Fenomena Bendera One Piece, Pemprov NTB: Tak Usah Disinggung!
Mataram, IDN Times - Pemprov NTB enggan mengomentari fenomena pengibaran bendera One Piece menjelang peringatan HUT ke-80 RI. Pemprov NTB belum ada sikap apakah melarang masyarakat atau tidak, dengan mengeluarkan surat edaran terkait pengibaran bendera yang sedang ramai dibicarakan publik tersebut.
Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri (Bakesbangpoldagri) NTB Ruslan Abdul Gani enggan berkomentar terkait fenomena pengibaran bendera One Piece. Termasuk saat ditanya sikap Pemprov NTB, apakah melarang masyarakat mengibarkan bendera One Piece tersebut.
"Ndak usah bendera One Piece yang disinggung, bendera kita (merah putih) saja. Ndak usah singgung yang itu (bendera One Piece)," kata Ruslan dikonfirmasi di Mataram, Jumat (8/8/2025).
1. Canangkan pengibaran bendera merah putih secara serentak di Kota Mataram
Ruslan mengungkapkan pada Jumat (8/8/2025), telah digelar rapat koordinasi terkait rencana pencanangan pengibaran bendera merah putih secara serentak di Teras Udayana, Kota Mataram pada 13 Agustus mendatang. Rencananya, Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal dan Wali Kota Mataram akan jalan kaki dari depan Kantor Gubernur NTB menuju Teras Udayana Kota Mataram.
Pencanangan pengibaran bendera merah putih secara serentak itu akan melibatkan sebanyak 10 ribu pelajar di Kota Mataram. Selain itu juga seluruh elemen masyarakat dan aparatur sipil negara (ASN).
"Nanti pak Gubernur dan Wali Kota Mataram bertemu di perempatan Kantor Gubernur NTB, kemudian jalan bersama ke Teras Udayana bersama seluruh elemen masyarakat dan 10 ribu pelajar. Akan membawa bendera merah putih masing-masing dari rumah," terang Ruslan.
2. Bagikan ribuan bendera merah putih
Saat ini, Bakesbangpoldagri NTB juga sedang menghimpun bendera dari sejumlah instansi dan lembaga terkait seperti Korem 162 Wira Bhakti, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan OPD terkait. Dia menyebut bendera merah putih yang sudah dihimpun sebanyak 2.000.
Selain itu, kata Ruslan, Pemprov NTB mengimbau masyarakat untuk mengibarkan bendera merah putih di rumah masing-masing. Sebagai bentuk menghormati jasa para pahlawan yang berjuang mempertahankan bendera merah putih di zaman penjajahan.
"Dengan mengibarkan bendera merah putih, kita ingat jasa pahlawan dulu mempertahankan bendera merah putih. Untuk itu, semua masyarakat diimbau memasang bendera merah putih di rumah masing-masing," ajak Ruslan.
3. Wamendagri: bentuk ekspresi warga
Sebelumnya, Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menyebut fenomena pengibaran bendera One Piece sebagai bentuk ekspresi dari warga negara. Hal itu dikatakan Bima saat dikonfirmasi
Bima tak mempersoalkan warga yang mengibarkan bendera One Piece. Menurutnya, pengibaran bendera One Piece merupakan ekspresi yang wajar di negara demokrasi.
"Setiap 17 Agustus itu tentu selalu ada refleksi, selalu ada harapan, selalu ada ekspektasi. Dan saya kira itu (bendera One Piece) wujud ekspresi warga yang tentunya banyak harapan, ekspektasi juga," kata Bima dikonfirmasi usai rapat monitoring koperasi merah putih di Pendopo Gubernur NTB pada Sabtu (2/8/2025) pekan lalu.
Bima mengatakan adanya fenomena pengibaran bendera One Piece merupakan hal yang wajar di negara demokrasi. Dia menegaskan bahwa itu tidak bertentangan dengan konstitusi. Namun Bima menegaskan bahwa bendera yang berkibar pada 17 Agustus adalah merah putih di seluruh penjuru nusantara.
Presiden Prabowo Subianto telah meminta agar bendera merah putih dikibarkan di perbatasan pada HUT RI ke-80. "Kalaupun ada ekspresi, bendera one piece tadi, iya itu kita lihat ekspresi sebagai bahan masukan tentunya. Tetapi kan kritik itu harus jelas, ekspektasinya apa, aspirasinya apa," terangnya.
Dia mengatakan fenomena pengibaran bendera One Piece tak akan menggantikan bendera merah putih. Karena menurutnya, banyak sekali bendera yang berkibar di Indonesia, baik itu bendera organisasi ataupun bendera cabang olahraga dan lainnya.
Sepanjang bendera yang dikibarkan merupakan bendera yang tidak dilarang negara, maka itu tidak melanggar. Kecuali, bendera yang dikibarkan itu dilarang oleh negara maka pelakunya pasti akan ditindak.
