Kasus Pelecehan Seksual Anak, Kejari Lotim Siapkan Tuntutan Maksimal

Kepala Kejari Lombok Timur, Efi Laila Kholis mengatakan terkait kasus kekerasan seksual terhadap anak ini merupakan instruksi dari Kejaksaan Agung untuk memberikan tuntutan maksimal kepada pelaku

Dijelaskan Efi, berdasarkan undang-undang, ada beberapa kriteria pelaku yang mendapatkan tuntutan maksimal, yaitu jika pelakunya merupakan seorang tokoh seperti tokoh agama, masyarakat, dan adat. Kemudian tenaga pendidik atau guru serta pelaku yang korbannya banyak. Apalagi kejahatan itu dilakukan di lingkungan pendidikan, sekolah atau pesantren.

"Kriteria Itu bukan kumulatif, salah satu saja yang sudah terpenuhi dari keritria itu maka itu sudah memberatkan untuk dituntut secara maksimal," terangnya, Kamis (12/5/2023).

Dijelaskan Efi, tuntutan maksimal yang dimaksud yaitu pelaku yang sudah memenuhi kriteria akan dijerat pasal dengan sanksi pidana maksimal berdasarkan pada peraturan perundangan-undangan yang mengatur tentang perlindungan anak, seperti undang-udang perlindungan anak, dan undang-undang tindak pidana kekerasan seksual.  Berdasarkan aturan tersebut, sanksi pidana penjara paling rendah 5 tahun dan maksimal 15 tahun.

Lanjut efi, tuntutan maksimal ini merupakan instruksi dari Kejaksaan Agung. Selain itu, setiap melakukan penuntutan, wajib dilaporkan ke Kejaksaan Agung.

"Untuk menuntut maksimal pelaku, yaitu melihat pasal yang mengatur ada sanksi maksimal. Jika satu saja memenuhi kriteria maka akan menggunakan pasal maksimal untuk menuntut pelaku," tegas Efi.

Sementara itu, untuk mengehentikan trend kenaikan kasus kekerasan seksual terhadap anak ini, Kejari Lotim menyiapkan program khusus dengan nama program siap jaga anak. Program ini merupakan program perlindungan yang lebih difokuskan kepada anak yang menjadi korban kejahatan asusila.

Kajari Lotim Efi Lalia Kholis mengatakan, tindak pidana asusila dengan korban anak menimbulkan trauma yang cukup besar besar, dan itu tidak bisa dihilangkan secara singkat, sehingga perlu waktu khusus serta kolaborasi antar instansi untuk menangani. Kejaksaan nantinya akan berkoordinasi dengan seluruh instansi terkait, untuk secar bersama-sama menangani persoalan ini.

"Program ini mengutamakan anak yang menjadi korban tindak pidana asusila, bagaimana korban mendapatkan fasilitas penanganan yang baik setelah melalui proses persidangan," imbuh Efi.