1.389 Guru Honorer Lulus PG di NTB Tuntut Diangkat Jadi PPPK 2024

Jaidin menjelaskan pihaknya sudah memasukkan surat permintaan hearing ke DPRD NTB dan Dinas Dikbud NTB terkait persoalan ini. Dinas Dikbud NTB merespons dengan mengagendakan pertemuan pada Selasa (5/3/2024) besok. Sedangkan DPRD NTB mengagendakan pertemuan dengan perwakilan GTT pada 7 Maret mendatang.

"Tujuan kami supaya semua pihak bisa mengambil keputusan yang benar-benar mengakomodir keinginan honorer. Guru honorer yang status P harus diangkat langsung karena lulus passing grade sebagaimana P1 pada 2021. Kenapa itu saja yang diistimewakan, kenapa gak disamaratakan," pintanya.

Pemprov NTB diminta membuka formasi Guru PPPK pada rekrutmen 2024. Karena mereka mendengar informasi bahwa Pemprov NTB hanya mengusulkan 500 formasi CASN pada 2024.

Hanya 60 persen untuk formasi PPPK dan 40 persen formasi CPNS. Sementara, pemerintah telah memberikan tenggat waktu kepada Pemda untuk menyelesaikan tenaga honorer sampai Desember 2024.

"Tahun kemarin banyak juga teman-teman tidak bisa ikut tes CAT 2023, karena keterbatasan formasi PPPK. Dalam hal ini kita mendesak pemerintah daerah untuk membuka formasi sebanyak-banyaknya," ujar Jaidin.

Jaidin mengungkapkan rata-rata ribuan GTT yang lulus passing grade pada rekrutmen PPPK 2023 merupakan tenaga non ASN Pemprov NTB. Meski demikian, gaji yang diterima per bulan jauh dari besaran upah minimum provinsi (UMP).

Mereka diberikan honor sesuai jasa jam mengajar (JJM) sebesar Rp40 ribu per jam tatap muka. Mereka mempertanyakan kepada Dinas Dikbud NTB karena punya 20 jam mengajar per minggu. Tetapi honor yang diterima hanya untuk satu minggu, sedangkan honor tiga minggu berikutnya tidak diterima.

Sebelumnya, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) NTB Muhammad Nasir menjelaskan soal sedikitnya formasi CPNS dan PPPK 2024 yang diusulkan Pemprov NTB ke Kementerian PAN-RB. Nasir menyebutkan Pemprov NTB hanya mengusulkan sebanyak 500 formasi CPNS dan PPPK tahun 2024 akibat kekurangan anggaran.

Padahal, berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja (Anjab dan ABK), Pemprov NTB masih kekurangan sebanyak 2.232 Pegawai Negeri Sipil (PNS). Dari 500 formasi yang diusulkan, sebanyak 60 persen untuk PPPK dan 40 persen CPNS.

Ia menyebut anggaran yang dibutuhkan untuk pembayaran gaji sebanyak 500 formasi CPNS dan PPPK 2024 mencapai Rp26 miliar setahun. Sehingga, meskipun pemerintah pusat membuka lowongan 2,3 juta CPNS dan PPPK 2024, tetapi kemampuan Pemprov NTB untuk pembayaran gaji pegawai hanya untuk penambahan 500 formasi CPNS dan PPPK.