DPRD Lotim Minta Pemda Gencarkan Sosialisasi Proyek SPAM Selatan
Lombok Timur, IDN Times - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Lombok Timur meminta kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lombok Timur dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) untuk menggencarkan sosialisasi kepada masyarakat terkait pembangunan Proyek SPAM Pantai Selatan. Sehingga tidak terjadi lagi penolakan dari warga.
Wakil Ketua DPRD Lombok Timur H Daeng Paelori melihat penolakan pembangunan pantai SPAM ini dikarenakan kurangnya sosialisasi kepada masyarakat di sekitar lokasi yang akan dijadikan sebagai tempat pembangunan Proyek SPAM ini.
"Itu yang kami harapakan kepada PUPR agar terus gencar melakukan sosialisasi dan jangan pernah kendor untuk mendekati masyarakat," ungkapnya.
1. Dewan Minta Proyek SPAM dilanjutkan
Dia mengatakan jika sosialisasi sudah dilakukan secara optimal dan masyarakat tetep menolak, maka ia meminta agar proyek tersebut terus dilanjutkan. Hal ini mengingat proyek ini menyangkut hajat banyak orang.
Salah satu tugas berat Pemkab Lombok Timur selama ini ialah persolan air bersih untuk masyarakat selatan ini. Sehingga diharapkan pembangunan proyek ini harus tetep berlanjut.
"Jika sosialisasi sudah dilakukan dengan baik, dilakukan negosiasi, tapi jika masyarakat tetap ngotot masih bisa dilanjutkan karena selama itu kepentingan umum," ungkapnya.
2. Penolakan bukan hanya persolan pemanfaatan sumber air
Ia melihat penolakan ini bukan hanya persolan pengambilan sumber mata air yang akan disalurkan melalui SPAM ini. Persoalannya lebih kepada persolan lahan yang akan dijadikan sebagai tempat pembangunan Proyek dan lahan yang akan dilewati oleh pipa proyek tersebut.
Persolan ini tidak hanya terjadi pada saat pembangunan Proyek SPAM Pantai Selatan ini, akan tetapi masalah seperti ini sudah kerap terjadi di Lombok Timur ketika ada pembangunan serupa. Munculnya persolan ini jauh-jauh hari telah diantisipasi oleh DPRD Lombok Timur.
"Ini yang kita antisipasi, karena dari pengalaman kita yang lalu di tempat-tempat lain seperti kasus Treng Wilis dan sumber air yang ada di Desa Kotaraja, di mana saat akan dieksekusi oleh pemerintah ada resistensi dari masyarakat. Itu yang kami ingatkan kemarin pas kita rapat kerja dengan PUPR," jelasnya.
3. Pemkab Lombok Timur dinilai kurang sosialisasi
Ia mengatakan dari hasil temuan DPRD di lapangan, penolakan ini dikarenakan kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh Pemkab Lombok Timur kepada masyarakat. Khususnya di desa-desa yang terdampak pembangunan proyek SPAM ini.
"Dan bukan karena persoalan air bersih semata, kalau persolan pemanfaatan air bersih ini kami belum menerima adanya laporan," pungkasnya.
