Dihapus Mulai 2023, Nasib 12.000 Pegawai Honorer Pemprov NTB Terancam?
Mataram, IDN Times - Pemerintah Pusat melalui Kementerian Pendayagunaan Apartur Negara dan Reformasi Birokrasi akan menghapus pegawai honorer mulai 2023. Status pegawai pemerintah hanya dua jenis yaitu Pegawai Negeri Sipil (PNS) dam Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) mengantisipasi rencana Pemerintah yang akan menghapus pegawai honorer mulai 2023. Saat ini, Pemprov NTB memiliki 12.000 pegawai honorer yang tersebar di seluruh perangkat daerah.
"Masalah siap tidak siap tergantung regulasi. Menpan mengatakan mulai 2023, tetapi kalau dibaca di bawahnya untuk kementerian/lembaga dulu. Kalau pemerintah daerah belum," kata Kepala BKD Provinsi NTB, Muhammad Nasir dikonfirmasi di Kantor Gubernur NTB, Senin (24/1/2022).
1. Pemprov NTB antisipasi rencana penghapusan pegawai honorer
Penghapusan pegawai honorer mulai 2023 merupakan kebijakan Pemerintah Pusat. Sehingga, kata Nasir, Pemprov NTB juga melakukan antisipasi. Berdasarkan pemetaan yang dilakukan, jumlah pegawai honorer di seluruh perangkat daerah lingkup Pemprov NTB sebanyak 12.000 orang lebih.
Angka itu, kata Nasir, di luar guru honorer SMA/SMK dan SLB negeri yang berada di bawah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Provinsi NTB yang mencapai 7.500 orang.
"Jumlahnya hampir 12.000 pegawai honorer di Pemprov NTB. Di luar guru 7.500 orang. Itu pun guru itu ada di SMA/SMK negeri tidak termasuk sekolah swasta," kata Nasir.
2. Honorer akan diangkat menjadi PPPK lewat seleksi
Informasi yang diperoleh, pegawai honorer akan diangkat menjadi PPPK melalui seleksi seperti rekrutmen Guru PPPK. Namun, kata Nasir, sejauh ini belum ada formasi pengangkatan PPPK Non Guru di lingkup Pemprov NTB.
Pada tahun 2021 lalu, hanya ada rekrutmen Guru PPPK tingkat SMA/SMK dan SLB sebanyak 4.442 formasi. Saat ini, prosesnya masih berlangsung untuk seleksi tahap III.
3. Penghapusan pegawai honorer punya efek domino
Menurut Nasir, rencana penghapusan pegawai honorer mulai 2023 akan memiliki efek domino. Sehingga hal ini perlu menjadi antisipasi Pemerintah. Ia menyarankan perlu ada win-win solutions terkait dengan pegawai honorer ini.
"Apakah kita mengantisipasi efek domino dari itu. Pengangguran bisa bertambah. Tetapi kalau itu kebijakan pusat kita daerah akan laksanakan," kata Nasir.
