ITDC Serahkan Dua Boks Data Kepemilihan Lahan KEK Mandalika

Hasil verifikasi data ITDC dan warga akan menjadi bahan untuk langkah selanjutnya. Tim akan menyandingkan data ITDC dengan data warga terkait lahan KEK Mandalika yang dipersoalkan. Nantinya, tim akan memberikan rekomendasi dan catatan-catatan.

"Mana kira-kira data yang sama-sama kuat dan seterusnya. Dijadikan bahan pertemuan selanjutnya antara ITDC dengan warga yang diwakili penasihat hukum. Artinya, Pemprov NTB tidak akan berhenti menjadi jembatan komunikasi agar masalah ini menjadi tuntas," ucapnya.

Wirawan menambahkan penyelesaian permasalahan lahan ini akan kembali kepada keduabelah pihak yaitu ITDC dan warga. Apakah setelah sanding data mereka memiliki kemauan yang sama untuk memilih jalur yang sama menyelesaikan masalah ini, yaitu jalur non litigasi atau jalur pengadilan.

Tim akan memahami secara komprehensif data dari kedua belah pihak. Selanjutnya kedua belah pihak yang menjadi kunci bagi penyelesaian masalah ini. Tetapi Pemprov NTB, lanjut Wirawan, akan terus berkoordinasi dengan para pihak dan pemerintah pusat.

"Tim diberikan waktu seminggu data yang diberikan ITDC. Data itu memuat semua apa yang disoal oleh masyarakat. Kalau ada yang kurang kita mintakan lagi. Sekarang kita akan mempelajari data itu," tandasnya.

Terpisah, Juru Bicara Aliansi Pejuang Lahan KEK Mandalika M. Samsul Qomar warga meminta persoalan ini diselesaikan melalui jalur non litigasi bukan jalur litigasi atau pengadilan. Karena sudah ada contohnya, sebanyak 9 bidang tanah yang sebelumnya masuk Hak Pengelolaan Lahan (HPL) ITDC seluas 1,8 hektare diselesaikan lewat jalur non litigasi.

Pihaknya menunggu waktu dalam seminggu ke depan mengenai proses sanding data warga dan ITDC. Karena Tim Percepatan dan Mediator Penyelesaian Lahan KEK Mandalika sudah diserahkan data milik warga dan ITDC.

"Jadi, kita tunggu satu minggu sesuai batas yang diberikan kepada tim. Yang paling penting dalam proses mediator ini, ITDC jangan pasang plang dan kerjain jalan diam-diam. Itu lahannya masih dikuasai oleh masyarakat. Apapun hasilnya kita tetap menolak ligitasi. Karena tanah ini dikuasai oleh warga," kata Qomar.

Qomar menyebut jumlah warga yang menyerahkan data ke Pemprov NTB sebanyak 78 KK. Dengan luas lahan yang diklaim belum dibebaskan oleh ITDC mencapai 135 hektare.