11.283 KK Miskin dan Tidak Mampu di Kota Bima Ditolak Sistem Kemensos

11.238 KK yang ditolak oleh sistem tersebut diakui karena terjadi kesalahan data yang diinput. Mulai dari kesalahan Nomor Induk Kependudukan (NIK), nama, mengajukan kembali padahal sudah ada nama di DTKS.

Termasuk identitas mereka yang diajukan tidak tercatat di Kementerian Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil). Praktis, data yang telah diajukan akan ditolak oleh sistem.

"Yang tidak tercatat itu, misalnya warga yang ajukan di Dinsos Kota Bima, padahal mereka masih tercatat di daerah lain. Itu otomatis tidak ditolak oleh sistem. Tapi kebanyakan yang ditolak, KK yang mengajukan ulang," terang dia.

Terhadap belasan ribu KK yang ditolak tersebut, diakui Iksan, telah dikirim kembali ke Pemerintah Kelurahan. Saat ini mereka sedang lakukan verifikasi dan validasi data. Setelah itu, secara bertahap pihaknya akan mengajukan kembali ke DTKS pusat.

"Data mereka diajukan supaya bisa terakomodir untuk mendapatkan bantuan pusat. Kalau gak, mereka gak bisa dapat bantuan," beber alumni Unram ini.

Artinya, nama-nama warga yang diajukan tersebut akan mendapatkan bantuan, terutama yang bersumber dari Pemerintah Pusat. Seperti PKH, Iuran BPJS, Sembako dan berbagai sejenis bantuan lain.

"Istilahnya, warga yang ada dalam DTKS itu sebagai calon penerima bantuan," terang dia.

Mengacu pada progres pengajuan data 6 bulan terakhir, dia mengaku jumlah warga miskin dan tidak mampu di Kota Bima yang akan diajukan ke DTKS, diprediksi akan terus bertambah. Terlepas dari data yang tengah diverifikasi saat ini.

Perkiraan itu, mengingat  beberapa tahun terakhir tidak sedikit para pedagan yang gulung tikar akibat pandemi Covid-19. Kemudian jumlah pengangguran meningkat yang tidak disertai dengan ketersediaan lapangan kerja.

"Pasti akan tambah banyak sampai akhir tahun nanti. Pada enam bulan terakhir saja sudah 19 ribu lebih yang diajukan ke pusat. Cuma itu, sebagian besarnya ditolak," pungkas Iksan.