusat telah merealisasikan dana PEN sebesar Rp4,02 triliun di NTB.

Realisasi dana PEN terbesar di NTB adalah untuk program perlindungan sosial (Perlinsos) mencapai Rp2,49 triliun. Kemudian disusul dana PEN untuk dukungan UMKM dan korporasi sebesar Rp523,94 miliar. Selanjutnya realisasi dana PEN untuk program prioritas sebesar Rp505,36 miliar dan realisasi dana PEN untuk bidang kesehatan sebesar Rp495,6 miliar.

Realisasi dana PEN untuk Perlinsos di NTB, antara lain untuk program keluarga harapan sebesar Rp551,47 miliar untuk 775.825 keluarga penerima manfaat (KPM). Kemudian program sembako Rp765,01 miliar kepada 3,82 juta KPM, bantuan sosial tunai Rp299,41 miliar kepada 998.022 KPM, kartu prakerja Rp423,53 miliar kepada 119.306 peserta.
Selanjutnya, BLT Desa Rp305,73 miliar kepada 1,01 juta KPM, subsidi internet Rp27,44 miliar kepada 320.324 orang, diskon listrik Rp106,4+ miliar kepada 867.175 pelanggan dan bantuan subsidi upah Rp18,09 miliar kepada 18.092 penerima.

Sedangkan realisasi PEN untuk bidang kesehatan yaitu pembayaran klaim rumah sakit sebesar Rp458,18 miliar untuk penanganan 6.128 pasien Covid-19 dan insentif tenaga kesehatan sebesar Rp37,42 miliar kepada 5.965 nakes.

Sementara realisasi dana PEN untuk program prioritas di NTB, antara lain padat karya PUPR sebesar Rp459,32 miliar, padat karya Kemenhub Rp5,28 miliar, padat karya Kementan Rp10,76 miliar, food estate Kementan Rp22,94 miliar dan ketahanan pangan ATR/BPN Rp7,06 miliar. Selain itu, realisasi dana PEN untuk bantuan usaha mikro sebesar Rp523,94 miliar.

Baca Juga: Lebaran Topat, Pengamanan Objek Wisata di Mataram Diperketat 

Topic:

  • Linggauni

Berita Terkini Lainnya