BGN Belum Berikan Kompensasi bagi Ratusan Korban Keracunan MBG di Kupang
Kupang, IDN Times - Badan Gizi Nasional (BGN) belum memberikan sanksi terhadap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) terkait keracunan yang dialami ratusan siswa di SMPN 8 Kota Kupang. Begitu pun dengan kompensasi bagi para siswa juga belum diputuskan.
Deputi Bidang Sistem dan Tata Kelola dari Badan Gizi Nasional, Tigor Pangaribuan, mengungkap ini dalam jumpa pers di SMPN 8 Kota Kupang bersama BPOM. Tigor mewakili BGN saat itu menyampaikan permohonan maafnya juga kepada para siswa, orangtua atau wali siswa, guru dan juga pihak sekolah atas insiden tersebut.
Para siswa mengaku menyantap makanan bergizi gratis (MBG) sehari sebelumnya hingga akhirnya dilarikan ke rumah sakit oleh pihak sekolah, 22 Juli 2025 lalu.
1. Masih diberi teguran
Tigor menyebut pihaknya telah meninjau langsung SPPG yang melayani sekolah ini. Ia pun mengakui ada proses eksekusi MBG di lapangan yang masih tak sesuai dengan juknis yang telah ada. Sementara ini ia telah menerima temuan dari BPOM terkait higienis sanitasi dalam penyajian MBG tersebut.
Ketika ditanyai soal sanksi, jawab Tigor, saat ini pihaknya masih memberikan teguran. Sanksi mungkin dapat diberikan setelah seluruh evaluasi selesai dilakukan. Pihaknya tengah mengevaluasi tiap personil di SPPG tersebut.
"Langsung kita berikan masukkan kepada SPPG tersebut untuk perbaikan dan langkah berikutnya itu teguran bahkan mungkin ada sanksi. Tadi kita lihat bahwa SPPG tersebut sebaiknya melakukan perbaikan-perbaikan dan itu harus segera dilakukan," kata dia.
2. Belum ada kesepakatan kompensasi
Setelah evaluasi, lanjut dia, pihaknya akan berdiskusi lagi guna memutuskan jenis kompensasi yang bakal diberikan baik kepada korban maupun keluarga korban. Hasil evaluasi ini yang akan memutuskan kompensasi apa yang tepat untuk diberikan kepada para korban.
"Kami di BGN akan membahas bentuk kompensasi yang bisa diberikan oleh BGN kepada orang tua dan anak-anak. Kami meminta maaf juga kepada kepala sekolah dan guru-guru yang akhirnya ikut repot akibat kejadian ini sampai menemani siswa di rumah sakit," tandasnya.
Teguran dan evaluasi ini diharapkannya dapat meyakinkan para siswa dan orang tua murid untuk tak khawatir lagi menerima MBG kembali.
Selanjutnya, pihaknya akan mereview secara keseluruhan proses pengolahan makanan dari pembelian bahan hingga distribusi begitu ada hasil laboratorium resmi.
"Jika ada hal-hal yang menyimpang misal bahan pangan yang kurang baik tentunya akan kita tegur," tambah dia.
3. Tak anti kritik
Staf Khusus dan Juru Bicara Badan Gizi Nasional, Redy Hendra Gunawan, menyebut SPPG ini langsung dikelola oleh BGN lewat kepala SPPG hingga ahli gizi. Untuk NTT, jelasnya, baru ada 50 SPPG dari target 585 SPPG. 50 SPPG yang beroperasi dan melayani 143 ribu penerima MBG. Sementara secara nasional ada 2.900 SPPG yang melayani 8 juta penerima MBG.
Ia menyadari proses di lapangan masih belum sempurna sampai saat ini. BGN juga terbuka terhadap masukkan dan kritik untuk proses selanjutnya.
"Jadi di NTT baru 9 persen dari target SPPG yang beroperasi di NTT. Memang banyak sekali kekurangan dan kami menanti masukan dan kritik. Kami tidak anti kritik dan anti masukan," tandasnya.
