Gubernur NTB Realisasikan Janji Kampanye Bantuan Rp300 Juta per Desa

ilustrasi APBD (IDN Times/Aditya Pratama)

Pemprov NTB menargetkan sebanyak 1.166 desa/kelurahan yang tersebar di seluruh wilayah NTB mendapatkan bantuan keuangan hingga 2029 mendatang. Jumlah desa/kelurahan yang mendapatkan bantuan setiap tahun disesuaikan kemampuan keuangan daerah.

Pada tahun 2026, sebanyak 256 desa/kelurahan lewat program Desa Berdaya Tematik mendapatkan alokasi anggaran dengan total sebesar Rp76,8 miliar. Selain itu, Pemprov NTB memberikan bantuan keuangan untuk 40 desa/kelurahan yang masuk kategori miskin ekstrem melalui program Desa Berdaya Transformatif.

Nelly menyebutkan total anggaran yang digelontorkan Pemprov NTB untuk program Desa Berdaya Tematik dan Transformatif mencapai Rp128 miliar. "Jadi hampir sekitar Rp128 miliar Pemprov NTB gelontorkan dana tahun ini saja untuk masyarakat desa," sebutnya.

Wisatawan mancanegara berkunjung ke Desa Wisata Adat Sade Lombok Tengah, Jumat (23/5/2025). (IDN Times/Muhammad Nasir)

Nelly menjelaskan bantuan keuangan yang diberikan kepada 256 desa tahun ini digunakan untuk tiga program prioritas Pemprov NTB, yaitu ketahanan pangan, pariwisata dan persampahan atau lingkungan. Kepala Desa mendesain rencana anggaran biaya (RAB) dalam proposal yang diajukan untuk tiga program prioritas tersebut.

"Mau Rp300 juta untuk lingkungan saja silakan, mau Rp300 juta untuk tiga tema, masing-masing Rp100 juta, silakan. Itu berdasarkan musyawarah desa. Jadi, Pak Gubernur dan Ibu Wagub ingin desa betul-betul berdaya. Kita hanya men-support dari anggaran," terangnya.

Nelly mengatakan penggunaan bantuan keuangan yang diberikan Pemprov NTB disesuaikan dengan persoalan krusial yang dihadapi masyarakat desa, misalnya, persoalan sampah. Maka dana sebesar Rp300 juta itu bisa digunakan untuk menangani persoalan sampah sampai tuntas selama setahun.

Jika yang dibutuhkan masyarakat desa lebih kepada penataan objek wisata, karena mendapatkan penghasilan dari sektor tersebut maka bantuan itu dapat digunakan untuk menata objek wisata di desa.

"Kita kasih kebebasan masing-masing desa untuk mendesain apa yang bisa mereka lakukan dengan Rp300 juta. Yang penting peruntukannya satu ketahanan pangan, dua pengembangan pariwisata, tiga terkait dengan penanganan lingkungan sampah," jelasnya.

Ilustrasi dana desa. (dok. Istimewa)

Mantan Kepala BPSDM NTB itu juga menjelaskan syarat pencairan bantuan keuangan kepada 256 desa/kelurahan di NTB pada 2026. Bantuan dapat ditransfer ke pemerintah desa apabila mereka telah melakukan perubahan pendapatan di APBDes.

Rencananya, bantuan uang segar Rp300 juta masing-masing desa akan diberikan pada pelaksanaan Musrenbang NTB dalam waktu dekat. "Penyalurannya langsung ke desa, tetapi desa harus mengubah dulu administrasi pendapatannya dulu," tandasnya.

Dia mengajak masyarakat ikut mengawasi penggunaan bantuan yang digelontorkan untuk 256 desa/kelurahan pada tahun 2026 ini. Karena menurut Nelly, anggaran yang digelontorkan cukup besar mencapai Rp128 miliar untuk program Desa Berdaya Tematik dan Transformatif pada 2026.

"Yang jelas dari kami akan ada MoU dengan BPKP untuk pengawasan bukan hanya program Desa Berdaya, tapi program-program unggulan lainnya," tandas Nelly.