Terancam Jadi BPR, Bank NTB Jajaki KUB Penuhi Modal Inti Rp3 Triliun
Kepala Biro Perekonomian Setda NTB Wirajaya Kusuma. (IDN Times/Muhammad Nasir)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Mataram, IDN Times - PT. Bank NTB Syariah terancam turun kelas menjadi bank perkreditan rakyat (BPR) apabila tidak mampu memenuhi modal inti sebesar Rp3 triliun hingga 2024 mendatang. Pemenuhan modal inti sebesar Rp3 triliun itu berdsarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 12 Tahun 2020 tentang Konsolidasi Bank Umum.
Kepala Biro Perekonomian Setda NTB Wirajaya Kusuma menyebutkan saat ini modal inti Bank NTB Syariah baru sekitar Rp1,5 triliun. Artinya, masih ada kekurangan modal inti sebesar Rp1,5 triliun lagi. Untuk memenuhi kekurangan modal inti, Pemprov NTB dan Pemda kabupaten/kota tidak punya kemampuan modal, sehingga salah satu solusi yang diambil lewat Kelompok Usaha Bersama (KUB).
"Sehingga salah satunya yang memungkinkan lewat Kelompok Usaha Bersama (KUB). Kita bergabung dengan bank pembangunan daerah yang sudah punya modal inti di atas Rp3 triliun," kata Wirajaya dikonfirmasi di Mataram, Sabtu (28/1/2023).
1. NTB lakukan penjajakan dengan tiga bank daerah
Kantor Utama Bank NTB Syariah yang sedang dalam proses pembangunan di Jalan Udayana Kota Mataram. (IDN Times/Muhammad Nasir)Wirajaya mengungkapkan NTB sedang menjajaki KUB dengan tiga bank pembangunan daerah. Yaitu, Bank Jabar Banten (BJB), Bank DKI dan Bank Jatim. Ketiga bank milik daerah itu, modal intinya rata-rata di atas Rp6 triliun.
Misalnya, BJB telah memiliki modal inti sebesar Rp12 triliun, Bank DKI dan Bank Jatim maaing-masing telah memiliki modal inti sebesar Rp8 triliun. Nantinya, kata Wirajaya, pemegang saham Bank NTB Syariah akan menggelar rapat umum pemegang saham (RUPS) untuk menentukan salah satu dari tiga BPD itu untuk menjadi KUB.
"Kalau melalui skema KUB, mereka akan menjadi bank induk kita. Mereka nanti akan menanamkan sahamnya di Bank NTB Syariah sesuai permintaan direksi. Kita minta direksi jangan terlalu banyak mintanya. Jangan lebih dari Rp250 miliar," sebutnya.
Baca Juga: Target 100.000 Penonton WSBK, Gubernur Minta Tiket Pelajar Rp25 Ribu
2. Akan berpengaruh terhadap kepemilikan saham Pemda
Ilustrasi IHSG (IDN Times/Arief Rahmat)Mantan Penjabat Walikota Bima ini mengatakan KUB akan berpengaruh terhadap komposisi kepemilikan saham Pemprov NTB dan Pemda kabupaten/kota di Bank NTB Syariah. Karena bank induk yang menjadi KUB akan memiliki saham di Bank NTB Syariah.
Tetapi, kata Wirajaya, mereka tidak akan mencampuri manajemen Bank NTB Syariah. Mereka hanya dapat keuntungan laba atau dividen dari penyertaan modal di Bank NTB Syariah.
"Ini masih penjajakan. Tapi kayaknya akan lebih condong ke Bank Jatim dan kita akan diskusi dengan OJK. Di Indonesia, masih ada 13 BPD yang belum memenuhi modal inti Rp3 triliun," sebutnya.
Wirajaya menjelaskan dengan bergabung menjadi KUB, maka kewajiban Bank NTB Syariah untuk memenuhi modal inti Rp3 triliun menjadi selesai. Karena yang dilihat nantinya adalah bank yang menjadi induk Bank NTB Syariah.
3. Sebelumnya, ada kekhawatiran turun kelas menjadi BPR
Ilustrasi mengumpulkan modal usaha (Dok. Shutterstock)Wirajaya mengungkapkan sebelumnya ada kekhawatiran Bank NTB Syariah turun kelas menjadi BPR apabila tidak mampu memenuhi modal inti sebesar Rp3 triliun. Namun, dengan penjajakan yang dilakukan dengan 3 bank daerah di Pulau Jawa tersebut, sudah ada solusinya lewat KUB.
"Kekhawatiran kita kalau tak memenuhi modal inti Rp3 triliun, akan turun status menjadi BPR. Kalau BPR gak boleh buka cabang di luar NTB, gak boleh melakukan simpanan giro, dan sebagai kas daerah," tandasnya.
Baca Juga: Harga Tiket Pesawat Bali - Lombok Mahal, Maskapai Kena 'Semprit'
