FITRA: APBD NTB 2025 Bisa Dihemat Rp168,17 Miliar untuk Belanja Publik

08 Feb 2025, 20:00 WIB

Ilustrasi anggaran (IDN Times/Aditya Pratama)

Mataram, IDN Times - Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) NTB mengungkapkan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025 dapat dihemat hingga Rp168,17 miliar. Efisiensi ini dapat dilakukan dengan memangkas belanja rutin yang tidak berdampak langsung pada pelayanan publik.

Direktur FITRA NTB, Ramli Ernanda, menegaskan bahwa penghematan anggaran tersebut sebaiknya dialokasikan untuk belanja publik, khususnya infrastruktur dasar masyarakat. "Dana hasil efisiensi ini dapat digunakan untuk perbaikan sarana dan prasarana pendidikan, kesehatan, jalan, air bersih, sanitasi, perbaikan rumah tidak layak huni, serta irigasi," ujarnya di Mataram, Sabtu (8/2/2025).

1. Potensi efisiensi untuk menutup pengurangan dana transfer

ilustrasi mengatur anggaran (pexels.com/Kaboompics.com)

Menurut Ramli, efisiensi anggaran ini dapat menutupi pemangkasan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dari pemerintah pusat sebesar Rp127 miliar. Penghapusan DAK Fisik untuk sektor jalan, irigasi, dan pangan dikhawatirkan akan menghambat penyediaan infrastruktur dasar bagi masyarakat NTB.

"Pembangunan infrastruktur daerah sangat bergantung pada pendanaan DAK Fisik. Dalam APBD NTB 2025, kontribusi DAK Fisik terhadap total belanja modal mencapai 47 persen. Pemangkasan ini akan berdampak signifikan pada perekonomian dan penyediaan lapangan kerja," jelasnya.

FITRA NTB mengusulkan agar efisiensi belanja rutin dialihkan untuk mendukung sektor pertanian dan pangan guna menjaga stabilitas ekonomi daerah. Ramli juga menekankan pentingnya selektivitas dalam pemangkasan anggaran agar tidak mengganggu jalannya pemerintahan.

2. Detail pemangkasan anggaran

Gubernur NTB terpilih Lalu Muhamad Iqbal. (IDN Times/Muhammad Nasir)

Berdasarkan kajian FITRA NTB, beberapa pos belanja yang dapat diefisiensi meliputi:

Belanja Alat Tulis Kantor (ATK) dan Konsumsi Rapat

Anggaran: Rp62,57 miliar
Potensi penghematan: Rp31,28 miliar

Honorarium Kegiatan dan Jasa Profesi

Anggaran: Rp48,26 miliar
Potensi penghematan: Rp24,13 miliar

Belanja Sewa Gedung, Kendaraan, dan Peralatan

Anggaran: Rp10,78 miliar
Potensi penghematan: Rp5,39 miliar

Belanja Perjalanan Dinas

Anggaran: Rp149,84 miliar
Potensi penghematan: Rp74,92 miliar

Belanja Modal

Anggaran: Rp45,16 miliar
Potensi penghematan: Rp22,58 miliar

3. Komitmen Gubernur dan Wakil Gubernur NTB terpilih dalam efisiensi anggaran

Direktur FITRA NTB Ramli Ernanda. (IDN Times/Istimewa)

Gubernur NTB terpilih, Lalu Muhamad Iqbal, telah berkomitmen untuk memulai efisiensi dari pemangkasan belanja operasional kepala daerah. Ramli menilai langkah ini sebagai awal yang baik dalam mewujudkan anggaran yang lebih efektif dan bermanfaat bagi masyarakat.

"Komitmen ini perlu diapresiasi dan harus diikuti oleh perangkat daerah agar belanja daerah lebih berkualitas serta berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat. Ini akan menjadi ujian pertama bagi pemerintahan Iqbal-Dinda," tegasnya.

Instruksi Presiden terkait efisiensi anggaran daerah dinilai sebagai langkah perbaikan tata kelola anggaran yang selama ini banyak dialokasikan untuk pengeluaran kurang berdampak pada layanan publik. FITRA NTB berharap pemerintah daerah dapat menjalankan efisiensi anggaran ini secara optimal demi kepentingan masyarakat luas.