Pemprov NTB Irit Bicara Soal Diminta Siapkan Rp1 Triliun untuk PON 2028

Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) NTB, Nursalim meminta persoalan tersebut ditanyakan langsung ke Sekda NTB Abul Chair, karena tidak ikut dalam rapat koordinasi yang digelar KONI Pusat. Namun, dia mengatakan anggaran sebesar Rp1 triliun yang harus disiapkan pemerintah daerah terlalu besar.

"Pertama, saya ndak ikut rapat karena saya pergi survei aset. Yang hadir rapat pak Sekda, tanya pak Sekda. Kalau Rp1 triliun, kebesaran, APBN itu," kata dia.

Nursalim mengatakan Pemprov NTB sudah mulai mengalokasikan anggaran dari APBD untuk persiapan PON 2028. Namun, dia tak menyebutkan jumlah anggaran yang sudah dialokasikan dalam APBD NTB.

Hal senada dikatakan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) NTB, Baiq Nelly Yuniarti. Dia juga mengatakan tidak ikut dalam rapat koordinasi yang digelar KONI Pusat pada Kamis (29/10/2026).

"Saya nggak ikut rapat, nanti ya, saya belum update. Kalau persiapan untuk perbaikan-perbaikan venue, kita berikhtiar," kata Nelly dikonfirmasi Jumat (30/10/2026).

Dalam APBD Perubahan 2026, kata Nelly, telah dialokasikan anggaran untuk perbaikan dan pemeliharaan venue-venue yang kemungkinan digunakan pada PON 2028 di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dikpora) NTB. Seperti perbaikan venue untuk cabor berkuda memanah.

"Sudah kita anggarkan tapi belum saya rekap totalnya karena ada SK tim besarnya nanti. Kami belum rapat internal untuk tim besar PON itu. Habis KONI Pusat datang kemarin kita akan rapat berikutnya. Tapi saat ini kami konsen untuk pembahasan APBD 2027 dulu," kata dia singkat.

Wakil Ketua Umum KONI Pusat, Mayjen TNI (Purn) Suwarno mengatakan penyelenggaraan PON 2028 di NTB dan NTT membutuhkan anggaran yang cukup besar. Masing-masing Pemda yang menjadi tuan rumah yaitu NTB dan NTT harus menyiapkan anggaran sekitar Rp1 triliun.

Suwarno menjelaskan kebutuhan anggaran PON 2028 nantinya dibahas lebih detail di masing-masing bidang Pengurus Besar Pekan Olahraga Nasional (PB PON) NTB-NTT. KONI Pusat nantinya akan memberikan pembekalan kepada masing-masing bidang PB PON terkait penyusunan kebutuhan anggaran.

Untuk efisiensi anggaran, kata dia, pemerintah pusat mengambil kebijakan tidak membangun venue baru untuk PON 2028. Hanya saja dilakukan renovasi kecil untuk venue-venue yang ada, sehingga tidak menghabiskan anggaran yang besar.

Dia menjelaskan anggaran penyelenggaraan PON sekitar Rp1 triliun merupakan risiko menjadi tuan rumah. "Rp1 triliun itu untuk penyelenggaraan PON, semuanya APBD. Siapa suruh jadi tuan rumah PON," kata dia.

KONI Pusat sudah menyurati Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal untuk segera mengirim susunan nama-nama yang duduk di PB PON. Selain itu, KONI Pusat juga meminta agar kepengurusan KONI NTB di bawah ketua terpilih Mohan Roliskana segara diselesaikan.

"Harapannya, Ketua Umum KONI pada saat datang ke sini, bisa satu hari dimanfaatkan dua momen ini, melantik KONI NTB dan PB PON NTB. Saya bertanggungjawab memberikan pembekalan kepada para bidang yang ada di PB PON," terangnya.

Adapun bidang-bidang yang ada di PB PON, antara lain Bidang Pertandingan, Bidang Prasarana, Bidang Sarana, Bidang Konsumsi, Bidang Transportasi, Bidang Akomodasi, Bidang Humas, Bidang Kesehatan, Bidang Upacara dan lainnya. Dia mengatakan seluruh bidang PB PON harus diberikan pembekalan supaya mereka punya kemampuan untuk menyusun rencana kebutuhan anggaran.