Kabar Baik! Ratusan CPNS dan PPPK Pemprov NTB Terima SK 26 Mei 2025
Mataram, IDN Times - Kabar baik bagi pelamar yang lulus seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Pemprov NTB tahun 2024. Ratusan CPNS dan PPPK Pemprov NTB yang lulus seleksi tahun 2024 akan menerima SK pengangkatan sebagai abdi negara pada Senin (26/5/2025) pekan depan.
Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) NTB Tri Budiprayitno menyebutkan jumlah CPNS yang akan menerima SK sebanyak 112 orang. Sedangkan PPPK sebanyak 297 orang.
"CPNS yang 112 orang itu kita usulkan berikan SK pada Senin, 26 Mei 2025. Begitu juga PPPK tahap pertama berbarengan pemberian SK-nya," kata Tri di Mataram, Selasa (20/5/2025).
1. Hal-hal yang perlu diperhatikan saat penyerahan SK pengangkatan CPNS dan PPPK
Tri menyebutkan beberapa hal penting yang harus dipersiapkan CPNS dan PPPK Pemprov NTB saat penyerahan SK pengangkatan. Antara lain mengenakan pakaian Korpri lengkap.
Kemudian, khusus bagi PPPK membawa 3 buah materai 10.000 dan bagi CPNS membawa 1 materai 10.000 yang digunakan untuk penandatanganan Surat Masa Perjanjian Kerja dan Pembukaan rekening tabungan pada Bank NTB Syariah.
Selain itu, membawa fotocopy KTP dan copy NPWP masing-masing rangkap satu. Membawa uang sejumlah Rp 100.000 untuk membuka rekening tabungan Bank NTB Syariah sebagai rekening pembayaran gaji dan aktivasi kartu ATM.
Tri mengatakan CPNS dan PPPK wajib hadir tidak boleh berwakil. Bagi CPNS dan PPPK yang tidak hadir tanpa alasan yang sah dapat berakibat pada penundaan pengangkatan.
2. Hasil seleksi PPPK tahap II
Sementara untuk pengangkatan PPPK tahap II, mantan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) NTB ini mengatakan proses seleksinya sudah tuntas. Seleksi PPPK tahap II diikuti sebanyak 3.958 orang tenaga honorer atau non ASN.
"Dari jumlah itu sebanyak 56 orang tidak hadir tanpa keterangan," katanya.
Ditanya nasib tenaga honorer yang tidak lulus dalam seleksi PPPK tahap I dan II, Tri mengatakan masih menunggu kebijakan pemerintah pusat. Karena berbicara soal manajemen ASN, mulai dari perencanaan, pengadaan, pengangkatan sampai pemberhentian kebijakannya bersifat sentralistik dari pemerintah pusat.
"Kita tunggu seperti apa kebijakan untuk yang sisa (tidakblukus seleksi PPPK) tadi. Karena seyogyanya ini tidak pada cerita tentang lulus atau tidak lulus. Karena nilainya sesuai CAT, tidak menggunakan passing grade tapi rangking," terangnya.
3. Pemerintah pusat diharapkan konsisten mengakomodir honorer jadi PPPK
Eks Penjabat Wali Kota Mataram ini berharap pemerintah pusat tetap konsisten untuk mengakomodir tenaga honorer yang tidak lulus menjadi PPPK. Karena mereka sudah masuk dalam database.
"Setelah ini tidak ada boleh entitas Pemda mengangkat tenaga kontrak atau non ASN," tandasnya.
Pemprov NTB dan 10 Pemda kabupaten/kota mendapatkan kuota 14.829 formasi CPNS dan PPPK 2024. Terdiri dari 1.696 formasi CPNS dan 13.133 formasi PPPK. Dari 11 Pemda di NTB, Kabupaten Sumbawa Barat dan Bima mendapatkan kuota rekrutmen CPNS dan PPPK terbanyak tahun 2024.
Dengan rincian, Sumbawa Barat 2.847 formasi, Bima 2.150 formasi, Dompu 1.962 formasi, Lombok Tengah 1.665 formasi, Lombok Timur 1.600 formasi, Sumbawa 1.261 formasi, Lombok Utara 1.000 formasi, Kota Bima 829 formasi, Kota Mataram 676 formasi, Pemprov NTB 500 formasi dan Lombok Barat 339 formasi.
Pada tahun 2024, rekrutmen CPNS hanya dibuka untuk tenaga kesehatan dan tenaga teknis. Sedangkan untuk tenaga guru melalui mekanisme rekrutmen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Untuk rekrutmen tenaga kesehatan dibuka sebanyak 465 formasi CPN dan 2.751 formasi PPPK. Kemudian tenaga teknis, dibuka sebanyak 1.231 formasi CPNS dan 6.580 formasi PPPK. Sedangkan untuk tenaga guru dibuka rekrutmen sebanyak 3.802 formasi PPPK.
Sementara itu, 500 formasi CPNS dan PPPK Pemprov NTB 2024, terdiri dari 360 formasi PPPK dan 140 formasi CPNS. Sebanyak 360 formasi PPPK terdiri dari tenaga guru 130 orang, tenaga kesehatan 55 orang dan tenaga teknis 175 orang. Adapun untuk alokasi CPNS sebayak 140 orang meliputi tenaga kesehatan dan tenaga teknis masing-masing sebanyak 70 orang.
