Fantastis! Anggaran MBG di NTB Tembus Rp2,02 Triliun dalam 5 Bulan
Mataram, IDN Times - Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi NTB menyebutkan realisasi anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) hingga 31 Mei 2026. Dalam lima bulan, realisasi anggaran MBG dari APBN untuk wilayah Nusa Tenggara Barat (NTB) telah mencapai Rp2,02 triliun.
"APBN berperan aktif dalam mendukung program prioritas nasional di NTB, antara lain Program Makan Bergizi Gratis dengan realisasi Rp2,02 triliun dan 1,89 juta penerima manfaat," sebut Kepala Kanwil DJPb NTB Ratih Hapsari Kusumawardani, Selasa (30/6/2026).
Selain itu, Program Koperasi Desa Merah Putih dengan 1.172 unit yang telah berbadan hukum, serta Program Sekolah Rakyat yang telah beroperasi di 5 lokasi. Dia berharap sinergi yang erat antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dapat terus menjaga momentum pertumbuhan ekonomi NTB yang inklusif dan berkelanjutan sepanjang tahun 2026.
1. Pendapatan negara tembus Rp2,9 triliun
Ratih mengungkapkan kinerja fiskal di Provinsi NTB hingga 31 Mei 2026 menunjukkan tren positif dalam mendukung penguatan perekonomian daerah. Pendapatan negara berhasil terealisasi sebesar Rp2,9 triliun atau 52,34 persen dari target.
Di sisi lain, realisasi belanja negara mencapai Rp9,67 triliun atau 40,84 persen dari total pagu yang dialokasikan. Capaian ini, kata dia, menegaskan peran APBN sebagai shock absorber sekaligus stimulus penggerak roda ekonomi regional.
Hingga Mei 2026, realisasi Penerimaan Pajak tercatat sebesar Rp1,12 triliun. Struktur penerimaan ini masih didominasi oleh Pajak Penghasilan (PPh) sebesar Rp588,75 miliar dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar Rp267,24 miliar. Berdasarkan pertumbuhan, penerimaan pajak tumbuh 9,37 persen secara tahunan (y-on-y), didorong oleh kenaikan komponen Pajak Lainnya.
2. Pajak penghasilan penyumbang terbesar
Ratih menjelaskan, berdasarkan jenis pajak, Pajak Penghasilan (PPh) menjadi penyumbang terbesar dengan kontribusi 52,29 persen diikuti Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 22,41 persen. Hal ini, kata dia, mencerminkan bahwa penghasilan dan konsumsi masyarakat terus bertumbuh. Dari sisi sektor usaha, penerimaan didominasi oleh Administrasi Pemerintah 38,75 persen, Perdagangan 17,47 persen, dan Jasa Keuangan 8,59 persen.
Kemudian penerimaan Kepabeanan dan Cukai mencatat kinerja yang sangat signifikan dengan realisasi Rp1,446 triliun. Pertumbuhan ini didorong oleh lonjakan Bea Keluar yang tumbuh 8.137,58 persen secara tahunan (y-o-y), sejalan dengan tingginya realisasi ekspor konsentrat tembaga PT AMMAN Mineral pada Januari - April 2026.
Cukai juga mencatat pertumbuhan positif sebesar 10,5 persen dan diharapkan terus meningkat seiring dengan perbaikan kinerja cukai HT. Di sisi lain, Bea Masuk mengalami koreksi sebesar 24,06 persen seiring dengan penurunan volume importasi bahan baku dan bahan penolong pertambangan serta barang modal pertambangan.
Sementara, realisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) mencapai Rp355,66 miliar atau 49,16 persen dari target. Pendapatan Badan Layanan Umum (BLU) membukukan pertumbuhan positif sebesar 11,47 persen, yang utamanya ditopang oleh peningkatan pendapatan jasa layanan rumah sakit dan jasa layanan pendidikan. Sementara itu, komponen PNBP Lainnya juga mencatat pertumbuhan positif sebesar 3,49 persen secara nominal yang menunjukkan adanya perbaikan kinerja penerimaan yang bersifat menyeluruh.
3. TKD telah disalurkan Rp6,57 triliun
Dari sisi belanja, kata Ratih, Belanja Pemerintah Pusat (BPP) terealisasi sebesar Rp3,09 triliun atau 32,46 persen dari pagu. Realisasi belanja ini mencatat pertumbuhan positif secara tahunan (y-o-y), dengan fokus pada pembangunan infratruktur pelayanan publik di daerah.
Pertumbuhan tertinggi terjadi pada komponen Belanja Modal sebesar 342,66 persen, diikuti Belanja Pegawai sebesar 25,86 persen, dan Belanja Barang sebesar 27,89 persen. Adapun komponen Belanja Bantuan Sosial, jelas Ratih, mengalami koreksi sebesar 64,29 persen seiring dengan penyesuaian kebijakan belanja pemerintah pusat.
Untuk Transfer ke Daerah (TKD) telah disalurkan ke Pemda di NTB sebesar Rp6,57 triliun atau 46,49 persen dari pagu. Secara nominal, kata dia, realisasi TKD mengalami kontraksi sebesar 14,60 persen (y-o-y), meskipun secara persentase penyaluran tumbuh positif sebesar 7,96 persen.
Penurunan nominal tersebut terutama dipicu oleh kontraksi pada Dana Bagi Hasil (DBH) sebesar 81,83 persen dan DAK Fisik sebesar 72,25 persen. Di sisi lain, DAK Nonfisik mencatat pertumbuhan positif sebesar 42,68 persen (y-o-y). Penyaluran DAK Nonfisik yang mencakup Bantuan Operasional Sekolah, Bantuan Operasional Kesehatan, dan Tunjangan Profesi Guru Daerah memberikan dampak langsung bagi pemenuhan layanan dasar masyarakat NTB.
"Keterjagaan realisasi fiskal tersebut membuktikan bahwa APBN tetap berfungsi sebagai shock absorber yang andal dalam menjaga stabilitas perekonomian daerah," tandas Ratih.
