Gubernur NTT Pangkas Anggaran Dinas dan Evaluasi Kinerja ASN
- Gubernur NTT Emanuel Melkiades Laka Lena memerintahkan pemangkasan minimal 10 persen anggaran tiap OPD, dengan ancaman pemotongan hingga 15 persen bila tidak dijalankan secara mandiri.
- Melki menyoroti banyaknya program pemerintah daerah yang belum berdampak nyata, serta menuntut agar setiap rupiah anggaran memberi manfaat terukur bagi masyarakat dan optimalisasi aset daerah.
- Ia mengkritik jumlah ASN NTT yang mencapai 30 ribu orang karena dinilai kurang produktif, dan berencana melakukan pemeriksaan kesehatan mental rutin serta redistribusi pegawai ke sektor prioritas.
Kupang, IDN Times - Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT) Emanuel Melkiades Laka Lena akan memangkas anggaran tiap organisasi perangkat daerah (OPD) minimal 10 persen. Ia menginstruksikan agar item yang dipangkas itu diatur secara mandiri oleh masing-masing OPD atau dinas.
Melki juga mengkritisi jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) yang terbilang banyak, namun masih ditemukan yang bekerja biasa-biasa saja dan tidak produktif. Melki melontarkan pernyataan keras ini ketika membuka Bimbingan Teknis (Bimtek) Penjenjangan Kinerja dan Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) ASN lingkup Pemprov NTT di Kupang, Rabu (8/4/2026).
1. Bisa pangkas anggaran hingga 15 persen
Melki juga memberi ultimatum terkait pemangkasan anggaran tersebut. Bila hal tersebut tak dipenuhi, maka ia sendiri yang akan secara langsung melakukan pemangkasan hingga 15 persen.
“Kalau tidak dipotong sendiri, saya potong 15 persen. Ini ukuran keseriusan kita,” tegasnya.
Pemangkasan anggaran ini bukan sekadar imbauan, tegas Melki, melainkan ukuran keseriusan dalam pengelolaan keuangan daerah.
Ia bertujuan menarik anggaran yang dipangkas tersebut untuk dialokasikan pada program yang benar-benar berdampak bagi masyarakat.
2. Evaluasi program
Sebelumnya ia menyinggung soal program-program yang masih berorientasi pada kegiatan tanpa hasil yang jelas agar tak dilanjutkan lagi. Ia menyebut setiap rupiah yang dibelanjakan pemerintah wajib memberi manfaat nyata dan terukur.
“Sekarang bukan lagi program apa, tapi dampaknya apa. Itu yang harus bisa diukur,” ujarnya.
Ia menyoroti juga soal pemanfaatan program pusat di daerah seperti program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang berpotensi mencapai Rp7 triliun di NTT, namun masih ada sekitar Rp4 triliun yang belum dimanfaatkan.
“Ini harus kita kejar,” katanya.
Ia mengkritik pula banyaknya aset daerah yang tidak dimanfaatkan secara optimal, serta potensi ekonomi yang belum dikembangkan.
“Kita punya aset, punya potensi, tapi dibiarkan begitu saja,” ujarnya.
3. ASN NTT terlalu banyak, disarankan tes kejiwaan
Ia sendiri mengakui jumlah ASN di NTT yang saat ini mencapai 30 ribu orang terdiri dari 17 ribu PPPK dan 13 ribu PNS. Jumlah sebanyak ini, kata Melki, berpotensi menyebabkan penumpukan pegawai di sejumlah unit kerja. Hal tersebut mempengaruh produktivitas bahkan ada yang datang untuk absen namun tidak bekerja optimal.
“Kita tidak mau ada yang dirumahkan, tapi semua harus bekerja,” tegasnya.
Untuk itu, lanjut Melki, penataan dan distribusi ulang ASN ke sektor prioritas seperti pendidikan dan kesehatan akan dilakukan. Para ASN juga akan diperiksa kesehatan kejiwaan. Ia akan mengusulkan kebijakan ini agar dapat dilaksanakan rutin terhadap ASN hingga pejabat eselon II, III, dan IV wajib menjalani pemeriksaan kesehatan mental minimal sekali setahun.
“Kita urus rakyat, tapi kesehatan kita sendiri juga harus dijaga,” ujarnya.
![[QUIZ] Apakah Anakmu Diam-diam Terluka? Kenali Tandanya dari Kuis ini!](https://image.idntimes.com/post/20260408/pexels-sripadastudios-28991569_bb6d4fd4-8539-4931-93f7-84949f299e20.jpg)
