NTT Buka Peluang Terbitkan Surat Utang Daerah untuk Biaya Pembangunan

13 Feb 2026, 18:59 WIB

Putra F.D. Bali Mula

Gubernur NTT dalam sarasehan nasional di Sikka soal penerbitan obligasi daerah. (Dok Humas Setda Provinsi NTT)

Intinya sih...

Pemerintah Provinsi NTT berencana menerbitkan surat utang daerah sebagai alternatif pembiayaan pembangunan.
Memerlukan regulasi khusus agar penerbitan obligasi daerah memiliki dasar yang kuat dan dapat menarik investor.
Skema ini relevan di NTT untuk biayai infrastruktur dan kebutuhan kesehatan, namun masih bersifat rencana konseptual dan perlu pembahasan mendalam.

Disclaimer: This summary was created using Artificial Intelligence (AI)

Kupang, IDN Times - Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) berencana menerbitkan surat utang atau obligasi daerah sebagai alternatif pembiayaan pembangunan. Wacana ini sudah mulai dibahas meskipun masih belum masuk fase pelaksanaan.

Wacana itu menjadi pembahasan dalam sarasehan nasional berjudul Obligasi Daerah sebagai Salah Satu Alternatif Pembiayaan Daerah dan Instrumen Investasi Publik di Kabupaten Sikka, NTT, Kamis (12/2/2026). Kegiatan ini merupakan kerja sama MPR RI melalui Fraksi Partai Golkar dengan Pemerintah Provinsi NTT.

1. Memerlukan regulasi khusus

Gubernur NTT dalam sarasehan nasional di Sikka soal penerbitan obligasi daerah. (Dok Humas Setda Provinsi NTT)

Menurut Gubernur NTT, Emanuel Melkiades Laka Lena, penerapan obligasi daerah bisa menjadi terobosan fiskal di tengah keterbatasan anggaran transfer dari pemerintah pusat.

“Obligasi daerah adalah partisipasi ekonomi konkret: dari, oleh, dan untuk kita,” ujar Melki.

Skema ini diakuinya belum dapat dijalankan dalam waktu dekat karena memerlukan payung hukum dari pemerintah pusat agar penerbitan obligasi daerah memiliki dasar regulasi yang kuat.

Ketua Fraksi Partai Golkar MPR RI, Melchias Markus Mekeng, di saat yang sama menegaskan hal serupa terkait regulasi sebagai kunci utama.

“Melalui obligasi daerah, kita bisa membiayai proyek produktif seperti rumah sakit, pelabuhan, atau pasar induk yang menghasilkan cash flow untuk meningkatkan PAD. Tapi harus ada undang-undang yang jelas agar investor percaya,” kata Mekeng.

2. Bisa biayai infrastruktur hingga kebutuhan kesehatan

Pemprov NTT dalam sarasehan nasional di Sikka soal penerbitan obligasi daerah. (Dok Humas Setda Provinsi NTT)

Menurut Melki lagi, skema ini relevan di NTT yang merupakan daerah kepulauan, biaya logistik tinggi, serta tingkat kemiskinan yang masih berada di angka 17,5 persen, meskipun pertumbuhan ekonomi telah mencapai 5,05 persen.

Untuk itu, kata dia, obligasi daerah yang pada dasarnya merupakan surat utang yang diterbitkan pemerintah daerah dapat dipakai menghimpun dana dari investor. Dana ini yang akan dimanfaatkan membiayai proyek pembangunan, tentunya dengan pengembalian sesuai imbal hasil tertentu.

Ia mencontohkan sejumlah sektor prioritas yang berpotensi dibiayai lewat obligasi daerah di masa depan seperti infrastruktur pelabuhan untuk menekan biaya logistik dan inflasi; sistem air minum; pengelolaan sampah; sampai peningkatan fasilitas rumah sakit.

3. Masih konseptual

Sarasehan Nasional terkait obligasi daerah digelar di Sikka. (Dok Humas Setda Provinsi NTT)

Namun Melki menekankan hal ini masih bersifat rencana konseptual dan perlu lagi pembahasan yang lebih mendalam bila harus diseriusi. Ketua Pelaksana kegiatan, Gorgonius Nago Bapa, membenarkan sarasehan ini yang berlandaskan malam itu guna membuka ruang agar daerah memahami soal peluang dan tantangan obligasi daerah.

“Ini bukan sekadar soal teknis keuangan, tapi juga soal tata kelola pemerintahan yang baik dan keberpihakan kepada masyarakat,” ujarnya.

Ia menegaskan hingga saat ini obligasi daerah khususnya di NTT masih dalam pembahasan publik dan ada pula dana yang dihimpun.