Anggaran PON Rp1 Triliun, Gubernur NTB Sebut Itu Kondisional

13 Nov 2026, 17:13 WIBKota Mataram4 min read

Muhammad Nasir

News

Channel

Add Us on Google

Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal. (IDN Times/Muhammad Nasir)

Mataram, IDN Times - Pemprov NTB angkat bicara menanggapi permintaan penyediaan anggaran sebesar Rp1 triliun untuk menyukseskan gelaran Pekan Olahraga Nasional (PON) XXII tahun 2028. Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal menegaskan bahwa angka tersebut bersifat kondisional dan belum menjadi keputusan final.

Iqbal mengatakan pembagian porsi anggaran antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah hingga kini masih menunggu pembahasan resmi dengan Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) dan KONI Pusat. Kepastian skema pendanaan PON 2028 akan terlihat jelas setelah dilaksanakan pertemuan antara tuan rumah yaitu NTB, NTT dan DKI Jakarta.

"Itu kondisional (soal anggaran Rp1 triliun). Karena itu nanti juga ada porsi pusat, ada porsi daerah. Kami kan belum melakukan pertemuan. Jadi, belum ada pertemuan antara tiga gubernur yang akan menjadi tuan rumah PON 2028 yaitu NTB, NTT dan DKI," kata Iqbal usai menggelar pertemuan dengan Bupati/Wali Kota se-NTB di Mataram, Jumat (13/11/2026).

1. Detail anggaran PON terlihat setelah pembicaraan dengan Kemenpora dan KONI Pusat

Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal memimpin high level meeting dengan bupati/walikota terkait persiapan PON 2028 di Mataram, Jumat (13/11/2026).(IDN Times/Muhammad Nasir)

Selain pertemuan antarkepala daerah tuan rumah PON 2028, pertemuan dengan Kemenpora dan KONI Pusat juga belum digelar. Menurut Iqbal, pertemuan dengan Kemenpora dan KONI Pusat menjadi kunci untuk memetakan secara detail porsi anggaran yang harus disiapkan pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota dan pemerintah pusat.

"Setelah pertemuan itu diselenggarakan, baru kita bisa lihat secara detail berapa komitmen dari provinsi, kabupaten/kota, dan pusat. Yang jelas, PON ini akan kita sharing (bagi) sama-sama," kata dia.

Iqbal menyatakan bahwa Pemprov NTB berpegang teguh pada dua prinsip utama yang diamanatkan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto terkait penyelenggaraan PON 2028, yaitu efisiensi dan akuntabilitas.

Prinsip efisiensi dengan tidak membangun venue baru menggunakan anggaran pemerintah, melainkan mengoptimalkan serta merevitalisasi fasilitas olahraga yang sudah tersedia.

"Prinsip dari Presiden itu adalah efisien. Efisien itu artinya tidak ada pembangunan fasilitas baru, tapi menggunakan fasilitas yang sudah ada namun direvitalisasi. Kedua, akuntabel," jelasnya.

Meski demikian, tidak menutup kemungkinan akan hadirnya sejumlah fasilitas baru di NTB menjelang 2028. Namun, Iqbal memastikan bahwa pembangunan infrastruktur baru tersebut tidak akan membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), melainkan sepenuhnya menggandeng pihak swasta.

"Jadi bukan membangun venue baru. Tetapi memang ada beberapa venue baru yang dibangun. Tetapi yang akan membangun adalah swasta, yang akan membangunkan venue tesebut," ungkapnya.

2. Pemda kabupaten/kota komitmen menyukseskan PON 2028

Bupati/Wali Kota se-NTB berkomitmen mendukung penyelenggaraan PON 2028. (IDN Times/Muhammad Nasir)

Eks Duta Besar Indonesia untuk Turki itu telah menggelar high level meeting yang dihadiri langsung oleh seluruh bupati dan wali kota se-NTB. Pertemuan tersebut secara khusus membahas sinkronisasi persiapan PON 2028 serta bentuk kontribusi konkret dari masing-masing pemerintah kabupaten/kota.

Dia menyebut sejauh ini ada 67 cabang olahraga (cabor) yang akan dipertandingkan pada PON 2028. NTB diproyeksikan menjadi tuan rumah untuk penyelenggaraan 30 hingga 33 cabor. Pemprov NTB berupaya agar pelaksanaan puluhan cabor tersebut tidak terpusat di satu wilayah saja, melainkan tersebar secara merata ke seluruh kabupaten/kota yang ada di NTB.

Untuk mendukung kesiapan infrastruktur di daerah, Gubernur mendorong pemerintah kabupaten/kota agar mulai mengalokasikan pos anggaran pendukung dalam perencanaan APBD tahun anggaran 2027 dan 2028. Momentum pembahasan APBD 2027 yang tengah berjalan saat ini dinilai tepat untuk mengunci komitmen tersebut.

"Kita masih melakukan pendetailan sekarang. Tetapi yang penting dari kabupaten/kota sudah ada komitmen dan sudah ada 'rumahnya' (pos anggaran). Sehingga nanti tinggal ditambah dan dikurangi anggaran itu. Itu yang penting sekarang, karena itu kita melakukan komitmen bersama hari ini," jelasnya.

3. Pemetaan venue PON sudah rampung

Ketua KONI NTB Mohan Roliskana. (IDN Times/Muhammad Nasir)

Ketua KONI NTB yang juga menjabat sebagai Wali Kota Mataram, Mohan Roliskana, mengatakan sudah dilakukan pemetaan venue-venue pertandingan di kabupaten/kota. Fokus pembahasan saat ini adalah mematangkan skema perbaikan dan pembagian beban biaya (cost sharing) untuk proses revitalisasi fasilitas olahraga yang akan digunakan menjadi venue PON 2028.

"Pemetaannya sudah, venue-venue yang memang akan dilaksanakan di beberapa kabupaten/kota di NTB. Hari ini yang dibicarakan terkait revitalisasi venue-venue olahraga yang akan disiapkan menjadi venue PON. Itulah nanti yang kemudian akan di-sharing bersama," kata Mohan.