KPU Mitigasi Penempatan TPS, NTB Siaga di Daerah Rawan Bencana
Mataram, IDN Times - KPU NTB telah meminta jajaran KPU kabupaten/kota melakukan mitigasi terkait penempatan lokasi Tempat Pemungutan Suara (TPS), terutama di daerah-daerah rawan bencana banjir dan longsor. Sementara itu, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) NTB melakukan kesiapsiagaan di daerah rawan banjir dan longsor.
"Kalau itu sejak awal kita menyampaikan ke teman-teman di jajaran KPU kabupaten/kota sampai KPPS. Untuk penentuan titik lokasi TPS itu, sebelum menentukan titik lokasi TPS harus dimitigasi," kata Komisioner KPU NTB Agus Hilman dikonfirmasi di Mataram, Jumat (9/2/2024).
1. TPS tidak ditempatkan di lokasi rawan bencana
Karena sekarang NTB memasuki musim hujan, maka penempatan TPS yang menjadi lokasi masyarakat menyalurkan hak pilih dan penghitungan suara, tidak ditempatkan di lokasi rawan bencana banjir dan longsor. Kemudian TPS juga tidak ditempatkan pada lokasi yang sulit diakses pemilih disabilitas.
"Jadi sebenarnya sebelum penempatan lokasi TPS kita sudah menyampaikan beberapa kriteria penentuan lokasi TPS. Sehingga berkaitan dengan kerawanan bencana dan sebagainya sudah kita antisipasi," ucap Hilman.
Kendati demikian, pihaknya berharap tidak terjadi kondisi force majeure saat pemungutan suara pada 14 Februari mendatang dengan kondisi cuaca saat ini.
"Tapi mudah-mudahan kita harapkan yang sudah kita tentukan lokasi TPS nya sesuai dengan mitigasi kita termasuk juga terhindar juga bencana longsor dan sebagainya," tambahnya.
2. Ada 16.243 TPS di 1.166 desa dan kelurahan
Hilman menyebut pada Pemilu 2024, ada 16.243 TPS yang tersebar di 1.166 desa dan kelurahan pada 117 kecamatan di NTB. Jumlah TPS terbanyak berada di Lombok Timur sebanyak 4.010 TPS.
Kemudian Lombok Tengah sebanyak 3.316 TPS, Lombok Barat 2.207 TPS, Bima 1.588 TPS, Sumbawa 1.534 TPS, Kota Mataram 1.248 TPS, Dompu 755 TPS, Lombok Utara 749 TPS, Sumbawa Barat 432 TPS, dan Kota Bima 404 TPS.
Terkait jumlah TPS yang rawan bencana, Hilman mengatakan KPU tidak mendata dengan detail. Pada prinsipnya, kata Hilman, penempatan lokasi TPS tidak boleh berada di tempat yang rawan banjir dan longsor.
"Pada prinsipnya, semua TPS rawan dengan kategori masing-masing. Sehingga kita melakukan tindakan preventif mengurangi kerawanan itu. Ada yang rawan bencana, rawan partisipasinya, rawan dari segi sinyal, dan geografisnya," tandasnya.
3. BPBD siaga di daerah rawan bencana
Kepala Pelaksana BPBD Provinsi NTB Ahmadi mengatakan pihaknya bersama penyelenggara Pemilu mengantisipasi TPS yang rawan bencana. Begitu juga daerah yang rawan longsor, akan disiagakan alat berat di kabupaten/kota.
Sepanjang 2023, BPBD Provinsi NTB mencatat 124 kejadian bencana yang didominasi bencana hidrometeorologi. Pada periode 1 Januari – 31 Desember 2023 telah terjadi bencana alam sebanyak 124 kejadian.
Dari jumlah tersebut, bencana yang paling sering terjadi yaitu bencana banjir dan banjir bandang dengan 63 kejadian. Kemudian angin puting beliung 27 kejadian, tanah longsor 22 kejadian dan Kekeringan terjadi di 9 Kabupaten kota di Provinsi NTB.
Ia menyebutkan kabupaten yang paling sering dilanda bencana periode Januari-Desember 2023 adalah Kabupaten Bima dengan catatan 29 kejadian. Kemudian Kota Bima 16 kejadian, Kabupaten Lombok Timur 14 Kejadian, Kabupaten Dompu 13, Kabupaten Lombok Tengah 12 kejadian.
Selanjutnya, Kabupaten Lombok Barat dan Kabupaten Sumbawa masing-masing 11 kejadian, Kabupaten Lombok Utara 7 kejadian, Kota Mataram 6 kejadian, dan Kabupaten Sumbawa barat 5 kejadian.
Selama Periode Januari-Desember 2023, masyarakat yang terdampak bencana sebanyak 186.112 jiwa, dimana 3 jiwa mengalami luka-luka dan 7 jiwa meninggal dunia. Ahmadi mengatakan sebagian wilayah NTB terpantau telah memasuki musim hujan 2023/2024 dan sebagian masih berada pada masa peralihan.
Untuk itu, masyarakat perlu mewaspadai adanya potensi bencana hidrometeorologi seperti hujan lebat disertai angin kencang yang dapat terjadi secara tiba-tiba dan bersifat lokal, banjir dan tanah longsor.
