Demo Tolak Presiden 3 Periode di Kantor DPRD NTB Nyaris Ricuh
Salah seorang mahasiswa berusaha mendobrak pintu gerbang Kantor DPRD NTB dalam aksi menolak penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden serta menuntut pemerintah segera menstabilkan harga bahan pokok (IDN Times/Muhammad Nasir)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Mataram, IDN Times - Gelombang penolakan wacana penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden menjadi 3 periode merembet ke Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB). Ratusan mahasiswa di Kota Mataram dari berbagai elemen menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor DPRD NTB dan Kantor Gubernur NTB, Senin (11/4/2022).
Mahasiswa juga mendesak agar harga bahan bakar minyak (BBM) diturunkan. Termasuk juga mendesak agar harga kebutuhan pokok distabilkan.
Mahasiswa dari berbagai elemen seperti HMI MPO, Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM), Himpunan Mahasiswa Nahdlatul Wathan (Himmah NW), LMND, GMNI dan BEM Nusantara NTB Nyaris ricuh di depan Kantor DPRD NTB yang berada di Jalan Udayana Kota Mataram.
1. Mahasiswa bakar ban dan berusaha jebol gerbang Kantor DPRD NTB
Mahasiswa membakar ban bekas di depan pintu gerbang Kantor DPRD NTB (IDN Times/Muhammad Nasir)Aksi ratusan mahasiswa di gerbang barat kantor DPRD NTB nyaris ricuh. Mahasiswa berusaha masuk ke dalam gedung DPRD NTB, namun dihalangi oleh aparat kepolisian yang berjaga di depan pintu gerbang. Pantauan IDN Times di lokasi, mahasiswa berusaha naik ke pintu gerbang DPRD NTB sambil berorasi.
Ketua DPRD NTB, Hj. Baiq Isvie Rupaeda menemui massa aksi. Setelah menerima aspirasi mahasiswa, Ketua DPRD NTB kemudian masuk lagi ke kantornya. Karena merasa tidak puas dengan tanggapan Ketua DPRD NTB, sejumlah mahasiswa berusaha menjebol gerbang DPRD NTB.
Sambil membakar ban bekas, mahasiswa terus berusaha menjebol gerbang kantor DPRD NTB. Upaya yang dilakukan tak berhasil karena kantor DPRD NTB dijaga ketat aparat kepolisian Polresta Mataram dibantu Polda NTB.
Berbeda dengan aksi unjuk rasa di depan Kantor Gubernur NTB, berlangsung damai. Aksi unjuk rasa dilakukan ratusan mahasiswa dari Humpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Mataram. Massa aksi diterima Asisten III Setda NTB, dr. Nurhandini Eka Dewi, Staf Ahli Gubernur Wirajaya Kusuma dan Kepala Satpol PP NTB Tri Budiprayitno.
Baca Juga: 477 Aparat Dikerahkan Kawal Demo Tolak Presiden 3 Periode di Mataram
2. Tuntutan mahasiswa
Mahasiswa membawa poster saat unjuk rasa di depan Kantor DPRD NTB (IDN Times/Muhammad Nasir)Ada sejumlah tuntutan mahasiswa dalam aksi unjuk rasa kali ini. Mahasiswa yang menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor DPRD NTB menyampaikan sejumlah tuntutan. Koordinator Lapangan 1 Widodo menyampaikan tuntutan mahasiswa yaitu menolak penundaan pemilu dan menolak perpanjangan masa jabatan presiden menjadi 3 periode.
Kemudian, mendesak pemerintah menurunkan harga BBM dan pajak pertambahan nilai (PPN). Pemerintah juga didesak segera menstabilkan harga kebutuhan pokok. Selain itu, mendesak DPR RI segera mengesahkan RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS).
Mereka juga mendesak agar dilakukan eveluasi terhadap kinerja seluruh jajaran Menteri Kabinet Jokowi - Ma'ruf Amin. Mahasiswa juga menuntut agar pemerintah menghentikan pencabutan subsidi pupuk dan Pengawalan penerapan Perda No. 5 Tahun 2021 tentang Pernikahan Dini.
Sementara itu, aksi ratusan mahasiswa di depan Kantor Gubernur NTB menyampaikan sejumlah tuntutan. Koordinator Umum Aksi Fahri Rahman menyampaikan sejumlah tuntutan HMI Cabang Mataram. Pertama, mendesak Presiden untuk bersikap tegas menolak penundaan pemilu atau perpanjangan masa jabatan presiden karena menyimpang dari semangat konstitusi.
Kedua, menuntut Presiden untuk menstabilkan harga dan menjaga ketersediaan bahan pokok di tengah masyarakat. Ketiga, mendesak Presiden untuk menstabilkan harga BBM yang mengalami kenaikan secara signifikan. Dan keempat, menuntut Presiden segera menurunkan harga BBM demi menjaga stabilitas harga barang dan jasa.
3. DPRD NTB akan surati Presiden Jokowi
Asisten III Setda NTB dr. Nurhandini Eka Dewi dan Staf Ahli Gubernur Wirajaya Kusuma menemui massa aksi di depan Kantor Gubernur NTB, Senin (11/4/2022) (IDN Times/Muhammad Nasir)Menjawab tuntutan mahasiswa, Ketua DPRD NTB Hj. Isvie Rupaeda mengatakan apa yang menjadi kebijakan Pemerintah Pusat akan disampaikan ke Presiden. DPRD NTB secara resmi akan bersurat ke Presiden Jokowi mengenai tuntutan para mahasiswa.
"Apa yang menjadi kebijakan Pemerintah Pusat, kebijakan nasional kami akan sampaikan ke Presiden. Dengan dua hal, pertama surat biasa dan kedua pernyataan sikap dari seluruh rakyat NTB," kata Politisi Golkar ini.
Terkait dengan pengawalan Perda No. 5 Tahun 2021 tentang Pernikahan Dini, Isvie menyatakan DPRD akan menyosialisasikan produk hukum daerah tersebut kepada masyarakat. "Dengan cara ini DPRD memberikan pemahaman kepada masyarakat betapa pentingnya mencegah pernikahan anak ini," ujar Isvie.
Sementara itu dalam aksi mahasiswa di dean Kantor Gubernur NTB, Staf Ahli Gubernur Wirajaya Kusuma menyatakan apa yang menjadi aspirasi mahasiswa sama dengan apa yang diinginkan Pemprov NTB. Kaitan dengan wacana penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan Presiden, Pemerintah Provinsi NTB menginginkan penyelenggaraan negara berdasarkan konstitusi yang sah. Tidak ada boleh ada penyelewengan.
"Kami Pemerintah Provinsi NTB dan elemen mahasiswa khususnya HMI mendukung apa yang menjadi aspirasi. Kami akan sampaikan ke pak Gubernur selaku kepala daerah. Kami juga berpesan agar adik-adik sampaikan aspirasi secara elegan dan damai," kata Mantan Penjabat Walikota Bima ini.
Baca Juga: Mahasiswa Unram Rela UTS di Jalan saat Demo Tolak Presiden 3 Periode
