Pemprov NTB Bakal Gugat Investor NCC Bayar Ganti Rugi Rp21 Miliar

05 Mar 2025, 15:12 WIB

Kepala Biro Hukum Setda NTB Lalu Rudy Gunawan. (IDN Times/Muhammad Nasir)

Mataram, IDN Times - Pemprov Nusa Tenggara Barat (NTB) bakal menggugat PT Lombok Plaza, investor yang berencana membangun NTB Convention Center (NCC) di aset daerah untuk membayar ganti rugi sebesar Rp21 miliar. Ganti rugi sebesar Rp21 miliar itu merupakan uang jaminan yang seharusnya ditaruh investor di bank yang ditunjuk Pemprov NTB, sebagai bukti keseriusan investasi membangun NCC.

Nota kesepahaman atau memorandum of understanding (MoU) pemanfaatan aset Pemprov NTB dengan PT Lombok Plaza untuk pembangunan NCC ditandatangani sejak 2013. Setelah itu dilanjutkan dengan penandatanganan kerja sama pemanfaatan aset dengan PT Lombok Plaza pada 2016.

Kepala Biro Hukum Setda NTB Lalu Rudy Gunawan menjelaskan sebagai bentuk keseriusan dalam pembangunan NCC, PT Lombok Plaza menaruh uang jaminan investasi sebesar Rp21 miliar di bank daerah. Tetapi, uang jaminan keseriusan investasi tersebut ternyata tidak ada.

"Dimana uang jaminan Rp21 miliar itu. Kami akan koordinasi dengan Kejati NTB. Kalau itu (uang jaminan) tidak masuk dalam penghitungan kerugian negara, kami akan ajukan gugatan wanprestasi, ganti rugi," kata Rudy di Kantor Gubernur NTB, Rabu (5/3/2025).

1. Kerugian negara kasus NCC yang ditangani Kejati NTB Rp15,2 miliar

Aset Pemprov NTB yang direncanakan untuk pembangunan NCC. (IDN Times/Muhammad Nasir)

Kerja sama pemanfaatan aset Pemprov NTB dengan PT Lombok Plaza sedang ditangani Kejaksaan Tinggi (Kejati) NTB. Penyidik Pidsus Kejati NTB menemukan dugaan korupsi dalam kerja sama pemanfaatan aset milik daerah tersebut senilai Rp15,2 miliar.

Kejati NTB telah menetapkan dua tersangka dalam kasus dugaan korupsi kerja sama pemanfaatan aset NCC. Yaitu Mantan Sekda NTB inisial RHS dan mantan Direktur PT Lombok Plaza inisial DS.

Kerugian negara sebesar Rp15,2 miliar berasal berdasarkan hitungan besaran kontribusi yang seharusnya diterima Pemprov NTB sejak 2016-2024 sebesar Rp9 miliar lebih belum dibayarkan PT Lombok Plaza.

Kemudian, pembangunan bangunan pengganti Balai Laboratorium Kesehatan seharusnya senilai Rp12 miliar. Tetapi PT Lombok Plaza hanya membangun bangunan pengganti senilai Rp6 miliar.

Rudy menyebutkan kerugian yang dialami Pemprov NTB mencapai Rp36 miliar, jika memasukkan uang jaminan investasi sebesar Rp21 miliar.

2. Tolak permohonan pemberian HGB

Ilustrasi Sertifikat Hak Milik (SHM). (Dokumentasi Istimewa)

Rudy mengungkapkan bahwa Wakil Direktur PT Lombok Plaza mengajukan permohonan ke Pemprov NTB agar difasilitasi untuk penerbitan Hak Guna Bangunan (HGB) lahan pembangunan NCC. Dia mempertanyakan kenapa PT Lombok Plaza baru sekarang mengajukan permohonan penerbitan HGB.

Dia menegaskan Pemprov NTB menolak permohonan pemberian HGB. Karena sekarang kerja sama pemanfaatan aset Pemprov NTB itu dalam proses hukum di Kejaksaan.

"Kok baru sekarang mengajukan fasilitasi pembuatan HGB, dulu kemana saja. Permintaannya saya tolak karena masih ada kasus hukum," tegasnya.

3. Pemprov NTB akan putus kontrak

Aset Pemprov NTB yang dikerjasamakan dengan investor untuk membangun NCC. (IDN Times/Muhammad Nasir)

Rudy menambahkan, Pemprov NTB juga akan segera memutus kontrak kerja sama pemanfaatan aset NCC. Dia menjelaskan bahwa PT Lombok Plaza yang menjadi mitra Pemprov NTB untuk pembangunan NCC susah disomasi sebanyak tiga kali.

Untuk pemutusan kontrak ini, pihaknya akan berkoordinasi dengan aparat penegak hukum (APH). "Kita sudah somasi tiga kali, kami akan putus kontrak. Supaya tidak terbengkalai aset yang kita punya," terangnya.

Rudy mengatakan Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal telah meminta organisasi perangkat daerah (OPD) melakukan optimalisasi pemanfaatan aset daerah untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD). Para pejabat juga diminta jangan coba-coba bermain terkait dengan pemanfaatan aset daerah.