ASDP Pastikan Pelabuhan Tetap Buka saat Demo Desak Pembentukan PPS
Mataram, IDN Times - PT Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan (ASDP) memastikan Pelabuhan Kayangan di Lombok Timur dan Pelabuhan Pototano di Kabupaten Sumbawa Barat, Nusa Tenggara Barat (NTB), tetap buka pada saat aksi demo akbar mendesak pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa (PPS), Kamis (15/5/2025) besok.
Sebelumnya beredar informasi, massa akan memblokade Pelabuhan Pototano Sumbawa Barat pada saat aksi berlangsung. Pelabuhan Pototano merupakan pintu masuk menuju Pulau Lombok dari Pulau Sumbawa.
"Kaitan dengan rencana aksi penyampaian aspirasi yang sudah tersebar itu, sudah ada informasi. Tapi pada prinsipnya kami di pelabuhan dan penyeberangan tetap buka," kata General Manager ASDP Cabang Kayangan Heru Wahyono dikonfirmasi IDN Times, Rabu (14/5/2025) sore.
1. Aksi demo diharapkan tidak mengganggu pergerakan masyarakat dan distribusi logistik
Aksi demo diharapkan tidak mengganggu pergerakan masyarakat dan distribusi logistik
Meskipun akan ada demo Akbar terkait desakan pembentukan PPS, Heru menegaskan pelayanan di pelabuhan penyeberangan tetap berjalan. Pihaknya akan terus memantau situasi dan kondisi lapangan pada Kamis besok.
"Tapi pada intinya pelabuhan tetap kita buka untuk pelayanan. Harapan kita, penyampaian aspirasi berjalan dengan damai, tidak ada hal-hal yang tidak diinginkan. Pergerakan masyarakat kaitan dengan penyeberangan bisa berjalan dengan lancar. Begitu juga distribusi logistik. Karena ini kaitannya juga dengan ekonomi," harapnya.
Dia berharap aspirasi penyampaian pendapat berjalan dengan damai dan tidak menggangu pelayanan ataupun kepentingan masyarakat yang akan menyeberang dari Pototano ke Kayangan dan sebaliknya. Jumlah kapal yang melayani penyeberangan Kayangan - Pototano setiap hari sebanyak 10 kapal dari total 28 kapal yang ada.
2. Anggota DPR RI Dapil NTB sebut itu aksi damai
Sejumlah elemen masyarakat Pulau Sumbawa berencana akan menggelar aksi demo secara besar-besaran di Pelabuhan Poto Tano, Kamis (15/5/2025). Aksi itu untuk mendesak pemerintah pusat agar segera merealisasikan pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa (PPS). Massa aksi dikabarkan bakal melakukan blokade pelabuhan tersebut.
Anggota DPR RI Dapil NTB 1 Pulau Sumbawa, Johan Rosihan angkat bicara terkait rencana aksi tersebut. Dia meluruskan isu yang berkembang. Bahwa rencana demo yang akan dilakukan sejumlah elemen masyarakat yang tergabung dalam Komite Percepatan Pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa (KP4S) itu bersifat aksi damai.
Ini setelah dirinya melakukan komunikasi langsung dengan KP4S. Dimana KP4S menyatakan tidak ada aksi blokade atau penutupan pelabuhan yang dapat mengganggu pelayanan publik.
"Saya mendapatkan kepastian dari mereka bahwa tidak ada dalam pikiran mereka itu untuk memblokade atau mengganggu pelayanan publik. Mereka hanya ingin mengingatkan saja bahwa ada agenda yang belum selesai kita perjuangkan," kata Johan.
Johan malah menilai baik atas rencana aksi damai yang akan dilakukan sejumlah elemen masyarakat Pulau Sumbawa tersebut. Karena menyuarakan aspirasi yang sudah lama diperjuangkan.
Dia meyakini bahwa massa aksi tidak mungkin akan melakukan aksi yang bisa menimbulkan antipati terhadap masyarakat.
"Agenda yang diperjuangkan adalah untuk membangun kesadaran masyarakat. Jika melakukan blokade, maka sama artinya mereka berhadapan dengan masyarakat. Karena itu menurut saya itu tidak akan terjadi," ujarnya.
3. PPS sudah lama diperjuangkan
PPS sudah lama diperkuangkan
Politisi PKS ini menegaskan, bahwa PPS sudah cukup lama diperjuangkan. Dia mengungkapkan, bahwa Komisi II DPR RI bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sudah bersepakat untuk merancang desain pengembangan provinsi di Indonesia.
"Atas kesepakatan Komisi II dan Kemendagri itu, saya pikir gerakan hari ini adalah gerakan yang wajar untuk merespons itu," kata Johan.
Dari aksi unjuk rasa besar-besaran itu maka masyarakat akan diingatkan bahwa ada agenda yang diperjuangkan masyarakat Pulau Sumbawa, sehingga orang tidak lupa bahwa PPS itu masih bisa diperjuangkan. Dia juga menegaskan bahwa tidak ada urusan dengan peran elit dan lain sebagainya.
Perjuangan PPS, menurut dia, murni lantaran pemerintah memberlakukan moratorium Daerah Otonom Baru (DOB). Hal itu ditegaskannya, merespon soal beragam isu yang menghambat pengesahan PPS yang sudah cukup panjang diperjuangkan sekitar 20 tahun silam lantaran minimnya keterlibatan para elit Pulau Sumbawa di tingkat nasional.
Dia mengatakan, persoalan dukungan elit Pulau Sumbawa ataupun Pemda Kabupaten/Kota maupun Pemprov NTB sudah clear. Hal itu ditunjukkan ketika sebelas tahun yang lalu semua persyaratan pengesahan PPS sudah terpenuhi, namun terhenti karena moratorium DOB.
"Dan persyaratan itu terhenti karena moratorium itu bukan karena yang lain. Jadi jangan dikembangkan ke sana kemari, bisa memanaskan situasi ketika ada demo seperti itu," kata Johan.
