Menu Kering MBG Tuai Kritik, Warga Nilai Tak Sesuai Rp10 Ribu per Porsi

25 Feb 2026, 20:11 WIB

Menu MBG untuk tiga hari yang diterima peserta didik di Lombok Tengah. (dok. Istimewa)

Mataram, IDN Times - Menu makan bergizi gratis (MBG) pada awal Ramadan 1447 Hijriah ramai mendapatkan sorotan warga NTB di media sosial. Menu MBG paket makanan kering yang diberikan ke peserta didik dinilai tidak sesuai anggaran yang dialokasikan pemerintah per porsi.

Ramainya sorotan masyarakat terkait menu MBG ini direspons Satgas MBG Provinsi NTB. Ketua Satgas MBG Provinsi NTB Fathul Gani mengatakan ramainya sorotan masyarakat menunjukkan mereka peduli dengan program MBG.

"Dengan masyarakat ikut serta melakukan pengawasan langsung, itu kami pandang sebagai hal yang positif. Sehingga para SPPG yang menjadi mitra, yang langsung bersentuhan dengan pelaksanaan di lapangan serius dan berhati-hati bahwa semua mata mengawasi," kata Fathul dikonfirmasi IDN Times, Rabu (25/2/2026).

1. SPPG diwajibkan mencantumkan harga menu MBG

Ketua Satgas MBG Provinsi NTB Fathul Gani. (IDN Times/Muhammad Nasir)

Merespons sorotan masyarakat yang menilai menu MBG yang diterima para siswa tidak sesuai alokasi anggaran per porsi, Fathul mengatakan semua Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) diwajibkan mencantumkan harga menu MBG melalui media sosialnya.

"Solusinya kemarin sudah diputuskan untuk mereka (SPPG) mencantumkan harga. Dan kita apresiasi masyarakat peduli terhadap program ini. Jadi jangan main-main dalam urusan makan bergizi gratis, harus betul-betul dipastikan asupan atau kecukupan gizinya," tegasnya.

SPPG juga diminta memperhatikan tampilan menu MBG yang akan didistribusikan ke penerima manfaat. Selain itu, SPPG harus mencermati masa kedaluwarsa menu MBG. Jangan sampai menu MBG yang didistribusikan ada yang kedaluwarsa seperti beberapa kasus yang terjadi di NTB.

"SPPG punya ahli gizi dan ada kepala dapur yang harus mengawasi menu yang disajikan," kata dia.

2. Jangan mencari keuntungan di luar ketentuan

Ilustrasi siswa mendapatkan MBG pada salah satu sekolah di Kota Mataram. (IDN Times/Muhammad Nasir)

Asisten I Setda NTB ini mengingatkan pengelola SPPG supaya jangan mencari keuntungan di luar ketentuan. Alokasi anggaran makanan MBG per porsi sudah ada ketentuannya yaitu Rp8.000 per porsi kecil untuk anak Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan murid Sekolah Dasar kelas 1-3.

Sedangkan porsi besar, anggarannya sebesar Rp10.000 per porsi. Selain itu, kata dia, pengelola SPPG juga mendapatkan insentif sebesar Rp6 juta per hari untuk satu dapur MBG. "Jangan mainkan untuk mengambil keuntungan di porsi Rp8.000 dan Rp10.000," ujarnya mengingatkan.

Sebelumnya, ramai di media sosial, salah seorang orangtua siswa di Lombok Tengah menyoroti menu MBG untuk tiga hari yang diterima peserta didik. Menu MBG yang diterima berupa tiga buah susu, tiga buah roti, satu bungkus kurma berisi lima biji, satu bungkus abon dan satu buah apel.

Jika dikalkulasi dengan harga eceran, menu MBG yang diterima siswa sekitar Rp19.500 untuk tiga hari. Sedangkan alokasi anggaran dari pemerintah sebesar Rp30 ribu untuk tiga hari.

3. Penerima manfaat MBG di NTB mencapai 1,9 juta jiwa

Paket MBG makanan kering untuk siswa SDN 34 Ampenan Kota Mataram. (IDN Times/Muhammad Nasir)

Data Satgas MBG Provinsi NTB per 1 Februari 2026, program MBG telah menjangkau hampir 1,9 juta orang. Di sektor pendidikan dasar, siswa SD kelas 1 hingga 3 menjadi kelompok terbesar dengan jumlah 278.009 jiwa, disusul oleh siswa SD kelas 4 hingga 6 sebanyak 266.110 jiwa.

Pada jenjang pendidikan menengah, program ini menjangkau 182.853 siswa SMP, 117.937 siswa MTs, serta total lebih dari 260.000 siswa di tingkat SMA, SMK, dan MA. Selain itu, program MBG juga menyasar 205.836 Balita, 88.814 anak PAUD, dan 117.827 anak TK. Kemudian Ibu Hamil 32.902 jiwa dan Ibu Menyusui 76.596 jiwa, 117.346 guru, 16.554 tenaga kependidikan, serta 8.194 kader Posyandu.

Fathul menyebut jumlah SPPG di NTB saat ini sebanyak 706 yang tersebar di 10 kabupaten/kota. Dengan rincian 114 SPPG belum melayani, 592 SPPG aktif dan 21 SPPG yang berhenti beroperasi sementara.

Adapun rincian 21 SPPG yang dihentikan operasionalnya sementara yaitu Lombok Barat 1 SPPG, Lombok Tengah 1 SPPG, Lombok Timur 4 SPPG, Sumbawa 3 SPPG, Dompu 3 SPPG, Bima 4 SPPG, Sumbawa Barat 2 SPPG, Lombok Utara 2 SPPG dan Kota Mataram 1 SPPG.