Mataram, IDN Times - Ribuan mahasiswa dari berbagai kampus yang dalam Aliansi Gerakan Rakyat dan Mahasiswa NTB (Geram) menurun 14 poin saat demo tolak Jabatan Presiden Tiga Periode di Depan Kantor DPRD, NTB, Senin (11/4/2022).
Selain menolak masa jabatan Presiden tiga Periode Ir. Joko Widodo dan KH. Ma'ruf Amin, Gerakan mahasiswa ini juga meminta kepada DPRD NTB untuk segera menuntaskan soal lahan sengketa di NTB.
Komandan Banfor dari Aliansi Geram NTB Elo Jason mengaku ada 14 tuntutan masa aksi di depan Gedung DPRD NTB.
Dari 14 tuntutan itu, salah satunya menuntut pemerintah Provinsi NTB agar menghentikan aksi perampasan tanah rakyat yang diklaim sebagai milik PT Sembalun Kusuma Emas di Desa Sembalun Lombok Timur.
"Kami juga fokus ke persoalan di daerah. Selain fokus ke soal di nasional seperti kenaikan harga bahan pokok, isu presiden dan soal kenaikan BBM dan program Food Estate," kata Elo, Senin (11/4/2022).
Menurut Elo, persoalan lahan di Kawasan Ekonomi Khusus KEK Mandalika juga harus segera diselesaikan oleh Pemerintah Provinsi NTB bersama DPR.
Pasalnya, hampir 20 Kepala Keluarga masih mendiami area Sirkuit Mandalika yang sukses menggelar dua event Internasional. Seperti World Superbike WSBK dan MotoGP Mandalika 2022.
"Jangan sampai diam dan tidak direspon baik. Warga di Dusun Ebunut Desa Kuta Mandalika yang masih bertahan juga butuh keadilan," kata anggota Organisasi Kesatuan Perjuangan Rakyat (KPR) NTB itu.
Ketua DPRD NTB Hj Baiq Isvie Rupaeda mengatakan akan menindaklanjuti 14 tuntutan seluruh mahasiswa yang melakukan demonstrasi di depan Kantor Wakil rakyat NTB tersebut. Menurutnya semua yang menjadi tuntutan mahasiswa akan segera dibicarakan dengan Gubernur NTB.
"Yang isunya nasional kami akan bersurat ke Presiden. Yang isu daerah kami akan sampaikan ke Gubernur NTB karena eksekutor yang disampaikan (kasus lahan) itu adalah kewenangan gubernur," katanya.
Anggota partai beringin ini mengakui ada banyak persoalan lahan pertanian di NTB. Baik yang di wilayah PT ITDC dan HGU PT SKE.
"Kami sampaikan ke Gubernur soal lahan HGU PT SKE. Kami perhatian agar akan ada upaya DPR dengan Gubernur nanti ya," ujarnya.
Untuk isu lelangkaan minyak goreng, BBM, Pajak naik, Food Estate, dan lainnya merupakan kebijakan yang bermula dari pemerintah pusat.
"Untuk (kasus lahan warga) dengan PT ITDC dan SKE itu kewenangan gubernur," katanya.
IDN Times pun berhasil merangkum sedikitnya 14 tuntutan Demo Mahasiswa di depan Gedung DPRD NTB.
1. Berikan kejelasan implementasi,pengawasan,serta transparansi data oleh PEMDA dan pemerintahan pusat dalam pelaksanaan FOOD ESTATE yang ada di NTB
2. Menuntut pemerintah daerah untuk mengatur tentang regulasi harga bahan pangan dan komoditas hortikultura
3. Cabut HGU PT SKE yang ada di Desa Sembalun.
4. Menuntut pemerintah dan pihak PT ITDC untuk menyelesaikan permasalahan pra dan paska relokasi masyarakat dusun Ebunut di KEK Mandalika.
5. Menuntu perusahan pengembang dan PT ITDC agar cepat menyelesaikan pembayaran ganti rugi pembebasan lahan
6. Tolak Revisi UU SIS DIKNAS
7. Tolak kenaikan harga bahan pokok dan BPJS 8. tolak uu no 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi peraturan perpajakar dan kenaikan pajak .
9. Cabut UU NO II tahun 2020 Tentang cipta kerja beserta peraturan turunannya.
10. Stop kriminalisasi gerakan Rakyat dan menjamin HAM serta menghapus mou polda ntb yang ada di kampus kampus yang ada di NTB.
11. Wujudkan reforma agraria sejati dan bangun industri nasional
12. Hentikan liberalisasi, komersialisasi, dan privatisasi pendidikan.
13. Lawan liberalisasi di sektor agraria.
14. Berikan tanah dan modal teknologi, infrastruktur dan subsidi pertanian kepada petani di NTB.