Komisi Kejaksaan RI Tinjau Rumah Khusus Timor Leste yang Bermasalah

Pujiyono melihat langsung kondisi sebagian rumah yang belum sempurna yang sedang dalam masa perbaikan dan pemeliharaan. Ia pun menyinggung kontraktor proyek ini. Menurutnya, proyek ini harus terlebih dahulu memperbaiki kekurangan tersebut sebelum menyerahkannya ke warga.

“Ini bagian dari koreksi. Jika memang ada kekurangan dalam pelaksanaan proyek, kontraktor harus memperbaiki sebelum diserahkan ke warga. Jangan sampai yang menjadi korban adalah masyarakat. Ini soal keadilan sosial dan tanggung jawab negara.” tukasnya.

Sementara Heffinur menegaskan kunjungan mereka itu bukan dalam kapasitas menentukan proses hukum.

"Tapi kami mendorong agar jika ditemukan dugaan kelebihan bayar atau ketidaksesuaian mutu, maka proses hukum harus berjalan," ungkapnya.

Ia mengakui kunjungan ini merespon aduan masyarakat dan informasi yang viral. Sementara masyarakat berhak mendapat rumah yang layak.

"Bukan hanya secara administratif, tapi juga secara kualitas.”tandasnya.

Rusus bagi eks pejuang Timtim merupakan inisiatif Kementerian PUPR dengan anggaran Rp 200 miliar dari APBN 2022-2023. Pelaksana proyeknya, PT Brantas Abipraya (727 unit), PT Nindya Karya (687 unit), PT Adhi Karya (686 unit), dengan PT Yodya Karya sebagai konsultan manajemen konstruksi.

Kasus ini sudah dilimpahkan ke Kejati NTT pada 20 Maret 2025. Kejati NTT pun telah memeriksa Wakil Menteri PUPR, Diana Kusumastuti, di Kejagung pada Juni 2025 selama 6 jam terkait dugaan korupsi proyek ini. Kepala Kejaksaan Tinggi NTT, Zet Tadung Alo, pada saat yang sama menyebut pihaknya tidak akan menghalangi pembangunan tetapi akan menindak terkait penyalahgunaan keuangan negara.