Forum Anak NTB Desak Setop Lomba Pacuan Kuda Joki Cilik 

Pacuan kuda joki cilik merenggut hak anak

Mataram, IDN Times - Forum Anak Provinsi NTB mendesak lomba pacuan kuda tradisional yang menggunakan joki cilik dihentikan. Pasalnya, lomba pacuan kuda joki cilik banyak merenggut hak-hak anak.

"Kami mendesak lomba pacuan kuda tidak melibatkan anak-anak. Karena banyak hak-hak anak yang direnggut dalam joki cilik ini," kata Pengurus Forum Anak Nasional perwakilan Provinsi NTB, Riana Salsabila Fani dikonfirmasi usai peringatan Hari Anak Nasional (HAN) 2022 Tingkat Provinsi NTB di Taman Budaya Mataram, Kamis (28/7/2022).

1. Joki cilik jadi isu prioritas di NTB

Forum Anak NTB Desak Setop Lomba Pacuan Kuda Joki Cilik Pengurus Forum Anak Nasional Riana Salsabila Fani. (IDN Times/Muhammad Nasir)

Salsabila berharap ke depannya tidak ada lagi lomba pacuan kuda yang melibatkan anak sebagai joki cilik di NTB. Dikatakan, masalah joki cilik menjadi isu yang menjadi prioritas atau perhatian.

Forum Anak mendorong Pemda kabupaten/Kota hingga provinsi mengeluarkan regulasi terkait joki cilik. "Joki cilik itu menjadi salah satu isu yang menjadi perhatian. Dan ini diangkat menjadi isu prioritas di NTB," ucapnya.

Baca Juga: Moratorium Joki Cilik, Gubernur NTB : Jangan Terlampau Konfrontatif

2. Perkuat regulasi agar hak anak tak terenggut

Forum Anak NTB Desak Setop Lomba Pacuan Kuda Joki Cilik Seorang anak sedang persiapan perlombaan pacuan kuda di Pulau Sumbawa. (Dok. Istimewa)

Ditanya mengenai sikap Pemda yang tetap ingin ada joki cilik tetapi dengan memperketat syarat-syarat dari sisi keamanan atau safety. Salsabila mengatakan regulasi harus diperketat.

"Kami mohon agar safety benar-benar diperhatikan, dipertegas, diperkuat agar tidak ada hak-hak anak yang terenggut dalam joki cilik ini," harap Ketua Forum Anak Kota Mataram ini.

3. Tanggapan Gubernur NTB

Forum Anak NTB Desak Setop Lomba Pacuan Kuda Joki Cilik Gubernur NTB Zulkieflimansyah (Dok. IDN Times)

Sebelumnya, Koalisi #StopJoki Anak mendesak Gubernur NTB Zulkieflimansyah segera menerbitkan surat edaran mengenai moratorium atau penghentian sementara pacuan kuda tradisional yang menggunakan anak sebagai joki di NTB. Menanggapi desakan tersebut, Gubernur Zulkieflimansyah meminta agak jangan terlampau konfrontatif mengenai persoalan joki cilik ini.

"Kadang-kadang memang karena saya paham pacuan kuda. Jadi orang yang tak memahami pacuan kuda wajar punya persepsi keliru dan gak salah juga. Jangan terlampau konfrontatif. Nanti itu justru tak menyelesaikan masalah," kata Zulkieflimansyah.

Gubernur menjelaskan kuda yang diperlombakan dalam pacuan kuda tradisional di NTB tidak semuanya kuda besar. Tetapi ada juga kuda yang kecil. Sehingga tidak mungkin kuda yang kecil ditunggangi joki yang besar.

"Tapi kalau kuda yang besar misalnya kelas D, E, F, G gak mungkin joki cilik. Jadi mengeneralisir itu sudah tak pada tempatnya. Tapi memang harus diakui dengan tuntutan zaman harus diperhatikan lagi," katanya.

Mantan Anggota DPR RI tiga periode ini menegaskan bahwa tak boleh ada lagi eksploitasi anak menjadi joki cilik dalam lomba pacuan kuda. Ia menyatakan tidak setuju jika ada orang tua yang memaksa anaknya menjadi joki cilik dan meninggalkan sekolah.

"Kedepan ketika nanti sesuai standar nasional gak ada lagi joki cilik. Karena kalau standar nasional ada standar umurnya, standar beratnya. Ada kriterianya. Tapi kan pelan-pelan," ujarnya.

Baca Juga: Koalisi #StopJokiAnak Serahkan Draf Moratorium Pacuan Kuda di NTB 

Topik:

  • Linggauni

Berita Terkini Lainnya