Transformasi Kesehatan, Menkes: Kita Lebih Siap Kalau Ada Pandemik

Budi menambahkan transformasi layanan rujukan rumah sakit dan transformasi sistem ketahanan kesehatan juga sangat penting. Sehingga ketika ada pandemik, pemerintah lebih siap.

"Kalau ada pandemik lagi supaya kita lebih siap dari sisi obat-obatan, alat-alat kesehatan, tenaga kesehatan cadangan, termasuk surveilans terhadap penyakit menular baik lokal, nasional, maupun regional harus siap," ujarnya.

Menkes mengapresiasi program unggulan Posyandu Keluarga yang dilaksanakan Pemprov NTB. Wakil Gubernur NTB Hj. Sitti Rohmi Djalilah mengatakan Menkes menyebut Posyandu Keluarga merupakan langkah maju dari transformasi kesehatan.

"Sebagai tindakan promotif preventif kesehatan masyarakat, Posyandu Keluarga yang sudah kita mulai sejak 2019 dinilai Menkes langkah maju dari transformasi kesehatan yang dicanangkan pemerintah pusat," kata Wagub Rohmi.

Intervensi kesehatan masyarakat yang dikerjakan oleh kader Posyandu Keluarga di desa, sejalan atau inline dengan program transformasi kesehatan Kemenkes. Sehingga NTB dinilai layak menjadi model (pilot project) di Lombok Utara dan Bima dalam penerapan transformasi kesehatan nasional.

Salah satunya adalah penguatan layanan kesehatan dasar di Posyandu Keluarga dan Puskesmas. Wagub menjelaskan perkembangan Posyandu Keluarga se NTB yang telah mencapai 7. 656 unit per April 2022.

Sedangkan pengisian data EPPBGM tahun 2021 sebesar 99 persen dari kasus stunting sebanyak 19,23 persen dan di tahun 2022 sebesar 93 persen dengan program penanganan kasus stunting sebanyak 22,30 persen.

Sementara kasus kematian ibu, dari 144 kasus di tahun 2021 saat ini tercatat 40 kasus per April 2022. Sedangkan kematian bayi, tercatat sebanyak 250 kasus per April 2022 dari 811 kasus di tahun sebelumnya yang dinilai sebagai keberhasilan intervensi Posyandu Keluarga.

Kepala Dinas Kesehatan Provinsi NTB, Lalu Hamzi Fikri menjelaskan, salah satu korelasi transformasi kesehatan tersebut adalah penggunaan data kesehatan masyarakat dalam penanganan stunting (EPPBGM) atau elektronik pencatatan dan pelaporan gizi berbasis masyarakat yang telah dikerjakan Pemprov NTB melalui Posyandu Keluarga sebesar 95 persen.

Hal ini membuat konsistensi data lebih baik penggunaannya untuk penguatan kelembagaan Posyandu Keluarga dan sarana prasarana penunjang penanganan dari data survei WHO karena berbasis data dan alamat riil. Misalnya, sarana alat ukur tinggi dan berat badan yang berstandar digital.

"Program pusat yang sejalan dengan transformasi kesehatan itu dinamakan Posyandu Prima. Sedangkan kita NTB, bertahap sarana tersebut akan dilengkapi dari Kementerian mulai tahun ini untuk Posyandu Keluarga kita," sebut Fikri.

Hal lain dalam pertemuan tersebut kata Fikri adalah penguatan sumber daya tenaga spesialis dari hulu ke hilir. Dengan membuka fakultas kedokteran spesialis baru untuk penyakit berisiko tinggi seperti stroke, jantung, kanker dan lainnya.

Selain beasiswa luar negeri untuk kebutuhan dokter spesialis secara nasional. Begitu juga untuk kebutuhan NTB khususnya seperti penanganan penyakit jantung yang kebijakan nasionalnya harus dapat dilakukan di rumah sakit kabupaten/kota.