Mataram, IDN Times - Ketua Kwarda Gerakan Pramuka NTB Fathul Gani memprotes kebijakan Mendikbud Nadiem Makarim yang tidak lagi mewajibkan Pramuka sebagai ekstrakurikuler wajib di sekolah. Mendikbud dinilai tidak melibatkan Kwarnas Gerakan Pramuka terkait kebijakan tersebut.
"Kita sayangkan sikap Mendikbud, tidak ada koordinasi sebelumnya dengan Kwartir nasional membicarakan format bagaimana yang diinginkan," kata Fathul di Mataram, Kamis (4/4/2024).
Fathul menjelaskan bahwa memang tidak ada istilah ekstrakuler wajib dan pilihan. Keanggotaan Pramuka adalah sukarela, mandiri dan non politis.
Murid pendidikan dasar dan siswa menengah perlu diarahkan masuk ekstrakurikuler Pramuka untuk membentuk karakter peserta didik sejak dini.
"Artinya, mari kita sama-sama arahkan peserta didik terutama pendidikan dasar dan menengah untuk menjadi anggota Gerakan Pramuka," ujar Fathul.
Fathul mengungkapkan Kwarnas Gerakan Pramuka menyangayangkan tidak adanya koordinasi Mendikbud Nadiem Makarim dalam mengambil kebijakan. Pihaknya berharap ekstrakurikuler Pramuka diatlrahkan untuk pendidikan dasar dan menengah kepada seluruh siswa.
"Masalah nanti bagaimana proses pelaksanaannya di sekolah masing-masing sangat tergantung dari proses pembinaan dan pelatihan yang ada. Jadi pada prinsipnya kami menyayangkan tidak adanya koordinasi sebelum mengambil kebijakan," imbuhnya.
Asisten II Perekonomian dan Pembangunan Setda NTB ini mengatakan adanya ekstrakurikuler wajib dan pilihan memang masih multitafsir. Terlepas dari hal itu, ekstrakurikuler Pramuka dapat membentuk karakter peserta didik menjadi manusia Indonesia seutuhnya.
"Pada intinya sifat anggota Pramuka adalah sukarela, mandiri dan non politis. Silakan saja, masyarakat akan menilai Pramuka selama ini bagaimana," tandas Fathul.