Bima, IDN Times - Pagu Dana Desa (DD) tahun 2024 di Kabupaten Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) sebesar Rp182,4 miliar. Ini mengalami penurunan hingga Rp2,2 miliar. Pagu anggaran ini dikurangi langsung oleh Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
"Pengurangan dan penambahan pagu anggaran langsung dilakukan oleh Pemerintah Pusat. Kemenkeu yang tahu soal itu," kata Kabid Pemdes Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Bima, Safriatna, Jumat (26/1/2024).
Safriatna menjelaskan, pengurangan DD biasanya akan dilihat oleh Kemenkeu berdasarkan tiga formula. Terdiri dari luas wilayah, luas penduduk, jumlah penduduk miskin dan Indeks Kesulitan Geografis (IKG).
"Acuannya pada tiga poin itu, makanya DD ada yang dikurangi atau ditambahkan," terangnya.
Dari 191 desa yang ada di Kabupaten Bima, tidak semua desa yang pagu anggarannya dikurangi oleh Kemenkeu. Salah satu yang dikurangi adalah Desa Ntori Kecamatan Wawo, dengan mendapat pengurangan sebesar Rp266 juta.
"Jumlah pengurangan variatif, mulai jutaan rupiah hingga ratusan juta. Tapi yang banyak dikurangi yakni Desa Ntori sebanyak Rp266 juta," bebernya.
Di sisi lain, kata Safriatna, tidak sedikit juga terdapat desa yang malah mendapatkan penambahan pagu DD. Empat di antaranya adalah Desa Nipa, yakni Rp289 juta, Kore Rp283 juta, Rato Rp274 juta dan Desa Bre sebesar Rp262 juta.
"Pagunya malah naik, itu tadi acuan kenaikan dipakai tiga formula itu," terangnya.
Sementara itu, ada juga desa dengan pagu anggaran terbanyak tahun 2024 ini, yaitu Desa Doridungga Kecamatan Donggo. Desa setempat mendapatkan alokasi DD sebanyak Rp1,563 miliar.
Berikutnya disusul Desa Nipa Kecamatan Wera Rp1,530 miliar dan Desa Mbawa Kecamatan Donggo Rp1,526 miliar. Kemudian Desa Kawinda Na'e Kecamatan Tambora dengan tambahan anggaran sebanyak Rp1,473 miliar.
"Sementara desa dengan pagu anggaran terendah, yakni Desa Kaboro Rp647 juta, Madawau, Rp654 juta dan Desa Ndiha, Rp673 juta," bebernya.
Safriatna mengatakan, pencairan DD tahun 2024 berbeda dengan pengalaman tahun 2023 lalu. Jika sebelumnya tiga kali pencairan, sementara tahun 2024 ini diubah menjadi dua tahap pencarian.
"Tahun ini sudah dua tahap pencarian. Tahap pertama 40 persen maksimal Juni, sedangkan tahap kedua 60 persen paling cepat April," terangnya.
Sementara itu, untuk alokasi anggaran DD masih difokuskan pada program prioritas yang telah ditentukan oleh Pemerintah Pusat. Program itu berupa bantuan sosial (Bansos) BLT, penanganan stunting dan ketahanan pangan.
"Masih ada juga program lain, tergantung kebutuhan Pemdes," pungkas Safriatna.