350 SPPG Ajukan SLHS, Baru 127 Dapur MBG di NTB Peroleh Sertifikat
Mataram, IDN Times - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) meningkat signifikan dalam aspek keamanan pangan dan peningkatan mutu dapur penyelenggara, atau yang dikenal sebagai Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Hingga 29 Oktober 2025, berdasarkan Laporan dari Dinas Kesehatan Provinsi NTB, Satgas MBG mencatat peningkatan tajam pada pengajuan sertifikasi Laik Higiene Sanitasi (SLHS) dan jumlah penjamah pangan terlatih di seluruh kabupaten/kota. Ketua Satgas Provinsi NTB Ahsanul Khalik menyebutkan sebanyak 350 SPPG telah mengajukan SLHS atau 92,3 persen.
1. Sebanyak 379 SPPG telah beroperasi di NTB
Khalik menyebutkan dari 379 SPPG yang aktif beroperasi berdasarkan progres per tanggal 21 Oktober 2025, sampai dengan Rabu, 29 Oktober 2025, sebanyak 350 dapur MBG atau 92,3 persen telah mengajukan sertifikasi SLHS ke Dinas Kesehatan kabupaten/kota di NTB.
Sedangkan 29 SPPG baru operasional dan sedang proses persiapan pengajuan SLHS. Dari jumlah tersebut, 127 dapur MBG atau 33,5 persen telah memperoleh sertifikat SLHS, dan 202 dapur MBG atau 53,3 persen telah dilakukan Inspeksi Kesehatan Lingkungan (IKL).
Dari dapur yang sudah inspeksi IKL tersebut, 108 dapur arau 28,5 persen dari total keseluruhan dinyatakan memenuhi seluruh persyaratan kelayakan, dan yang belum memenuhi persyaratan terus diminta untuk melakukan perbaikan dan memenuhi persyaratannya.
Selain itu, 183 dapur atau 48,3 persen telah menjalani uji laboratorium terhadap bahan pangan, air, dan hasil olahan untuk memastikan keamanan konsumsi penerima manfaat. Sementara itu, sebanyak 4.383 penjamah pangan telah mengikuti pelatihan keamanan pangan. Rata-rata setiap dapur kini memiliki 10–12 tenaga terlatih, yang memahami tata cara pengolahan makanan bergizi yang aman, bersih, dan higienis.
Khalik menyampaikan bahwa capaian ini merupakan hasil kerja bersama lintas sektor, terutama dukungan dan kesigapan Dinas Kesehatan Provinsi NTB serta Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota yang terus melakukan pembinaan dan verifikasi lapangan.
“Capaian sertifikasi dan kelayakan dapur MBG ini tidak bisa dilepaskan dari kerja keras teman-teman di Dinas Kesehatan yang setiap hari turun ke lapangan melakukan pembinaan, pemeriksaan laboratorium, dan memastikan seluruh dapur memenuhi standar nasional keamanan pangan,” ujar Khalik di Mataram, Kamis (30/10/2025).
2. Proses verifikasi dapur MBG butuh waktu
Dia menambahkan bahwa proses verifikasi memang membutuhkan waktu karena setiap dapur wajib memenuhi berbagai indikator teknis. Mulai dari kondisi sarana pengolahan, sumber air bersih, ventilasi, sistem penyimpanan bahan makanan, hingga tata kelola limbah dan personal higiene pekerja.
“Prosesnya memang tidak bisa instan. Semua harus melalui tahap pengujian dan pemenuhan dokumen sesuai standar Dinas Kesehatan. Kita tidak ingin terburu-buru, tetapi memastikan setiap dapur benar-benar aman dan layak beroperasi,” tegasnya.
Khalik menegaskan bahwa yang pasti SLHS ini menjadi komitmen NTB menjaga mutu dan keamanan pangan. Karena program MBG di NTB tidak hanya berfokus pada pemerataan gizi bagi masyarakat, tetapi juga pada peningkatan kualitas penyelenggaraan dan keamanan pangan.
Dia menambahkan, Satgas MBG NTB bersama BGN Regional NTB, Dinas Kesehatan, dan Pemerintah Kabupaten/Kota terus melakukan monitoring dan audit berkala untuk memastikan seluruh dapur MBG memenuhi prinsip Laik Higiene, Laik Operasi, dan Laik Gizi.
“Fokus kita bukan hanya memperbanyak dapur, tetapi memastikan setiap dapur menghasilkan makanan bergizi yang aman untuk anak-anak dan kelompok rentan,” jelas Khalik.
3. SPPG diminta gunakan air minum isi ulang
Staf Ahli Gubernur Bidang Sosial dan Kemasyarakatan itu menambahkan sebagai tindak lanjut dari hasil monitoring lapangan dan arahan Kementerian Kesehatan RI, Satgas MBG NTB juga menyampaikan imbauan kepada para Mitra SPPG agar mempergunakan air minum isi ulang yang menjadi pemasok air bagi dapur MBG. Depot air minum isi ulang diingatkan juga untuk meningkatkan standar pengolahan air minum.
“Bagi depot air minum yang hasil uji laboratoriumnya masih menunjukkan kandungan E. coli atau belum memenuhi standar kualitas air layak konsumsi, kami minta segera melakukan perbaikan sistem treatment dan sterilisasi,” tegas Khalik.
Langkah ini diambil sebagai bagian dari penguatan rantai keamanan pangan MBG, karena kualitas air minum menjadi salah satu indikator paling krusial dalam menjaga keamanan pangan anak-anak penerima manfaat.
Satgas MBG Kabupaten/kota, juga agar berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan kabupaten/kota untuk melakukan pemeriksaan ulang depot air minum yang menjadi pemasok air ke SPPG, serta memberikan pendampingan teknis bagi depot kecil di desa dan daerah terpencil.
“Program MBG di NTB tidak hanya soal memberi makan, tetapi soal memastikan makanan itu aman dan bergizi. Kami berterima kasih kepada seluruh tenaga kesehatan, tim lapangan, dan masyarakat yang terus mendukung dan ikut mengawasi program ini,” tutur Khalik.
Dia menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi NTB berkomitmen untuk melanjutkan program ini dengan prinsip kehati-hatian, transparansi, dan tanggung jawab. “MBG adalah tentang masa depan anak-anak NTB. Karena mereka berhak tumbuh dengan gizi yang baik dan dilindungi oleh sistem yang sehat,” pungkasnya.
