Diduga Korupsi Dana Desa, Kades Gemel Dilaporkan ke Kejaksaan

Warga merasa geram dengan apa yang dilakukan Kades Gemel dan tidak transparan dalam pengelolaan anggaran dana desa. Dana desa itu seharusnya digunakan untuk kepentingan masyarakat, namun justru diduga disalahgunakan.

Seperti anggaran Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) hingga saat ini, berapa jumlah dan program yang dilaksanakan tidak transparan, sehingga pihaknya menduga ada permainan dalam pengelolaan dana tersebut. Selain itu, bagi hasil pengelolaan lahan pecatu kepala dusun oleh pemerintah desa selama ini tidak jelas untuk siapa. 

Warga meminta agar Kejaksaan Negeri Praya dapat mengusut dugaan mereka itu. Harapannya, kepala desa bisa transparan akan dana desa yang diamanahkan oleh negara kepadanya.

"Masyarakat Desa Gemel meminta pihak kejaksaan mengusut dugaan penyelewengan anggaran pembelian lahan lapangan dan dana proyek gedung balai desa yang menguras anggaran sangat besar, yang tidak sesuai dengan asas manfaat terhadap masyarakat," katanya.

Kepala Seksi Intelijen (Kasintel) Kejaksaan Negeri Lombok Tengah, Agung Putra mengatakan, pihaknya telah menerima laporan pengaduan dari warga Desa Gemel tersebut dan pihaknya berjanji akan menindaklanjuti laporan tersebut sesuai aturan yang berlaku.

"Kita akan tindaklanjuti laporan yang masuk," katanya.

Terpisah, Kepala Desa Gemel, Ahmad Ramli mengatakan, dirinya menyambut baik adanya aksi dari warga tersebut, sehingga pemerintah desa akan lebih teliti lagi dalam penggunaan dana desa.

Selain itu, apa yang menjadi tuntutan warga tersebut pihaknya telah melakukan sesuai
aturan. Pihaknya merasa bahwa tidak ada penyelewengan atau penyalahgunaan anggaran seperti yang dituduhkan beberapa warganya.

Ia mengatakan untuk pembelian lahan lapangan seluas 12 are tersebut menggunakan dana Bumdes dan disaksikan pembayaran oleh Wakil Ketua BPD dengan harga Rp25 juta per are atau Rp300 juta. Sedangkan untuk lahan balai desa seluas lima are dibeli menggunakan dana desa Rp125 juta, sehingga total luas lahan lapangan dan balai desa itu 17 are.

"Fisik yang dikerjakan itu sudah tertera anggaran. Kami siap bertanggung jawab. Tanah itu dibeli dengan transparan disaksikan wakil Ketua BPD. Selama COVID-19, dana untuk Bumdes itu tidak pernah dianggarkan," katanya.