Pemprov NTB Klaim Mutasi 76 Pejabat Telah Kantongi Izin Mendagri

Surat tersebut berisi permohonan Persetujuan Teknis Mutasi/Rotasi/Promosi JPT Pratama, Administrator dan Pengawas di Lingkungan Pemprov NTB. Surat tersebut kemudian direspons oleh BKN dengan surat Plt. Kepala BKN Nomor : 662/R-AK.02.02/SD/K/2024, tanggal 26 Januari 2024.

Respons tersebut berdasarkan Pertimbangan Teknis Mutasi, Pengangkatan, Pengukuhan, dan Pemberhentian Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

"Surat ini sebagai dasar Pemerintah Provinsi NTB untuk mengajukan permohonan izin pelantikan kepada Menteri Dalam Negeri, yang ditindaklanjuti oleh Pemerintah Provinsi NTB dengan bersurat ke Kemendagri melalui surat Nomor : 821.1-1/636/BKD/2024, tanggal 20 Februari 2024," jelas Nasir.

Nasir menjelaskan surat tersebut berisi persetujuan Penetapan Mutasi/Rotasi/Promosi Jabatan Administrator, Pengawas dan Jabatan Fungsional di Lingkungan Pemerintah Provinsi NTB.

Atas dasar surat itu, Menteri Dalam Negeri melalui Dirjen Otonomi Daerah memberikan persetujuan pelantikan sesuai dengan surat Nomor : 100.2.2.6/1963/OTDA, tanggal 8 Maret 2024.

Perihal Persetujuan Pengangkatan, Pelantikan, Pengukuhan, dan Pemberhentian Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas dan Pejabat Fungsional di Lingkungan Pemerintah Provinsi NTB. Berdasarkan hal tersebut, kata Nasir, pelaksanaan mutasi 76 pejabat pada 25 Maret 2024 oleh Pemerintah Provinsi NTB telah sesuai dengan Prosedur yang ditetapkan.

Pada Pasal 132A ayat (1) huruf a dan ayat (2) PP Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas PP Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Penjabat Kepala Daerah atau pelaksana tugas kepala daerah dilarang melakukan mutasi pegawai. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri.

Kemudian Pasal 25 Peraturan Presiden Nomor 116 Tahun 2022 tentang Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Manajemen Aparatur Sipil Negara.

Dijelaskan pada ayat (1) bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan Manajemen ASN di Instansi Pemerintah yang sesuai dengan NSPK Manajemen ASN, dalam hal terdapat kekosongan PPK, pejabat yang ditunjuk tidak dapat melakukan pengangkatan, pemindahan, pemberhentian, promosi, dan mutasi kepegawaian.

Kemudian dalam ayat (2) dijelaskan bahwa dalam hal terdapat kebutuhan Instansi Pemerintah, pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melakukan pengangkatan, pemindahan, pemberhentian, promosi, dan mutasi kepegawaian setelah mendapat pertimbangan teknis Kepala BKN.

Pj Gubernur NTB Lalu Gita Ariadi mengatakan akan melakukan penataan birokrasi lingkup Pemprov NTB. Untuk itu, setelah mutasi 76 pejabat lingkung Pemprov NTB ini akan segera diajukan usulan ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk pejabat eselon II.

Gita mengungkapkan mutasi pejabat membutuhkan proses yang panjang. Karena Badan Kepegawaian Negara (BKN) akan melihat secara detil masa jabatan pejabat yang akan dimutasi.

Saat ini ada sejumlah jabatan eselon II lingkup Pemprov NTB yang lowong. Antara lain, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip, Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah, Empat Wakil Direktur RSUD NTB.

Selain itu, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) dan Kepala BPKAD NTB juga akan lowong karena akan memasuki masa pensiun. Untuk itu, pejabat eselon II yang memasuki pensiun pada Mei 2024, jabatannya akan dilakukan seleksi terbuka.