Korban Gempa NTT Cegat Mobil Logistik, DPR Kritisi Distribusi Bantuan Pemerintah

21 Agu 2026, 06:15 WIBKota Mataram

Putra Bali Mula

News

Channel

Add Us on Google

Korban Gempa NTT Cegat Mobil Logistik, DPR Kritisi Distribusi Bantuan Pemerintah

Bantuan untuk korban gempa Flores mulai didistribusikan. (facebook.com/Melki Laka Lena)

Intinya Sih

Korban gempa Flores di NTT beberapa kali mencegat kendaraan bantuan karena distribusi logistik dinilai tidak merata dan respons pemerintah dianggap lambat.
Wakil Ketua Komisi IV DPR Ahmad Yohan menilai koordinasi pemerintah pusat dan daerah belum optimal; jalan rusak serta pengungsi di luar posko menghambat penyaluran bantuan.
BMKG Kupang mencatat 3.860 gempa susulan setelah gempa M7,7 pada 15 Agustus 2026, termasuk 116 getaran yang dirasakan warga.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Kupang, IDN Times - Warga korban gempa Flores, Nusa Tenggara Timur (NTT), dilaporkan beberapa kali mencegat mobil pembawa bantuan logistik di tengah jalan. Salah satu insiden tersebut terjadi di Wae Pesi, Desa Bajak, Kecamatan Reok, Kabupaten Manggarai, saat warga memblokir jalan Ruteng-Reo untuk menghentikan rombongan DPRD.

Selain itu, sekitar 80 pria juga kedapatan mengadang rombongan tim Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Nusa Tenggara Barat (NTB) yang tengah membawa pasokan logistik. "Kejadian ini berakhir damai dengan pembagian logistik di tengah jalan," ungkap laporan di lapangan mengenai aksi penghadangan tersebut.

Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Ahmad Yohan, menyebut insiden ini sebagai bentuk kritik keras terhadap kinerja pemerintah dalam menangani bencana. Perilaku masyarakat tersebut, kata dia, dipicu oleh anggapan bahwa pemerintah bersikap tidak adil serta lamban merespons dampak gempa yang mengguncang sejak 15 Agustus 2026 lalu.

1. Koordinasi pemda dan pemerintah pusat dianggap belum jelas

Warga Desa Cibal, Manggarai, NTT hadang mobil bawa logistik. (Instagram.com/attadami)

Menurut anggota legislatif asal NTT ini, pembagian bantuan yang tak terasa adil oleh para korban ini bisa berlanjut hingga menjadi konflik bila tidak ada penanganan secepatnya. Selain itu, ia menyebut komunikasi antara pemerintah daerah dan pusat seakan tidak sejalan.

“Kita lihat ini tidak dikoordinasi dengan baik antara pemerintah pusat, pemda sehingga masih ada warga yang tidak terjamah dengan baik," tukas Ahmad Yohan.

Ia sendiri telah turun ke lokasi dan memberikan bantuan kepada para korban. Dalam peninjauannya ia melihat langsung sejumlah dapur umum yang mampu memenuhi kebutuhan konsumsi seluruh pengungsi.

2. Akses jalan yang rusak

Tim SAR Gabungan dalam proses evakuasi terhadap korban dan dampak gempa Flores. (Dok Basarnas)

Kendala paling utama ialah kerusakan akses jalan dan banyaknya pengungsi mandiri yang berada di luar posko resmi yang menyulitkan proses distribusi bantuan. Dalam kondisi darurat ini, kata dia lagi, ia menegaskan agar pemerintah tidak lagi membebani korban dengan pendataan individu yang terlalu rumit.

"Prioritas utama saat ini adalah memastikan kebutuhan dasar seperti makanan, air bersih dan layanan kesehatan segera diterima masyarakat terdampak," tukasnya.

3. Sudah 3.860 gempa susulan

Kondisi daerah terisolir pasca gempa Flores. (Dok Polda NTT)

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Stasiun Geofisika Kupang mencatat akumulasi gempa susulan yang telah menembus angka 3.860 kejadian pasca gempa utam magnitudo 7,7 pada 15 Agustus 2026 lalu.

"Dan gempa susulan yang getarannya dirasakan nyata masyarakat di sekitar wilayah terdampak ada 116 kejadian," tulis BMKG dalam laporan terbarunya, Kamis (20/8/2026).

Berdasarkan analisis peta sebaran aftershock BMKG, rentetan gempabumi susulan ini dipicu oleh aktivitas struktur sesar naik laut (Flores Backarc Thrust). Magnitudo gempa susulan tercatat bervariasi mulai dari yang terkecil M 1,1 hingga magnitudo terbesar M 6,2.

This article is written by our community writers and has been carefully reviewed by our editorial team. We strive to provide the most accurate and reliable information, ensuring high standards of quality, credibility, and trustworthiness.