Pj Gubernur NTB Dilantik 19 September, Sehatkan APBD dan Soal Utang

05 Sep 2023, 16:32 WIB

Sekda NTB, Lalu Gita Ariadi (IDN Times/Muhammad Nasir)

Mataram, IDN Times - Pemprov NTB memastikan jadwal pelantikan Penjabat (Pj) Gubernur NTB Lalu Gita Ariadi pada 19 September mendatang. Presiden Joko 'Jokowi' Widodo telah menetapkan Sekretaris Daerah (Sekda) NTB Lalu Gita Ariadi menjadi Pj Gubernur NTB sebagai pengganti Zulkieflimansyah yang berakhir masa jabatannya pada 19 September 2023 mendatang.

"Pelantikan Penjabat Gubernur NTB sebagaimana akhir masa jabatan bapak Dr. Zulkieflimansyah dan Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah, 19 September nanti di Kementerian Dalam Negeri. Seperti yang terjadi hari ini pelantikan 9 Penjabat Gubernur," kata Sekda NTB, Lalu Gita Ariadi dikonfirmasi di Mataram, Selasa (5/9/2023).

1. 17 Gubernur berakhir masa jabatan tahun 2023

IDN Times/Teatrika Handiko Putri

Gita menyebutkan sebanyak 17 gubernur berakhir masa jabatannya pada tahun 2023. Pada 5 September 2023, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian melantil 9 Pj Gubernur. Sedangkan untuk Pj Gubernur NTB akan dilantik pada 19 September 2023.

"Nanti bulan Oktober ada lagi Pj Gubernur yang dilantik, Desember ada lagi. Jadi 17 kepala daerah tahun ini yang berakhir masa jabatannya," ungkap Ketua Umum Forum Sekretaris Daerah Seluruh Indonesia (Forsesdasi) ini.

Setelah dirinya dilantik menjadi Pj Gubernur NTB, Gita mengatakan akan ada penunjukan Pelaksana Harian (Plh) Sekda NTB. Plh Sekda NTB akan ditunjuk dari pejabat eselon II lingkup Pemprov NTB. Mengenai siapa nama pejabat yang akan ditunjuk menjadi Plh Sekda NTB, Gita belum mau menyebutkan. Tetapi ia mengatakan Plh Sekda diusulkan nanti oleh Pj Gubernur NTB.

2. Tuntaskan utang dan sehatkan APBD

Dok. Istimewa/IDN Times

Sebagai Pj Gubernur NTB, Gita menyatakan akan melanjutkan sejumlah program yang menjadi atensi pemerintah pusat seperti stunting, kemiskinan dan zero waste atau penanganan sampah. Selain itu, dirinya juga punya PR untuk menuntaskan pembayaran utang Pemprov NTB kepada rekanan atau kontraktor yang mencapai ratusan miliar.

"Itu juga saya fokus menyelesaikan (utang). Makanya kita merasionalisasi belanja dan lainnya.Tugas saya adalah menyehatkan APBD," terangnya.

Berdasarkan hasil rapat bersama Sekda seluruh Indonesia, kebangkitan ekonomi yang diharapkan pascapandemik COVID-19 masih belum sesuai harapan. Target pendapatan dalam APBD murni 2023 masih belum tercapai.

"Seperti Bali kemarin optimistis menargetkan pendapatan tapi faktanya dari analisa prognosisnya itu, potensi terjadinya target yang tak tercapai cukup besar. Lebih besar dari kita bahkan. Kita juga prognosis ada, potensi tidak tercapai pendapatan," ungkapnya.

3. Tugas berat mengawal pemilu dan pilkada 2024

Ilustrasi pilkada serentak. (IDN Times/Mardya Shakti)

Tugas lainnya yang cukup berat bagi Pj Gubernur NTB adalah mengawal pemilu dan pilkada 2024. Pemda punya kewajiban mengalokasikan anggaran untuk pelaksanaan Pilkada serentak 2024, baik Pemprov NTB dan Pemda kabupaten/kota.

Di tengah keterbatasan anggaran yang dimiliki Pemda, dana untuk Pilkada serentak yang diperuntukkan bagi KPU dan Bawaslu mulai dialokasikan pada APBD Perubahan 2023. Begitu juga dana untuk pengamanan yang dialokasikan untuk kepolisian dan TNI. Sehingga, kata Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) NTB ini, Pemprov akan tetap mengencangkan ikat pinggang.

"Kita bangun spirit penyelenggaraan pemilu dan pilkada berkualitas di tengah keterbatasan anggaran," tandasnya.