Keuangan Pemkab Lotim Terbebani Pembayaran Gaji PPPK

13 Jun 2025, 07:16 WIB

Ruhaili

Acara penyerahan SK yang dilakukan oleh Bupati Lotim (IDN Times/Ruhaili)

Intinya sih...

Terbebani pembayaran gaji PPPK
Pembayaran gaji PPPK paruh waktu menjadi beban utama yang dibiayai APBD
Alokasi anggaran untuk 9.500 tenaga honorer dan potensi penambahan 2.000 orang menjadi sangat krusial

Disclaimer: This summary was created using Artificial Intelligence (AI)

Lombok Timur, IDN Times - Pemerintah Kabupaten Lombok Timur (Lotim) saat ini mengalami tekanan keuangan yang cukup berat. Hal itu karena beban pembayaran gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang jumlahnya cukup banyak.

Hal itu disampaikan Wakil Bupati Lombok Timur (Lotim), Edwin Hadiwijaya. Ia secara terbuka mengakui adanya tekanan signifikan pada kondisi keuangan daerah saat ini.

"Kondisi keuangan daerah saat ini cukup mengancam. Beban rutin bulanan sedang kita tekan," ujarnya.

1. Terbebani pembayaran gaji PPPK

Wakil Bupati Lotim, Edwin Hadiwijaya (IDN Times/Ruhaili)

Salah satu beban keuangan utama yang menjadi perhatian adalah pembayaran gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu yang dibiayai APBD.

"Kondisi keuangan daerah cukup menantang. Kami harus menekan beban rutin sambil memastikan alokasi anggaran tepat sasaran," jelasnya.

Diketahui, pembayaran PPPK paruh waktu ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Saat ini terdapat sekitar 9.500 tenaga honorer dengan potensi penambahan sekitar 2.000 orang yang bisa dialihkan menjadi PPPK paruh waktu.

"Alokasi anggaran untuk ini menjadi sangat krusial," tegas Wabup Edwin.

2. Lakukan penghematan

Ribuan PPPK Lotim melakukan aksi unjuk rasa menuntut agar diangkat jadi PPPK (IDN Times/Ruhaili)

Menghadapi tantangan keuangan ini, Edwin menekankan pentingnya membangun kerja sama yang erat antara pemerintah dengan masyarakat guna mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Karena menurutnya sinergi antara semua pihak menjadi kunci untuk mengatasi tantangan keuangan tersebut. Selain itu penting dilakukan penghematan anggaran, terutama pada pos-pos anggaran yang tidak efektif dan efisien.

Edwin berharap dengan langkah-langkah penghematan dan optimalisasi anggaran, ditambah dengan kerja sama semua pihak, kondisi keuangan daerah dapat segera membaik.

"Kami berkomitmen untuk terus melakukan efisiensi tanpa mengorbankan pelayanan kepada masyarakat," pungkas Wabup Edwin.

3. Target peningkatan PAD hingga 75%

Ilustrasi keuangan (freepik.com/freepik)

Edwin optimis bahwa perubahan penganggaran dapat meningkatkan PAD dan retribusi hingga 75%. Karena hanya melalui peningkatan PAD beban keuangan tersebut bisa teratasi.

Untuk meningkatkan PAD ini, berbagai sektor yang selama ini belum optimal telah di perbaiki. Diantaranya dari sumber tambang Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB), tembakau, tambak udang hingga produk kelautan.

"Kita optimis bisa mengatasi kesulitan keuangan ini, jika masyarakat bekerja sama dengan pemerintah untuk tertib membayar pajak dan retribusi," tutupnya.