Pilgub NTB 2024 Diperkirakan Menelan Biaya Rp250 Miliar

11 Apr 2023, 15:22 WIB

Muhammad Nasir

News

Channel

Add as Preferred source

Pilgub NTB 2024 Diperkirakan Menelan Biaya Rp250 Miliar

Ilustrasi pilkada serentak. (IDN Times/Mardya Shakti)

Mataram, IDN Times - KPU Nusa Tenggara Barat (NTB) mengatakan anggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur (Pilgub) 2024 berkurang dari proposal awal. Pilgub NTB 2024 diperkirakan menelan biaya sebesar Rp250 miliar.

Sebelumnya, KPU NTB membuat proposal anggaran Pilgub 2024 sebesar Rp377 miliar. Namun, setelah dilakukan perhitungan kembali karena adanya Pilkada serentak di 10 Kabupaten/Kota di NTB pada 2024, anggaran yang dibutuhkan mengerucut menjadi Rp250 miliar.

"Kalau proposal tahun lalu Rp377 miliar. Tapi sekarang mengerucut, harus ada pembiayaan bersama, cost sharing. Karena ada keserentakan Pilgub dan Pilkada 10 kabupaten/kota, otomatis ada efisiensi. Sekarang mengerucut di angka Rp250 miliar," ungkap Sekretaris KPU NTB Asep Suhlan dikonfirmasi di Mataram, Selasa (11/4/2023).

1. Masih bisa berkurang dan bertambah

Sekretaris KPU NTB Asep Suhlan. (IDN Times/Muhammad Nasir)

Asep mengatakan anggaran Pilgub NTB 2024, masih bisa berkurang atau pun bertambah. Anggarannya bisa berkurang dari Rp250 miliar, apabila mengacu pada standar biaya. Sedangkan anggarannya bisa bertambah apabila mempertimbangkan situasi pandemik COVID-19.

"Apabila kita kalkulasikan dalam kondisi pandemik, kita harus menggunakan protokol kesehatan. Kita siapkan alat pelindung diri. Dimana alat pelindung diri itu lebih besar biayanya dari logistik Pilkada," ucapnya.

2. Masih estimasi angka kasar

Ilustrasi pilkada serentak. IDN Times/Mardya Shakti

Asep menambahkan anggaran Pilgub NTB sebesar Rp250 miliar itu masih estimasi angka kasar. Angka ini akan semakin pasti ketika ada keputusan gubernur mengenai pembiayaan honorarium PPK, PPS, KPPPs dan Pantarlih.

"Ini nanti menjadi beban mana, karena belum ada keputusan gubernur. Artinya nanti setelah ada keputusan gubernur baru mengkristal ke angka. Ini baru estimasi angka kasar saja. Namanya pembahasan, kemungkinannya itu bisa berkurang dan bertambah," terang Asep.

3. Anggaran Pilgub dan Pilkada serentak dialokasikan dua tahap

Ilustrasi anggaran (ladypinem.com)

Berdasarkan instruksi Menteri Dalam Negeri (Mendagri), anggaran Pilgub dan Pilkada serentak 2024 dialokasikan selama dua tahap. Dimana, 40 persen dianggarkan pada tahun 2023 dan sisanya 60 persen dialokasikan pada 2024.

"Sementara 2023, sudah berjalan anggarannya. Berarti otomatis untuk 2023 dibahas di APBD Perubahan. Kecuali 2024, nanti dibhas di APBD murni," jelasnya.

Pada Pilgub 2024, jumlah TPS diperkirakan bertambah menjadi 8.787 dari sebelumnya 8.336. Kemudian penambahan honor penyelenggara adhoc. Misalnya, honor Ketua Panitia Pemungutan Kecamatan (PPK) maksimal dari Rp1,5 juta menjadi Rp2,5 juta.