Geram Dua Ribu ASN Tak Ikut Upacara, Gubernur NTT Ancam Tak Bayar TPP
- Gubernur NTT Emanuel Melkiades Laka Lena marah karena sekitar 2.000 ASN absen saat apel perdana, dan memerintahkan pemeriksaan detail terhadap mereka yang tidak hadir tanpa keterangan.
- Melki menegaskan kehadiran dan kinerja ASN akan jadi dasar pencairan TPP, hanya ASN disiplin dan berdampak positif yang berhak menerima tunjangan tersebut.
- Ia juga memperingatkan agar tidak ada manipulasi data kemiskinan, menekankan pentingnya validasi akurat melalui kolaborasi lintas sektor demi program tepat sasaran.
Kupang, IDN Times - Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT) Emanuel Melkiades Laka Lena geram atas ketidakhadiran sekitar dua ribu aparatur sipil negara (ASN) pada saat upacara bersama lingkup Pemerintah Provinsi NTT, Senin (23/2/2026). Melki menyatakan kekecewaannya dan mengancam tegas dengan tidak membayarkan tunjangan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP).
“Baru pertama kali ini saya pimpin apel dan kurang lebih 2.000 ASN tidak hadir. Ini harus kita tindak dan kita sanksi dengan tegas, apalagi yang tidak ada keterangan jelas. Ini tidak boleh dibiarkan!,” tegas Melki saat memimpin upacara di halaman depan Gedung Sasando.
1. Akan periksa secara detail
Jumlah ASN Pemprov NTT tercatat sebanyak 5.885 orang. Sementara berdasarkan laporan awal diketahui ada 3.790 orang yang hadir pada upcara pagi yang dipimpin langsung Gubernur Melki. Melki pun menyoroti 2.095 orang yang alpa.
Melki langsung memerintahkan pimpinan perangkat daerah, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD), serta Inspektorat untuk memeriksa detail ASN yang tidak hadir saat itu. Ia menyebut ASN yang alpa bisa menjadi sandungan dalam kepemimpinannya.
“Kalau kita tidak tegas, ini bisa jadi ‘virus’. Yang malas, yang datang hanya untuk absen lalu pulang, itu akan memengaruhi yang lain,” tegas Melki.
Berdasarkan hasil absensi diketahui 1.914 ASN tak hadir tanpa keterangan, sementara 24 ASN tugas belajar, 32 orang cuti, 3 orang diperbantukan, 54 orang sakit, 64 orang izin, dan 4 orang masa persiapan pensiun atau MPP.
2. Ancam tak cairkan TPP
Melki pada saat yang sama menegaskan hasil evaluasi kehadiran akan menjadi pertimbangan dalam pencairan TPP karena yang berkinerja buruk termasuk yang alpa. Baginya TPP hanya berlaku bagi ASN yang berkinerja baik dan berdampak.
“Tolong dicek teliti, laporkan ke kami, agar jadi pertimbangan membayarkan TPP. Karena TPP dibayarkan bagi ASN yang berkinerja baik,” katanya.
Ia mengingatkan, disiplin ASN bukan sekadar soal kehadiran atau kepatuhan administratif, melainkan cerminan integritas, dedikasi, dan tanggung jawab sebagai pelayan publik.
3. Singgung soal data kemiskinan
Selain soal disiplin, Melki pada saat yang sama dengan tegas akan menindak tegas oknum yang bermain-main dengan data masyarakat miskin.
“Karena yang kita urus itu orang miskin, bukan orang yang ‘bermental miskin’!” tegasnya.
Ia memastikan validasi data berjalan akurat dan program tepat sasaran dengan membentuk kolaborasi lintas sektor atau pentahelix dengan melibatkan RT/RW, aparatur desa dan kelurahan, tenaga kesehatan, hingga unsur TNI-Polri
