Bupati TTU Usul Bangun 'Tembok Cina' di Area Konflik RI - Timor Leste
- Bupati TTU mengusulkan pembangunan tembok batas RI - Timor Leste
- Penolakan 15 kepala keluarga terkait masuknya lahan ke wilayah Timor Leste
- Area konflik telah disepakati untuk tidak dipatok batasnya, namun pemasangan patok dilakukan oleh Timor Leste
Kupang, IDN Times - Bupati Timor Tengah Utara (TTU), Yosep Falentinus Delasalle Kebo, telah mengusulkan pembangunan tembok tinggi sebagai pembatas area RI - Timor Leste. Tujuan tembok ini untuk meredam konflik di area perbatasan negara tersebut.
Usulan ini disampaikannya ke pemerintah pusat melalui Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemkopolkam) pekan lalu, sebelum pecahnya konflik di Desa Inbate, TTU, dengan Unidade De Patrulhamento Da Fronteira (UPF) atau tentara Timor Leste.
Warga Desa Inbate berkonflik dengan UPF Timor Leste, Senin (25/8/2025), yang saat itu memasang patok di pal batas 36. Warga menilai patok itu sudah masuk lahan mereka.
1. Tunggu respons pemerintah soal tembok batas
Falen mengumpamakan tembok batas ini seperti tembok cina yang panjang dan jadi batas yang tidak sembarang dilewati. Tembok ini juga bertujuan untuk meredam konflik yang sama terulang kembali.
"Kami Pemda TTU menyarankan ke depan, daripada konflik ini berkepanjangan ya, mendingan kita bangun tembok batas saja. 269 kilometer 'tuh, ujung ke ujung, artinya bangun seperti tembok cina, itu kan lebih aman," ungkap Falen.
Dengan begitu, kata dia, tidak ada lagi jalur tidak resmi sehingga semua pelintas dapat melalui pos lintas batas antar negara. Efeknya nanti pada ketertiban dan berdampak ekonomi.
"Sehingga satu pintu dan jalur ilegal tidak ada lagi. Nantinya respon pemerintah pusat seperti apa ya kita lihat," tukasnya, saat dihubungi dari Kupang, Senin (25/8/2025).
2. Penolakan 15 kepala keluarga
Dalam rapat sepekan lalu, Falen juga menyampaikan penolakan 15 kepala keluarga Desa Inbate karena lahan kebun mereka yang masuk wilayah Timor Leste.
"Seminggu lalu saya rapat dengan Kementerian Polhukam untuk mencari solusi atas penolakan 15 kepala keluarga di Desa Inbate terkait dengan masuknya lahan mereka ke wilayah enklaf, Oekusi (Timor Leste). Ini sudah kita sampaikan ke pemerintah pusat," sebut dia.
Pembahasan ini, lanjut Falen, juga melibatkan Kementerian Luar Negeri dan lintas sektoral lainnya untuk mencegah pecahnya konflik. Namun ternyata, Senin pagi itu (25/8/2025) kekhawatirannya terjadi.
Ia telah berkoordinasi lagi dengan pemerintah pusat hingga dengan pemerintah tingkat bawah, tokoh masyarakat, tokoh adat, penjaga pos, agar konflik yang sudah pecah ini tak lagi melebar
"Kita tinggal tunggu keputusan dari pusat untuk menindaklanjuti konflik di Inbate ini," tandasnya.
3. Timor Leste sudah beri tembusan ke Indonesia
Area konflik ini sebenarnya telah disepakati baik oleh Indonesia dan Timor Leste untuk tidak dulu dipatok batasnya. Kesepakatan ini terjadi dalam pertemuan sebelumnya.
"Jadi kalau mau dipatok tidak dulu di lokasi yang bermasalah ini, tapi di batas yang lain dulu, di titik netral dulu, tetapi malah dipatok mulai di situ," ungkap dia.
Pelaksanaan pemasangan patok batas ini dari pihak Timor Leste melalui UPF Timor Leste bersama tim terkait. Sementara Indonesia diberikan tembusan mengenai kegiatan tersebut.
"Kita cuma ditembusi karena yang melaksanakan patok itu dari mereka, karena itu di wilayahnya mereka," tukasnya.
