20 Tahun Jalan Penghubung Satu Kecamatan di Bima Rusak, Pemda ke Mana?
Kota Bima, IDN Times - Jalan sepanjang 4 kilometer di Desa Kaowa Kecamatan Lambitu, Kabupaten Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) rusak parah dan berlubang. Biaya pengerjaan pernah dianggarkan oleh pemerintah daerah setempat, namun tiba-tiba dialihkan ke program lain.
Akses satu-satunya penghubung Kecamatan Lambitu itu dibiarkan rusak parah sejak 20 tahun lalu. Sama sekali tidak pernah dibalut aspal sejak puluhan tahun silam.
"Jalan raya ini kewenangan Pemkot Bima. Ada sekitar 20 tahun rusak, sejak perusahan Telkomsel tak beroperasi," kata Kepala Desa (Kades) Kaowa, Junaid dikonfirmasi, Senin (19/8/2024).
1. Perbaiki jalan dengan modal swadaya masyarakat
Sejak jalan setempat rusak, selama ini Pemdes terpaksa meminta swadaya alakadarnya dari masyarakat untuk biaya memperbaiki akses tersebut. Terutama untuk membeli material pada bagian yang rusak parah dan berlubang.
"Gotong royong kami lakukan setiap tahun, bahkan harus sewa sendiri alat berat. Saat ini kami lagi perbaiki jalan dan rencananya hingga tiga hari kedepan," jelasnya.
Menurut dia, tidak sedikit warga Lambitu yang mengalami kecelakaan saat melintasi jalan tersebut. Bahkan sekitar dua bulan lalu, seorang warga harus meregang nyawa usai terjatuh saat melintasi jalan setempat.
"Bagaimana pengendara gak jatuh, jalannya sudah berkerikil, lubang di mana-mana dan belum lagi medan jalannya juga curam," bebernya.
2. Anggaran tiba-tiba dialihkan ke program lain
Junaid mengatakan, sebelumnya ia sudah sering mengadu ke Pemkot Bima terkait kondisi kerusakan jalan setempat. Bahkan ketika itu, Pemkot telah menganggarkan dana miliaran rupiah untuk biaya pengerjaan.
Tidak hanya itu, petugas dari Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat (PUPR) Kota Bima bahkan telah turun mengecek lokasi. Hingga melakukan pengukuran volume jalan yang akan dikerjakan.
"Saat itu jalan sudah final untuk dikerjakan. Tahu-tahunya, anggaran tiba-tiba dialihkan ke program lain dengan alasan di Kecamatan Lambitu gak ada warga Kota Bima," sesalnya.
3. Berharap jalan segera diaspal
Terkait pengalihan anggaran ini, Kades bahkan sering protes ke Dinas PUPR Kota Bima. Namun, masih tidak membuahkan hasil sesuai yang diharapkan.
"Sering saya ribut di Dinas PUPR soal peralihan anggaran. Tapi gak ada hasilnya, seolah-olah kami di sana dianaktirikan oleh pemerintah," sesal dia lagi.
Junaid menaruh harapan besar kepada Pemkot Bima agar segera mengaspal jalan tersebut. Meski tidak semuanya, paling tidak dikerjakan secara bertahap sesuai kemampuan anggaran daerah.
"Tidak ada harapan lain, kecuali jalannya diaspal. Itu saja tuntutan masyarakat di sana, karena mereka sudah cukup lelah lintasi jalan rusak dan berlubang bertahun-tahun," pungkasnya.
