Tak Semua WFH, Ini Daftar Instansi di NTT yang Tetap Kerja dari Kantor

Pegawai di Kantor Gubernur NTT yang tetap bekerja saat WFH. (IDN Times/Putra Bali Mula)

Untuk itu, kata Rita, layanan publik tetap berjalan sesuai Surat Edaran Gubernur NTT tentang transformasi budaya kerja ASN yang mulai berlaku sejak 1 April 2026 ini. Sejumlah perangkat daerah/unit kerja yang dikecualikan dari WFH, yakni:

Instansi di atas tetap beroperasi penuh karena berkaitan langsung dengan pelayanan masyarakat, mulai dari administrasi kependudukan, kesehatan, hingga penanganan bencana.

"Apalagi sekolah-sekolah dan layanan publik itu tetap berjalan seperti biasa," jelas Rita.

Tampak depan lobi Kantor Gubernur NTT. (IDN Times/Putra Bali Mula)

Meskipun kebijakan WFH ini ditujukan bagi seluruh ASN namun pejabat tinggi pratama atau eselon dua di lingkungan Pemprov NTT diwajibkan juga bekerja dari kantor.

"Tetap wajib hadir di kantor dengan dua staf pendukungnya," jawab Rita.

Kendati tengah WFH, ASN harus tetap siaga dan responsif termasuk kembali ke kantor jika ada kebutuhan mendesak.

Dalam surat edaran tersebut, lanjut dia, Pemprov NTT juga membatasi perjalanan dinas sebagai bagian dari efisiensi anggaran. Perjalanan dinas dalam negeri dipangkas hingga 50 persen, sementara perjalanan luar negeri dikurangi hingga 70 persen.

Suasana Kantor Gubernur NTT saat penerapan WFH. (IDN Times/Putra Bali Mula)

Penggunaan kendaraan dinas juga harus dikurangi sampai maksimal 50 persen dan beralih ke transportasi umum atau kendaraan ramah lingkungan.

Setiap perangkat daerah diminta tetap melakukan pengawasan terhadap kinerja ASN selama WFH. Evaluasi dilakukan melalui rapat daring (zoom meeting) serta pelaporan rutin kepada gubernur melalui Inspektorat Daerah.

Dengan skema ini, Pemprov NTT menegaskan bahwa kebijakan WFH bukan berarti mengurangi pelayanan publik, melainkan mengoptimalkan kinerja dengan efisiensi energi dan anggaran.