Faktor Cuaca dan Harga Emas Berpotensi Dorong Inflasi NTT saat Nataru
- Antisipasi inflasi dengan ketahanan pangan rumah tangga
- Soroti pajak dan retribusi digital Provinsi NTT
- Perkuat hilirisasi di tahun 2026
Kupang, IDN Times - Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi NTT, Adidoyo Prakoso, mengungkap potensi inflasi yang bisa terjadi di akhir tahun 2025 atau saat Natal dan Tahun Baru (Nataru). Faktor pendorong inflasi pada Desember ini antara lain gangguan cuaca hingga harga emas dunia
“Yang berpotensi mendorong inflasi di Provinsi NTT, antara lain gangguan produksi dan distribusi akibat cuaca, kenaikan harga emas dunia, serta peningkatan konsumsi masyarakat pada momen Natal dan Tahun Baru,” kata Adidoyo, di Hotel Harper Kupang, Sabtu (6/12/2025).
Ia menyatakan ini dalam High Level Meeting Tim Pengendalian Inflasi Daerah (HLM TPID) dan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD).
1. Antisipasi dengan ketahanan pangan rumah tangga
Ia menekankan potensi inflasi ini dapat dijaga atau diantisipasi dengan penerapan pekarangan pangan lestari untuk ketahanan pangan rumah tangga. Untuk itu ia ingin seluruh pihak dalam kerangka 4K (Ketersediaan Pasokan, Keterjangkauan Harga, Kelancaran Distribusi, dan Komunikasi Efektif) bersinergi untuk ini.
“Seperti penguatan peran NTT Mart sebagai offtaker hasil panen petani, intensifikasi Gerakan Pangan Murah (GPM), revitalisasi pelabuhan dan pemanfaatan cold storage, serta penyediaan informasi harga pangan yang transparan serta edukasi belanja bijak kepada masyarakat,” tukasnya.
Laju inflasi Provinsi NTT pada Desember 2025 diperkirakan tetap terjaga dalam sasaran melalui sinergi dan kolaborasi seluruh pihak. Data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat inflasi Provinsi NTT pada November 2025 sebesar 2,40% (yoy), masih berada dalam rentang target nasional 2,5 ± 1%. Kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau menjadi kontributor utama dengan andil 1,25% (yoy).
2. Soroti pajak dan retribusi digital Provinsi NTT
Adidoyo saat yang sama menyoroti penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) Provinsi NTT melalui kanal digital. Ia menyebut penerimaan secara digital ini masih stagnan di angka 56% pada semester I tahun 2025, sama seperti semester II tahun 2024.
“Hal ini menunjukkan perlunya dorongan lebih kuat untuk meningkatkan transaksi non-tunai melalui sosialisasi dan edukasi,” tukasnya.
Gubernur NTT, Melki Laka Lena, menyebut pihaknya telah menetapkan roadmap P2DD 2026 – 2030 yang berfungsi sebagai pedoman kebijakan percepatan digitalisasi dan optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Nantinya seluruh instansi daerah juga akan menggunakan Kartu Kredit Indonesia (KKI) melalui fitur QRIS dan online payment oleh perbankan.
3. Perkuat hilirisasi di tahun 2026
Dalam forum yang sama Pemerintah Provinsi NTT mengaku akan menggenjot hilirisasi pada tahun 2026 dan pengembangan berbagai industri baru di tahun 2027. Hilirisasi ini untuk mendorong pentingnya transformasi struktur ekonomi Provinsi NTT.
“Tentunya dengan pemanfaatan teknologi oleh pemerintah daerah,” tambah Melki.
Gubernur Melkiades menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi NTT untuk menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok menjelang akhir tahun 2025. Tercatat Pemerintah Provinsi NTT telah melakukan intervensi program pengendalian inflasi sebanyak 1.338 kali untuk memastikan tingkat inflasi NTT tetap berada dalam sasaran.
