Direkturnya Ditangkap Korupsi, Pelayanan di RSUD Praya Tetap Stabil

2. Bandahara dan PPK juga jadi tersangka

Selain menahan Direktur RSUD Praya, Kejaksaan juga menahan dua tersangka lainnya yakni Bendahara inisial BP dan PPK RSUD Praya, inisial AS.

Kepala Kejaksaan Negeri Lombok Tengah, Fadil Regan Wahid di Praya, Rabu (24)8) mengatakan, pihaknya telah menetapkan tiga tersangka dalam kasus dugaan korupsi anggaran RSUD Praya 2017-2020.

"Setelah menemukan barang bukti yang cukup kuat, hari ini kita telah menetapkan dan menahan tiga tersangka dalam kasus
tersebut," katanya.

Kasus tersebut ditangani sejak 2021 dan pada November dinaikkan menjadi tahap penyidikan, setelah ada indikasi kerugian negara yang ditemukan.

3. Ada 40 saksi

Sedangkan jumlah saksi yang telah diperiksa dalam kasus itu sekitar 40 saksi, baik itu dari pihak RSUD Praya maupun pejabat di Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah. "Saksi sekitar 40 orang yang telah diperiksa," katanya.

Ia mengatakan berdasarkan hasil pemeriksaan dan audit kerugian negara pada kasus dugaan korupsi dana Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Praya, mencapai Rp1,8 miliar.

"Besar kerugian negara sementara didapatkan dari mark up harga Rp900 juta, potongan Rp890 juta dan suap Rp10 juta hingga Rp15 juta," katanya.

4. Seret nama bupati dan wakil bupati

Kepala Seksi Pidana Khusus Kejari Lombok Tengah Bratha Hariputra mengatakan, penelusuran terkait dugaan uang mengalir ke Bupati dan Wakil Bupati Lombok Tengah. Ini berawal dari adanya pernyataan langsung dr. Muzakir Langkir. Dia terseret sebagai salah seorang tersangka kasus penyimpangan dalam pengelolaan dana BLUD Tahun Anggaran 2017-2020

"Jadi, kami akan periksa kembali tersangka (dr. Muzakir Langkir) terkait pernyataan dia soal keterlibatan orang lain (Bupati Lombok Tengah) yang turut menikmati dana BLUD," kata Bratha seperti dilansir dari Antara pada Jumat (26/8/2022).