Beasiswa Luar Negeri Disetop, Gita: Itu Kampanye Politik Era Zul-Rohmi
Ilustrasi mahasiswa (freepik.com/drobotdean)
Mataram, IDN Times - Penjabat (Pj) Gubernur NTB Lalu Gita Ariadi menanggapi soal dihentikannya program beasiswa luar negeri yang menjadi program unggulan era Gubernur dan Wakil Gubernur NTB periode 2018 - 2023, Zulkieflimansyah - Sitti Rohmi Djalilah atau Zul - Rohmi. Gita menegaskan bahwa mahasiswa yang masih kuliah di luar negeri saat ini lewat program beasiswa NTB era Zul - Rohmi akan tetap dituntaskan.
Untuk kelanjutan program beasiswa luar negeri, dirinya sudah meminta Penjabat Sekda NTB dan Asisten untuk melakukan evaluasi. Dari hasil evaluasi, program beasiswa luar negeri tidak dilanjutkan dan fokus menuntaskan mahasiswa yang sedang kuliah.
"Kalau yang sedang mengikuti, on going, tetap dibiayai. Ini kemanusiaan, bagaimana agar mereka tuntas," kata Gita dikonfirmasi di Mataram, Senin (20/11/2023).
1. Program beasiswa luar negeri adalah kampanye politik di era Zul - Rohmi
Pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur NTB Zulkieflimansyah - Sitti Rohmi Djalilah di Istana Negara pada 19 September 2018. (dok. Diskominfotik NTB)Gita menjelaskan program beasiswa luar negeri merupakan kampanye politik era Zul - Rohmi. Janji politik itu kemudian dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) NTB 2018 - 2023. Dalam RPJMD itu, Pemprov NTB punya target 1.000 cendekia lewat program beasiswa NTB.
Pada era kepemimpinan Gubernur Zulkieflimansyah, target tersebut telah terlampaui. Selain mengirim mahasiswa ke luar negeri, Pemprov NTB juga memberikan beasiswa untuk mahasiswa di dalam negeri.
"Kenapa masuk RPJMD? Karena itu kebijakan dan disampaikan gubernur sebelumnya dalam kampanye politik," terang Gita.
Baca Juga: Dewan Pengupahan Rekomendasikan UMP NTB 2024 Sebesar Rp2,44 Juta
2. Awalnya program beasiswa tidak menggunakan APBD
Pj Gubernur NTB Lalu Gita Ariadi. (IDN Times/Muhammad Nasir)Awalnya program beasiswa luar negeri tidak menggunakan anggaran daerah atau APBD karena itu bukan kewenangan pemerintah provinsi tetapi pemerintah pusat. Gubernur sebelumnya menyampaikan bahwa sumber pendanaan program beasiswa keluar negeri berasal dari corporate social responsibility (CSR).
Daktanya di tengah perjalanan, program beasiswa NTB menggunakan APBD NTB. Menurut Gita, tidak ada yang salah dari kebijakan tersebut sehingga program beasiswa NTB selanjutnya dibiayai lewat APBD.
Sekarang di masa kepemimpinannya sebagai Pj Gubernur NTB, tidak ada kampanye politik terkait program beasiswa NTB yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2024.
"Sekarang kan saya gak kampanye di dalam menuangkan RPD 2024. Harapannya ada penyehatan APBD. Teman-teman secara teknokratik menyisir mana (anggaran) yang perlu dan tidak perlu. Tapi bukan berarti program beasiswa tidak penting," ucap Gita.
3. Berikan penguatan bahasa Inggris
ilustrasi kursus (dok. ef.co.id)Gita menegaskan program beasiswa NTB bukan tidak penting. Sesuai kewenangan pemerintah provinsi untuk jenjang pendidikan SMA/SMK sederajat, maka Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) NTB akan melakukan penguatan bahasa Inggris untuk siswa SMA/SMK sederajat kelas XII.
Salah satunya dengan memberikan penguatan agar TOEFL dan IELTS mereka lebih baik sehingga program beasiswa yang ditawarkan kementerian dan lembaga dunia bisa diakses oleh anak-anak NTB.
"Jadi bukan karena kita tidak perhatikan program beasiswa," kata Gita.
Pada 25 November mendatang, Badan Riset dan Inovasi Daerah (Bruda) bersama Lembaga Bahasa dan Universitas Mataram mengadakan bursa pendidikan dan beasiswa. Kegiatan ini akan diikuti 8.000 pelajar se-NTB.
"Tujuannya untuk memberikan informasi kepada pelajar untuk bisa mengakses kesempatan belajar ke luar negeri dengan program beasiswa," tandasnya.
4. Pertanyakan kontribusi penerima beasiswa luar negeri bagi daerah
Ketua Komisi V DPRD NTB Lalu Hadrian Irfani. (IDN Times/Muhammad Nasir)Terpisah, Ketua Komisi V DPRD NTB Lalu Hadrian Irfani mengatakan program beasiswa luar negeri disetop karena keterbatasan anggaran daerah. Namun ia memastikan masih dialokasikan anggaran untuk mahasiswa yang sedang menuntaskan studi di luar negeri.
"Tahun depan konsepnya penyehatan APBD. APBD kita sehat dulu baru kita lanjutkan," kata Hadrian di Kantor DPRD NTB, Senin (20/11/2023).
Ia menjelaskan alasan tidak dilanjutkannya program beasiswa ke luar negeri. Salah satunya karena pada tahun depan ada pemilu dan pilkada yang membutuhkan anggaran cukup besar. Selain itu, Pemprov NTB harus menuntaskan utang yang belum terbayarkan.
Hadrian menyoroti soal kontribusi lulusan atau alumni beasiswa NTB yang dikirim ke luar negeri. Jangan sampai setelah mereka dibiayai dari anggaran daerah, kemudian bekerja untuk daerah dan negara lain.
"Sampai hari ini kita belum tahu di mana mereka ditempatkan dan sumbangsih mereka kepada daerah apa. Jangan sampai dana daerah terbuang percuma. Mereka berangkat dibiayai daerah, tetapi setelah tamat mereka kerja di luar negeri atau daerah lain," katanya.
Pada 2023, Pemprov NTB mengalokasikan anggaran sebesar Rp40 miliar untuk program beasiswa. Dengan anggaran yang mencapai puluhan miliar setiap tahun, menurutnya alumni program beasiswa NTB harus berkontribusi bagi daerah
"Untuk apa daerah keluarkan duit Rp40 miliar membiayai mereka kuliah tetapi mereka bekerja untuk daerah atau negara lain, kan percuma," kata Ketua DPW PKB NTB ini.
Komisi yang membidangi masalah pendidikan ini juga mengaku sampai hari ini belum mendapatkan data-data penerima beasiswa NTB. Berulangkali pihaknya meminta data ke Brida NTB dan Dinas Dikbud NTB tetapi belum diberikan. Pasalnya ada kecurigaan penerima beasiswa NTB ini ada yang merupakan orang terdekat pejabat.
"Itu kurang tahu saya. Saya sampai hari ini belum dapat datanya walaupun berkali-kali saya minta. Sering saya minta waktu rapat dengan Dinas Dikbud dan Brida. Sampai hari ini belum ada datanya," tandas Hadrian.
Baca Juga: Penjabat Gubernur NTB Dipanggil KPK, Gita Ariadi Sebut Risiko Jabatan
