Pemprov NTB Tunjuk Pengurus Baru BPPD untuk Periode 2024-2027
Mataram, IDN Times - Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) merombak kepengurusan Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD). Pengurus baru ini akan menjalankan tugas untuk periode empat tahun, dari 2024 hingga 2027.
Kepala Bidang Pemasaran Dinas Pariwisata NTB Mulki menjelaskan, pada Selasa (25/6/2024) bahwa pengurus baru BPPD NTB terdiri dari sembilan unsur penentu kebijakan. Mereka berasal dari berbagai latar belakang, termasuk pimpinan asosiasi pariwisata, asosiasi profesi, asosiasi penerbangan, akademisi, dan pakar media sosial.
1. Daftar nama pengurus BPPD NTB yang baru
Mulki menyebutkan nama-nama sembilan anggota penentu kebijakan BPPD NTB periode 2024-2027, antara lain:
- Ni Ketut Wolini (Ketua PHRI NTB)
- Dewantoro Umbu Joka (Ketua ASITA NTB)
- Sahlan M. Saleh (Ketua ASTINDO NTB)
- Badrun (Ketua ASPPI NTB)
- Abdus Syukur (PWI NTB)
- Lalu Fatwir Uzali (Ketua HPI NTB)
- Ali Muhtasom (Direktur Poltekpar Lombok)
- Mohammad Mustamar Natsir (Pakar Sosial Media)
- Valentry Akila (Garuda Indonesia Branch Manager Mataram)
2. Kelola dana promosi Rp1,125 miliar
Mulki menjelaskan bahwa pengurus baru BPPD NTB akan diberikan anggaran sebesar Rp1,125 miliar untuk promosi pariwisata. Dana ini akan digunakan untuk kegiatan promosi ke luar negeri dan mendukung event-event internasional di NTB.
"Kita sudah rapat dengar pendapat dengan Komisi II DPRD NTB, dan berharap nantinya anggaran ini bisa ditingkatkan lagi," ujar Mulki.
Ia menambahkan bahwa kepengurusan baru ini terdiri dari pimpinan asosiasi pariwisata, profesi, penerbangan, dan pakar media sosial. Kepengurusan ini dirancang untuk mewakili seluruh asosiasi pariwisata, mengembalikan BPPD NTB ke esensinya.
3. Tidak ada konflik di dalam internal pengurus BPPD NTB
Mulki memastikan tidak ada konflik di dalam internal pengurus BPPD NTB.
"Kepengurusan yang baru ini menyelaraskan semua pihak. Sekarang, anggota BPPD NTB adalah ketua-ketua pelaku pariwisata, jadi sudah sesuai dengan esensinya," jelas Mulki.
Mulki mengungkapkan bahwa sembilan pengurus baru BPPD NTB telah sepakat untuk tidak menerima gaji. Seluruh anggaran yang diterima BPPD NTB dari APBD NTB akan digunakan sepenuhnya untuk program promosi pariwisata.
"Semua anggaran terkait BPPD akan dialokasikan untuk operasional dan kegiatan promosi. Komitmen mereka adalah bekerja tanpa gaji, dan ini telah dinyatakan secara tertulis," tuturnya.
