Ekonomi NTB Tangguh! Pendapatan Negara Capai Rp1 Triliun
Mataram, IDN Times - Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPB) NTB menyebut kinerja APBN berjalan on-track pada Januari hingga 30 April 2025. Memasuki awal triwulan II Tahun 2025, penerimaan negara di wilayah NTB telah mencatatkan realisasi sebesar 24% dari target tahunan, sedangkan belanja negara terus diakselerasi dan telah direalisasikan sebesar 29% dari pagu.
Kepala Kanwil DJPB NTB Ratih Hapsari Kusumawardani menyebut realisasi pendapatan negara di NTB selama empat bulan terakhir telah mencapai Rp1,033 triliun, atau 24,02% dari target APBN. Pendapatan negara itu berasal dari penerimaan pajak mencapai Rp721,33 miliar atau 20,30% dari target APBN.
"Kinerja positif penerimaan pajak tersebut didukung oleh kepatuhan pembayaran pajak oleh wajib pajak badan, karyawan, maupun nonkaryawan," kata Ratih di Mataram, Sabtu (24/5/2025).
1. Realisasi PNBP mencapai Rp284,04 miliar
Ratih menyebut penerimaan kepabeanan dan cukai mencapai Rp42,77 miliar atau 33,08% dari target APBN. Realisasi Bea Masuk didorong masuknya komoditas impor terutama untuk memenuhi kebutuhan peralatan smelter, sementara Bea Keluar tetap mencatatkan penerimaan karena kekurangan Penerimaan Bea Keluar Desember 2024, meskipun target pada tahun 2025 nihil.
Di sisi lain, penerimaan cukai terus dimanfaatkan sebagai tools pemerintah mengendalikan konsumsi masyarakat atas komoditas yang perlu ditekan konsumsinya, seperti hasil tembakau dan minuman mengandung etil alkohol.
Sementara, realisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) mencapai Rp284,04 miliar atau 45,77% target APBN. PNBP di Provinsi NTB bersumber dari berbagai jenis layanan publik yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah pusat dan satuan kerja Badan Layanan Umum (BLU).
Secara umum, pendapatan ini mencakup PNBP dari layanan administrasi dan perizinan yang diberikan kepada masyarakat, serta penerimaan dari layanan jasa, pendidikan, dan kesehatan yang dikelola oleh BLU, seperti rumah sakit milik instansi vertikal dan perguruan tinggi negeri.
2. Belanja negara di NTB telah mencapai Rp7,9 triliun
Sedangkan realisasi belanja negara di NTB telah mencapai Rp7,998 triliun atau 29,05% dari pagu APBN. Dia menjelaskan komponen Belanja Pemerintah Pusat (BPP) terealisasi Rp1,802 triliun atau 24,16% dari pagu yang diarahkan untuk mendukung berbagai sektor kehidupan masyarakat.
Dengan rincian untuk sektor pendidikan Rp566,76 miliar, sektor ekonomi Rp185,52 miliar, sektor kesehatan Rp65,90 miliar, dan sektor agama Rp63,54 miliar. Kemudian Transfer ke Daerah (TKD) terealisasi Rp6,195 triliun atau 30,87% dari pagu.
"Kinerja penyaluran DAU, DBH, Dana Desa, dan DAK fisik, lebih baik dari tahun sebelumnya, seiring perbaikan kinerja pemenuhan syarat salur oleh pemerintah daerah serta kenaikan pagu dibanding tahun sebelumnya," jelasnya.
3. Pemerintah Pusat salurkan dana bagi hasil SDA Rp1,85 triliun
Ratih menambahkan melalui komponen dana bagi hasil (DBH), pemerintah pusat telah menyalurkan bagi hasil atas pengelolaan sumber daya alam (SDA) sebsaar Rp1,85 triliun. Selain itu dana bagi hasil pemungutan pajak yang dilakukan di Provinsi NTB sebesar Rp1,08 triliun.
Di sisi lain, melalui komponen Dana Desa, 968 desa di lingkup Provinsi NTB yang telah memenuhi syarat salur telah mendapatkan penyaluran dana desa total Rp551,86 miliar. Dengan pemanfaatan yang ditujukan untuk penanganan kemiskinan ekstrem melalui BLT Desa, dukungan program ketahanan pangan, hingga pengembangan potensi dan keunggulan desa.
Hingga akhir April 2025, pemerintah pusat telah menggelontorkan belanja bantuan sosial di Provinsi NTB untuk membantu masyarakat rentan. Program-program seperti PKH, BPNT, dan bantuan sosial lainnya terus disalurkan kepada kelompok masyarakat rentan guna menjaga daya beli dan mengurangi tekanan ekonomi, terutama di tengah dinamika perekonomian regional.
Penyaluran bansos yang telah dilakukan sampai dengan bulan April antara lain Bantuan Pangan Non-Tunai sebesar Rp301,88 miliar, Program Keluarga Harapan sebesar Rp222,43 miliar, Bansos Atensi YAPI sebesar Rp28,15 miliar, serta Bantuan Langsung Tunai Dana Desa sebesar Rp42,07 miliar.
"Hingga 30 April 2025, peran APBN terus dioptimalkan untuk melindungi masyarakat dan menjaga stabilitas ekonomi. Pertumbuhan ekonomi Provinsi NTB kuartal I tetap positif sebesar 5,57% jika mengeluarkan komponen pertambangan bijih logam, menandakan kegiatan ekonomi nontambang masih resilien," tandas Ratih.
