Mataram, IDN Times - DPRD NTB mengetok Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) 2026 dalam rapat paripurna, Jumat (18/9/2026) sore. Belanja daerah dalam APBD-P NTB 2026 ditargetkan sebesar Rp6,04 triliun, sedangkan pendapatan daerah ditargetkan sebesar Rp5,68 triliun.
Ketua DPRD NTB, Baiq Isvie Rupaeda menyebutkan belanja daerah dalam APBD-P NTB 2026 bertambah sebesar Rp309 miliar lebih. Sehingga APBD-P NTB 2026 defisit sebesar Rp369,6 miliar.
Isvie merincikan postur anggaran dalam APBD-P NTB 2026. Pendapatan daerah semula sebesar Rp5,62 triliun, ditargetkan bertambah sebesar Rp60,6 miliar pada APBD-P 2026. Sehingga target pendapatan daerah dalam APBD-P 2026 menjadi Rp5,68 triliun.
Kemudian, belanja daerah semula sebesar Rp5,73 triliun. Belanja daerah ditargetkan meningkat sebesar Rp309 miliar, sehingga menjadi Rp6,04 triliun pada APBD-P NTB 2026. Sehingga terdapat defisit anggaran sebesar Rp369,6 miliar pada APBD-P 2026.
Isvie juga menjelaskan komponen pembiayaan dalam APBD-P 2026. Penerimaan pembiayaan semula sebesar Rp234 miliar dan bertambah sebesar Rp197 miliar pada APBD-P 2026. Sehingga penerimaan pembiayaan pada APBD-P 2026 menjadi Rp431 miliar.
Sedangkan pengeluaran pembiayaan, semula sebesar Rp122,798 miliar dan berkurang sebesar Rp61,399 miliar. Sehingga pengeluaran pembiayaan pada APBD-P 2026 menjadi Rp61,399 miliar. Jumlah pembiayaan netto APBD-P NTB 2026 sebesar Rp369,6 miliar.
Juru Bicara Badan Anggaran (Banggar) DPRD NTB, Didik Sumardi mengatakan bahwa pembahasan perubahan APBD diarahkan untuk memastikan kebijakan anggaran tetap sesuai kemampuan keuangan daerah, kebutuhan pelayanan publik, dan prioritas pembangunan sampai akhir tahun. Dari 30 isu yang dibahas, 18 telah mendapatkan jawaban dari Gubernur dan 12 lainnya dijelaskan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dalam rapat Banggar bersama TAPD pada 17 September 2026.
Banggar menilai data dan informasi yang disampaikan telah memadai sebagai bahan pelaksanaan fungsi pengawasan. Hingga 15 September 2026, realisasi pendapatan daerah tercatat 66,53 persen. Didik mengingatkan pentingnya menjaga target pendapatan tetap realistis, mengantisipasi apabila target tidak tercapai, serta memastikan belanja wajib dan pelayanan publik tidak terganggu.
Banggar DPRD NTB juga memberikan catatan terkait penguatan sistem pengendalian intern dan manajemen risiko, efisiensi belanja, kesiapan pelaksanaan kegiatan, ketepatan sasaran bantuan, hingga pengelolaan aset daerah.
Pemprov NTB diminta memperhitungkan konsekuensi fiskal jangka menengah, termasuk kewajiban utang, biaya operasional dan pemeliharaan aset, tambahan belanja rutin, serta kewajiban yang berlanjut pada 2027.
Selain itu, Banggar juga mendorong digitalisasi pendataan, penilaian, pemanfaatan dan pengawasan aset agar aset daerah yang belum produktif dapat menjadi sumber PAD secara terukur dan berkelanjutan.
Wakil Gubernur Indah Dhamayanti Putri mengatakan, dinamika global dan regional menuntut respons fiskal yang cepat, tepat sasaran, dan berorientasi pada penyelesaian masalah riil di lapangan. Salah satu persoalan yang menjadi perhatian adalah dampak musim kemarau yang meluas.
Dia mengatakan sejumlah kabupaten/kota di NTB menghadapi peningkatan status dari siaga hingga tanggap darurat kekeringan yang berdampak pada puluhan ribu kepala keluarga. Karena itu, APBD-P NTB 2026 diarahkan untuk memastikan dukungan anggaran yang memadai melalui Belanja Tidak Terduga (BTT), intervensi air bersih, dan program ketahanan pangan.
"Pemerintah Provinsi bersama pemerintah kabupaten/kota juga terus mendistribusikan air bersih dan memperkuat mitigasi darurat agar beban masyarakat dapat segera ditangani," kata dia.
Pada sisi ekonomi, kata Wagub yang biasa disapa Dinda itu, mengatakan bahwa Pemprov NTB juga menempatkan penyelenggaraan MotoGP 2026 di Sirkuit Mandalika sebagai bagian dari upaya memperkuat aktivitas ekonomi daerah. Pemerintah menyiapkan langkah strategis melalui tata kelola pariwisata yang inklusif, termasuk memperbesar ruang keterlibatan talenta lokal dengan volunteer dan marshal 100 persen lokal, serta melakukan penyesuaian kebijakan akomodasi untuk menjaga iklim pariwisata yang sehat dan berkeadilan.
Perubahan APBD diharapkan turut memperkuat daya dukung infrastruktur dan menghasilkan dampak ekonomi yang lebih optimal bagi masyarakat lokal. Komitmen tersebut berjalan bersamaan dengan agenda pembenahan tata kelola pemerintahan. Pemprov NTB menempatkan penguatan Sistem Pengendalian Intern (SPI), manajemen risiko, optimalisasi PAD, dan pengelolaan aset daerah sebagai bagian penting dalam membangun ruang fiskal yang semakin sehat, transparan, dan akuntabel.